Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Legalita Keadilan
Adinda Akhsanal Viqria
University Of Muhammadiyah Kotabumi
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
HUKUM DAN MASYARAKAT ADAT: TELAAH SOSIOLOGI HUKUM Adinda Akhsanal Viqria; Nabila Zatadini; Muhammad Galib Iqbal
Legalita Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The prevailing norms in indigenous peoples are important in social control in certain community groups. The law and indigenous peoples are closely related because they contain means that become references in solving problems in the groups of society. Things related to law in indigenous peoples arise from customs passed down from generation to generation over time. This article discusses the close relationship of law with indigenous peoples. In the discussion in this article, two points are drawn, which are studied through the point of view of the sociology of law, namely (1) the presence of law in indigenous peoples and (2) the rights and position of law in indigenous peoples. The form of discussion in this article is based on an analysis of previous research related to law and indigenous peoples. In its development, customary law can develop with national legal rules and values if it is extracted from the legal matters present in the community. Keywords: Customary law, indigenous peoples, sociology of law
Perempuan dan Kesetaraan Gender: Analisis Teoritis dalam Perspektif Filsafat Hukum Zatadini, Nabila; Muhammad Galib Iqbal; Adinda Akhsanal Viqria
Legalita Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v5i2.1048

Abstract

Abstract: Human rights are recognized internationally, including women's rights in state. In Indonesia, women's rights are enshrined in several laws and regulations. This article discusses the views of legal philosophy for women and gender equality. This article examines legal issues through normative research. In examining existing problems, this study uses several approaches, namely: theoretical approach, comparative approach, and conceptual approach in the perspective of legal philosophy to explore the complexity of gender equality issues by focusing on the views of experts. In determining legal policies on this gender theme, feminist theory plays a very important role. Feminism theory in it questions gender equality and women's rights as the basis for formulating fair legal policies without causing conflicts of gender bias. Keywords: Legal philosophy, human rights, gender equality, women. Abstrak: Hak asasi manusia diakui secara internasional, termasuk di dalamnya adalah hak-hak perempuan dalam bernegara. Di Indonesia, hak perempuan tersebut termaktup dalam beberapa peraturan dan perundang-undangan. Artikel ini membahas tentang pandangan filsafat hukum bagi perempuan dan kesetaraan gender. Artikel ini mengkaji permasalahan hukum melalui penelitian normatif. Dalam mengkaji permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan teoritis (teoritical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach) dalam perspektif filsafat hukum untuk mengeksplorasi kompleksitas isu kesetaraan gender dengan fokus pada pandangan para ahli. Dalam menentukan kebijakan hukum pada tema gender ini, teori feminisme berperan sangat penting. Teori feminisme di dalamnya menyoal kesetaraan gender dan hak-hak perempuan yang menjadi landasan merumuskan kebijakan hukum yang adil tanpa menimbulkan konflik bias gender. Kata kunci : Filsafat hukum, hak asasi manusia, kesetaraan gender, perempuan.
Tinjauan Yuridis terhadap Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia iqbal, muhammad galib; nabila Zatadini; adinda Akhsanal viqria
Legalita Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i1.1352

Abstract

Penelitian ini mengkaji aspek yuridis pembebasan lahan untuk kepentingan umum dalam konteks hukum agraria Indonesia. Melalui analisis komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang mengatur proses pembebasan lahan, serta mengevaluasi efektivitas dan implikasinya terhadap hak-hak masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk menyeimbangkan kepentingan umum dengan hak-hak individu, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi dan perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi kebijakan dan penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan proses pembebasan lahan yang lebih adil dan transparan.
Perempuan dan Hukum dalam Pandangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun: Kajian Perspektif Gender Zatadini, Nabila; Adinda Akhsanal Viqria; Muhamad Galib Iqbal
Legalita Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i2.1560

Abstract

Penelitian ini menganalisis kedudukan perempuan dalam sistem hukum adat Lampung Pepadun, dengan fokus pada dinamika antara ketentuan adat formal dan implementasinya dalam konteks modern. Melalui pendekatan sosio-legal, penelitian dilakukan di Lampung Utara dengan melibatkan 25 responden yang mewakili tokoh adat, tokoh perempuan, dan masyarakat umum. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun hukum adat Lampung Pepadun secara formal bersifat patrilineal, dalam praktiknya terjadi adaptasi. Perempuan mengambil peran tersendiri dalam pelaksanaan hukum adat yaitu membangun "otoritas bayangan" melalui peran informal dalam pengambilan keputusan. Sistem pewarisan yang secara adat mengutamakan anak laki-laki, kini mulai beradaptasi melalui praktik hibah semasa hidup untuk melindungi hak properti bagi perempuan. Transformasi ini didorong oleh peningkatan akses pendidikan tinggi bagi perempuan (dari 20% menjadi 75% antar generasi), yang berkontribusi pada dukungan 40% tokoh adat terhadap reinterpretasi hukum adat yang lebih responsif gender. Penelitian menyimpulkan bahwa sedang terjadi evolusi dalam hukum adat Lampung Pepadun yang mengakomodasi hak-hak perempuan sambil mempertahankan nilai-nilai kultural inti.
KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP RUU TPKS DALAM PEMENUHAN KEADILAN GENDER DI INDONESIA Nisa Fadhilah; Adinda Akhsanal Viqria
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/vzqgy904

Abstract

Kekerasan seksual yang terus meningkat di Indonesia belum sepenuhnya direspons secara memadai oleh sistem hukum yang berlaku, terutama dalam hal pemenuhan keadilan berbasis gender, sehingga mendorong munculnya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai terobosan normatif. Berangkat dari kebutuhan untuk menggeser paradigma hukum dari berorientasi pada pelaku menjadi berpihak pada korban, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum. RUU TPKS memperkenalkan perubahan penting, antara lain perluasan definisi kekerasan seksual, penambahan jenis alat bukti seperti pemeriksaan psikologis dan bukti elektronik, serta pengakuan yang tegas terhadap hak korban atas perlindungan dan pemulihan. Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan normatif seperti ketidakjelasan redaksional dan belum diaturnya femisida secara eksplisit. Kebaruan utama dalam kajian ini terletak pada analisis kritis terhadap hubungan antara substansi norma RUU TPKS dengan prinsip keadilan gender, sekaligus menyoroti tantangan implementasi yang dapat menghambat efektivitasnya. Temuan dalam penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan wacana hukum pidana yang lebih responsif terhadap korban, serta menjadi landasan konseptual bagi pembaruan kebijakan yang berkeadilan dan tidak diskriminatif. Kata Kunci: RUU TPKS, kekerasan seksual, keadilan gender, hukum normatif, perlindungan korban
HARMONISASI HUKUM PIDANA DAN PERDATA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK PERJANJIAN Akhsanal Viqria, Adinda; Nisa Fadhilah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/w8mh1h47

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang disamarkan dalam bentuk perjanjian menghadirkan persoalan serius dalam sistem hukum Indonesia, bentuk kontrak yang tampak sah sering kali menjadi alat bagi pelaku untuk menyembunyikan niat jahat, kondisi ini menimbulkan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perkara termasuk wanprestasi atau telah memenuhi unsur delik penipuan, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif bagaimana karakteristik penipuan berkedok perjanjian serta bagaimana harmonisasi hukum pidana dan perdata dapat diterapkan dalam penyelesaiannya, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan yurisprudensi, hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara wanprestasi dan penipuan terletak pada waktu timbulnya niat jahat, jika niat tidak baik telah ada sejak awal perjanjian maka tindakan tersebut memenuhi unsur penipuan dan patut ditangani secara pidana, sebaliknya jika niat buruk muncul setelah kontrak berjalan maka tergolong wanprestasi, temuan utama dalam tulisan ini adalah pentingnya pedoman normatif dan model koordinatif antar aparat penegak hukum agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap hubungan perdata ataupun pembiaran terhadap kejahatan yang terbungkus legalitas kontraktual, harmonisasi ini tidak hanya dibutuhkan demi kepastian hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan pemulihan fungsi hukum sebagai sarana keadilan. Kata Kunci: Harmonisasi Hukum, Penipuan, Perjanjian, Pidana, Perdata
Co-Authors Muhamad Galib Iqbal Muhammad Galib Iqbal Muhammad Galib Iqbal Nabila Zatadini Nabila Zatadini Nisa Fadhilah Nisa Fadhilah Sugeng Santoso Zatadini, Nabila