Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Strengthening Legal Protection for Indonesian Fisheries Exports in International Trade Ilman, La; Kelibia, M. Umar; Raunas, Ide; Harmoko, Harmoko; Giri, Raden; Myranika, Annie
International Journal of Business and Quality Research Vol. 4 No. 02 (2026): International Journal of Business and Quality Research (IJBQR)
Publisher : Citakonsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijbqr.v4i02.3259

Abstract

This study examines the importance of strengthening legal protection for Indonesian fisheries exports within the framework of international trade. As one of the world’s largest producers of marine resources, Indonesia holds significant potential in the global fisheries market. However, the competitiveness of its fisheries exports is often constrained by complex international regulations, including sanitary and phytosanitary standards, traceability requirements, and sustainability certifications imposed by importing countries. These regulatory challenges highlight the critical role of international trade law in shaping market access and export performance. This research adopts a normative juridical approach, analyzing international legal instruments, trade agreements, and national regulatory frameworks relevant to fisheries exports. The findings reveal that while existing legal frameworks provide opportunities for market expansion, gaps in regulatory alignment, enforcement mechanisms, and institutional capacity limit their effectiveness. Additionally, issues such as illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, as well as environmental compliance, pose significant legal risks for Indonesian exporters. The study emphasizes the need for harmonization between domestic regulations and international standards, as well as the strengthening of institutional governance and compliance mechanisms. Enhancing legal protection is essential to ensure sustainable fisheries practices, improve export competitiveness, and secure Indonesia’s position in the global seafood market. Keywords: International Trade Law; Fisheries Exports; Legal Protection; Indonesia; Sanitary and Phytosanitary Measures
Implementasi Prinsip Kearifan Lokal Dalam Hukum Lingkungan Sebagai Instrumen Konservasi Hutan Oleh Masyarakat Hukum Adat Ilman, La; Humulhaer, Siti; Kalibia, Muhammad Umar; Raunas, Ide; Harmoko, Harmoko; Giri, Raden
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6894

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip kearifan lokal dalam hukum lingkungan sebagai instrumen konservasi hutan oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA). Di tengah kegagalan hukum formal yang bersifat top-down dalam menekan laju deforestasi yang masif, kearifan lokal muncul sebagai sistem hukum yang hidup (living law) dengan efektivitas yang jauh lebih tinggi di tingkat tapak. Melalui kacamata penelitian sosio-legal, kajian ini membedah interaksi kompleks antara norma adat dengan regulasi lingkungan nasional yang sering kali tumpang tindih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal, seperti praktik Sasi di Maluku dan Hutan Larangan di berbagai wilayah Nusantara, memiliki struktur hukum yang mapan dan sistematis. Struktur ini mencakup aspek preventif untuk mencegah kerusakan, aspek kuratif untuk pemulihan, hingga penerapan sanksi sosial-spiritual yang memberikan efek jera secara psikologis dan sosiologis lebih kuat dibandingkan sanksi pidana negara. Meskipun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 peluang transformasi nilai adat ke dalam instrumen konservasi formal semakin terbuka lebar, implementasinya masih terhambat oleh rigiditas administratif dan ego sektoral birokrasi. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kedaulatan MHA atas wilayah adatnya merupakan kunci utama bagi keberlanjutan ekosistem hutan dan mitigasi perubahan iklim. Diperlukan sinkronisasi kebijakan yang secara radikal menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Model konservasi kolaboratif yang berbasis pada kearifan lokal ini diyakini mampu menjawab tantangan krisis iklim global sekaligus mewujudkan keadilan ekologis yang substansial di Indonesia.