Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity
Dian sanitri
Universitas Tidar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kewenangan dan Tanggung Jawab Hakim dalam Menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB): Analisis Putusan Nomor 52/G/2025/PTUN.SMG Dian sanitri; Annisa Finda solihah; Elyasa Yahya Saputri
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini membahas terkait kewenangan dan tanggung jawab hakim dalam menerapkan AAUPB terhadap analisis Putusan Nomor 52/G/2025/PTUN.SMG. Permasalahan utama yang dikaji yaitu apakah hakim sudah menerapkan AAUPB dalam kewenangan dan tanggung jawabnya dalam menjalankan profesinya di persidangan. Tujuan dari penulisan ini untuk menganalisis cara hakim dalam mempertimbangkan fakta, menilai tindakan Pejabat TUN, dan memutuskan apakah terdapat kesalahan dalam pengeluaran keputusan administratif. Metode penulisan ini menggunakan Penulisan ini menggunakan jenis normatif karena fokus kajian diarahkan pada norma-norma hukum, asas-asas, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan AAUPB dalam putusannya karena dari pihak tergugat dalam mengeluarkan SK Pemberhentian Jabatan untuk Penggugat telah melanggar asas kecermatan dan hakim memberikan keadilan sesuai fakta bahwa tergugat juga melanggar asas kepercayaan karena tidak terbuktu tuduhannya terhadap penggugat. Simpulan ini menegaskan bahwa penulisan ini menganalisis bahwa hakim telah memberikan kewenangan menilai pelanggaran dan bertanggung jawab atas penerapan AAUPB dalam putusan tersebut.
Problematika Pembagian Kewenangan dalam Penanganan Banjir Rob di Sayung, Demak Kurnia Ayu Agustin; Gracita Daffa Wasiilah; Rifani Alisia; Gendis Maharani; Dian Sanitri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7484

Abstract

Banjir rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, merupakan permasalahan pesisir yang pelik karena dipengaruhi oleh kenaikan air laut, penurunan muka tanah, perubahan iklim, dan lemahnya tata kelola kewenangan antar tingkat pemerintahan.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan antara pemerintah pusat , pemerintah provinsi , dan pemerintah kabupaten dalam banjir rob di Kecamatan Sayung, serta untuk mengembangkan model kewenangan yang ideal untuk meningkatkan efektivitas penanganannya.​​​​​ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan konseptual melalui penelitian terhadap peraturan-peraturan undang-undang , jurnal ilmiah , dan ringkasan hukum lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pembagian dalam pengelolaan wilayah pesisir dan penanggulangan banjir rob menghadapi permasalahan disharmonisasi regulasi dan tumpang tindih kewenangan, khususnya pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat mempunyai peran dominan dalam membangun infrastruktur nasional, pemerintah provinsi berfungsi sebagai koordinator wilayah pesisir dan penghubung antar tingkat pemerintahan, sedangkan pemerintah kabupaten bertanggung jawab untuk memberikan layanan langsung kepada masyarakat yang terkena dampak infrastruktur nasional. Namun keterbatasan kewenangan dan kapasitas daerah menyebabkan penanganan banjir rob tidak berjalan maksimal. Kajian ini menyajikan paradigma pengembangan kewenangan berdasarkan kolaborasi terpadu, desentralisasi asimetris, penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan pendekatan keadilan lingkungan. Model yang disebutkan di atas menyoroti pentingnya harmonisasi peraturan, koordinasi sektor, integrasi data, dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan berbagai tingkat pemerintahan sehingga penanganan banjir rob di Kecamatan Sayung dapat dilakukan secara efisien, tepat waktu, dan berfokus pada wilayah pesisir
Co-Authors Annisa Finda solihah Elyasa Yahya Saputri Gendis Maharani Gracita Daffa Wasiilah Kurnia Ayu Agustin Rifani Alisia