Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Hukum Lex Generalis Case Law SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Journal of Innovative and Creativity
Nadea Lathifah Nugraheni
Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang
Arts Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Urgensi Reformulasi UU Tipikor dalam Mengatur Gratifikasi Seksual: Analisis Kekosongan Norma dan Implikasi Penegakan Hukum Rafi' Azhar Izzuddin; Nadea Lathifah Nugraheni; Praditya Arcy Pratama
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6305

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi reformulasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) untuk secara eksplisit mengatur gratifikasi seksual, sebuah bentuk korupsi yang belum memiliki pengaturan hukum yang jelas. Tujuan penelitian adalah menganalisis kekosongan norma serta implikasi penegakan hukum. Menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini menelaah peraturan, doktrin, dan putusan pengadilan, dengan metode studi literatur dan interpretasi hukum, serta analisis isi kualitatif. Populasi mencakup seluruh peraturan terkait, doktrin, dan putusan dari tahun 2021 hingga 2025, dengan sampel purposif. Hasil menunjukkan adanya kekosongan norma mengenai gratifikasi seksual yang menyebabkan multitafsir, hambatan pembuktian, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Kesimpulan menekankan perlunya penambahan definisi eksplisit, unsur yuridis, standar pembuktian, serta mekanisme perlindungan korban agar penegakan hukum lebih efektif dalam mengatasi korupsi modern. Penelitian ini berkontribusi untuk mendorong reformasi regulasi yang memperkuat sistem hukum, menjaga integritas penyelenggaraan negara, dan melindungi hak masyarakat.
PEKERJA ANAK TEMBAKAU: TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL NURUL NGAISAH; NADEA LATHIFAH NUGRAHENI; PRADITYA ARCY PRATAMA
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5551

Abstract

Pekerja anak merupakan masalah krusial dalam konteks hak asasi manusia internasional. Permasalahan yang dikaji meliputi bentuk keterlibatan anak dalam kegiatan produksi tembakau, analisis terhadap Convention on the Right of the Child (CRC) serta instrumen hukum lainnya dan tanggung jawab negara dalam melindungi anak. Penelitian ini menggunaan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yakni menganalisa norma-norma hukum interasional yang mengatur perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterlibatan anak dalam perkebunan tembakau seperti penanaman, pemetikan, dan pengeringan daun tembakau yang dapat mengancam kesehatan dan mengancam pendidikan. Dari perspektiff HAM internasional praktik tersebut melanggar CRC, Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum Bekerja dan ILO No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Penelitian ini memiliki kebaruan tentang anaalisis integratif antara norma-norma internasional dan implementasi tanggungjawab negara dalam konteks spesifik perkebunan tembakau di Indonesia, yang selama ini belum banyak dikaji secara mendalam. Kesimpulannya, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak. Oleh karena itu, pekerja anak di sektor tembakau menuntut komitmen nyata dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan perlindungan anak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Pekerja Anak, Ladang Tembakau, Pekerja Berbahaya
Penguatan Literasi Hukum Berbasis Edukasi Dan Linguistik Bagi Masyarakat Migran Di Malaysia Nadea Lathifah Nugraheni; Riris Setyo Sundari; Cicik Shopia Budiman; Bambang Sulanjari; Veryliana Purnamasari; Syifa Ummy Aiman
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37064/jpm.v14i1.28606

Abstract

Perlindungan hukum bagi masyarakat migran Indonesia di Malaysia selama ini lebih banyak dipahami sebagai persoalan regulasi dan diplomasi antarnegara. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa akar kerentanan migran justru terletak pada dimensi yang sering terabaikan seperti ketidakmampuan sistem hukum mentransformasikan norma menjadi pengetahuan yang dapat dipahami dan digunakan oleh subjeknya. Artikel ini menganalisis penguatan literasi hukum berbasis edukasi dan linguistik sebagai strategi struktural untuk menjembatani kesenjangan antara hukum normatif dan praktik sosial migran. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang diperkaya analisis konseptual dan komparatif, penelitian ini menemukan bahwa kompleksitas bahasa hukum, perbedaan sistem hukum lintas negara, serta minimnya edukasi hukum yang kontekstual menciptakan apa yang dapat disebut sebagai legal disempowerment, situasi di mana hak secara formal tersedia, tetapi secara praktis tidak dapat diakses. Hambatan linguistik bukan sekadar persoalan penerjemahan, melainkan berkaitan dengan relasi kuasa yang termanifestasi dalam struktur bahasa hukum yang eksklusif. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum melalui simplifikasi bahasa hukum, penerjemahan berbasis konteks sosial, serta model edukasi partisipatif berbasis komunitas menjadi kebutuhan mendesak. Studi ini menegaskan bahwa perlindungan migran tidak cukup dibangun melalui produksi regulasi, melainkan harus diiringi transformasi cara hukum dikomunikasikan dan dipahami. Integrasi perspektif linguistik dalam kebijakan migrasi menjadi prasyarat untuk mewujudkan akses keadilan yang substantif dalam dinamika migrasi transnasional.
Kedudukan Gratifikasi Seksual dalam KUHP Nasional: Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Singapura Sabrina Gita Salsabella; Nadea Lathifah Nugraheni; Praditya Arcy Pratama
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 1 (2026): Tema Hukum Internasional
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i1.3169

Abstract

Sexual gratification enforcement in Indonesia faces legal ambiguity. This study examines its position in Indonesian criminal law through a comparative study with Singapore. Using normative methods and a socio-legal approach, findings show that Indonesia's "other facilities" phrase in Article 12B of the AntiCorruption Law causes legal uncertainty and evidentiary difficulties. Conversely, Singapore’s Prevention of Corruption Act (PCA) applies a broad interpretation of "undue advantage," covering all subjective benefits, including sexual services, supported by established jurisprudence. This research recommends a transformation toward substantial justice in Indonesia.
Implementasi Port State Measures Agreement 2009 dalam Penanggulangan Illegal Fishing : Studi Komparatif Indonesia dan Thailand Nadea Lathifah Nugraheni; Melisa Pinky Nala; Wahyu Widodo
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): (ON PROGRESS) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4552

Abstract

Illegal Fishing is a cross-border problem in fisheries management that requires strengthened monitoring of fishing vessels, including through port-based controls. The Port State Measures Agreement (PSMA) 2009 serves as an international legal instrument that strengthens the authority of port States to control access, conduct inspections, exchange information, and take measures against vessels suspected of engaging in Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. This study aims to analyze the implementation of the PSMA 2009 in combating Illegal Fishing in Indonesia and Thailand and to identify the similarities and differences in its implementation. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The results show that Indonesia and Thailand have incorporated the PSMA 2009 into their respective national legal frameworks and implemented port access controls, vessel inspections, information exchange, and law enforcement measures. The similarities lie in the use of ports as a mechanism for monitoring foreign fishing vessels, while differences are found in national legal frameworks, institutional mechanisms, supporting monitoring systems, and implementation challenges. These findings highlight the importance of strengthening institutional capacity and coordination to improve the effectiveness of PSMA 2009 implementation.
Co-Authors Bambang Sulanjari Cicik Shopia Budiman Melisa Pinky Nala NURUL NGAISAH Praditya Arcy Pratama Rafi' Azhar Izzuddin Sabrina Gita Salsabella Sundari, Riris Setyo Syifa Ummy Aiman Veryliana Purnamasari Wahyu Widodo