Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Keadilan Keadilan
Muhammad Faisal Jauhar
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENCURIAN BRONDOLAN BUAH SAWIT MILIK PT. NAKAU LAMPUNG UTARA (STUDI PUTUSAN NO.160/PID.B/2025/PN.KBU) Muhammad Faisal Jauhar; Adinda Akhsanal Viqria
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/1e81gn75

Abstract

Abstrak   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian brondolan buah sawit milik PT. Nakau Lampung Utara yang di lakukan terdakwa Triono dan 4 orang lainnya dan dipergoki oleh pihak keamanan PT. Nakau dan langsung di serah ke kantor Polisi sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN.Kbu. Fokus kajian diarahkan pada kesesuaian putusan hakim dengan penerapan Pasal 362 KUHP, khususnya terhadap terdakwa yang berstatus residivis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui penelaahan terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, termasuk unsur-unsur tindak pidana, alat bukti, kondisi pelaku, dan dampak sosial. Meskipun nilai kerugian berada di bawah Rp2.500.000 yang secara umum memenuhi kualifikasi Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan, hakim tetap menerapkan Pasal 362 KUHP dengan pidana penjara 2 tahun karena status residivis dan dampak perbuatannya yang meresahkan masyarakat. Pertimbangan meringankan seperti pengakuan terdakwa dan tanggung jawab keluarga turut dicantumkan, namun tidak menghapus pemberatan pidana. Kata Kunci: Pertimbangan hakim; pencurian brondolan sawit; Pasal 362 KUHP; residivis; putusan pengadilan;  analisis yuridis.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA Muhammad Faisal Jauhar; Nisa Fadhilah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/sdx7mn15

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum pidana, salah satunya terkait dengan maraknya kasus pencemaran nama baik yang terjadi melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik di Kabupaten Lampung Utara, menelaah penerapan ketentuan hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik didasarkan pada terpenuhinya unsur kesengajaan dan akibat hukum yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024. Aparat penegak hukum di Lampung Utara telah menerapkan ketentuan tersebut secara proporsional, meskipun masih dihadapkan pada berbagai hambatan seperti keterbatasan alat bukti elektronik, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kurangnya kemampuan teknis dalam bidang forensik digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di Kabupaten Lampung Utara telah berjalan sesuai ketentuan hukum, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum, sosialisasi hukum digital kepada masyarakat, serta penerapan prinsip keadilan restoratif agar hukum tidak hanya menjerat pelaku, melainkan juga mendidik masyarakat untuk beretika di ruang digital. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, pencemaran nama baik, media elektronik, Lampung   Utara, UU ITE.  
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENCURIAN BRONDOLAN BUAH SAWIT MILIK PT. NAKAU LAMPUNG UTARA (STUDI PUTUSAN NO.160/PID.B/2025/PN.KBU) Muhammad Faisal Jauhar; Adinda Akhsanal Viqria
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/1e81gn75

Abstract

Abstrak   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian brondolan buah sawit milik PT. Nakau Lampung Utara yang di lakukan terdakwa Triono dan 4 orang lainnya dan dipergoki oleh pihak keamanan PT. Nakau dan langsung di serah ke kantor Polisi sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN.Kbu. Fokus kajian diarahkan pada kesesuaian putusan hakim dengan penerapan Pasal 362 KUHP, khususnya terhadap terdakwa yang berstatus residivis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui penelaahan terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, termasuk unsur-unsur tindak pidana, alat bukti, kondisi pelaku, dan dampak sosial. Meskipun nilai kerugian berada di bawah Rp2.500.000 yang secara umum memenuhi kualifikasi Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan, hakim tetap menerapkan Pasal 362 KUHP dengan pidana penjara 2 tahun karena status residivis dan dampak perbuatannya yang meresahkan masyarakat. Pertimbangan meringankan seperti pengakuan terdakwa dan tanggung jawab keluarga turut dicantumkan, namun tidak menghapus pemberatan pidana. Kata Kunci: Pertimbangan hakim; pencurian brondolan sawit; Pasal 362 KUHP; residivis; putusan pengadilan;  analisis yuridis.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA Muhammad Faisal Jauhar; Nisa Fadhilah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/sdx7mn15

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum pidana, salah satunya terkait dengan maraknya kasus pencemaran nama baik yang terjadi melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik di Kabupaten Lampung Utara, menelaah penerapan ketentuan hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik didasarkan pada terpenuhinya unsur kesengajaan dan akibat hukum yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024. Aparat penegak hukum di Lampung Utara telah menerapkan ketentuan tersebut secara proporsional, meskipun masih dihadapkan pada berbagai hambatan seperti keterbatasan alat bukti elektronik, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kurangnya kemampuan teknis dalam bidang forensik digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di Kabupaten Lampung Utara telah berjalan sesuai ketentuan hukum, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum, sosialisasi hukum digital kepada masyarakat, serta penerapan prinsip keadilan restoratif agar hukum tidak hanya menjerat pelaku, melainkan juga mendidik masyarakat untuk beretika di ruang digital. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, pencemaran nama baik, media elektronik, Lampung   Utara, UU ITE.  
Co-Authors Adinda Akhsanal Viqria Nisa Fadhilah