Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum Journal of Innovative and Creativity
Lucas Medianov Grand
Universitas Pembangunan Panca Budi
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Notary Ethics in the Transfer of Fictitious Land Rights: The Role of Notaries in Preventing Property Fraud in the Case of Nirina Zubir Fake Certificates Dito Aditia Darma Nst; Nabilah Syaharani; Lucas Medianov Grand; Citra Nurdiana; Ziqra Elfhadjri; Defri Dwi Saputra; Rizki Nanda Fauzi Harahap
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5476

Abstract

The land mafia case involving forged certificates belonging to Nirina Zubir’s family highlights weaknesses in the integrity, professionalism, and supervision of notary practices in the transfer of land rights. The involvement of notaries in preparing deeds and legalizing false documents shows that their function as public officials responsible for ensuring the authenticity of identities and the formal validity of documents was not carried out according to legal and ethical standards. This situation causes significant losses for landowners and threatens public legal certainty, making an in-depth study of notary ethical accountability necessary. This research uses a normative juridical method with three approaches. First, a legislative approach to examine notary obligations, authority, and limits of responsibility under the Notary Law, Notary Code of Ethics, PPAT regulations, and land laws. Second, a case approach analyzing the chronology and role of notaries in the forgery of Nirina Zubir’s land certificates. Third, a conceptual approach using Hans Kelsen’s theory of legal liability and Gustav Radbruch’s theory of legal certainty. The findings show that notaries who facilitate fictitious land transfers commit ethical, administrative, and criminal violations by ignoring prudence, integrity, objectivity, and identity verification duties. According to Kelsen, violating legal norms results in sanctions as normative accountability. Radbruch’s perspective emphasizes that such practices undermine legal certainty. Strengthening ethics, improving supervision, and enforcing strict verification are essential to prevent property fraud.
Efektivitas Sistem Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Dan Kekerasan: Tantangan Dan Strategi Lucas Medianov Grand; Ismaidar; Lidya Rahmadhani Hasibuan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2536

Abstract

Anak merupakan bagian penting dalam keberlangsungan suatu bangsa dan memerlukan perlindungan baik secara fisik, psikis, sosial, maupun hukum. Namun realitanya masih banyak anak di Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang dan kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam pengaturan dan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus perdagangan dan kekerasan anak di Indonesia, serta mengkaji secara komprehensif tentang kebijakan dalam melindungi anak dan memperkuat sistem perlindungan hukum anak di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, membahas gejala dan permasalahan hukum yang ada serta mengujinya berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan dan kekerasan di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena meski substansi dan struktur hukum kuat, namun budaya hukumnya rendah kesadaran sehingga menyebabkan hak korban seperti rehabilitasi dan reintegrasi sering terabaikan. Kebijakan untuk melindungi anak dan memperkuat sistem perlindungan hukum anak di Indonesia dilakukan dalam bentuk kebijakan penal yaitu menggunakan instrumen hukum pidana dalam menindak kejahatan, serta kebijakan non-penal sebagai bentuk antisipasi atau mencegah terjadinya perdagangan dan kekerasan terhadap anak.
Co-Authors Citra Nurdiana Defri Dwi Saputra Dito Aditia Darma Nasution Ismaidar I, Ismaidar Lidya Rahmadhani Hasibuan Nabilah Syaharani Rizki Nanda Fauzi Harahap Ziqra Elfhadjri