Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Impact Of ESG (Environmental, Social, And Governance) Regulations On Corporate Legal Liability Untari, Dhian Tyas; Zulfikar , Pandri; Maulana, Firman; Syarif, Ahmad; Ardini, Nyayu Maya; Agus, Andi Adri; Putri, Cory Kartika; Nurhadi, Ahmad; Maulana, Wachid; Sudhana, Hari; Susi , Agustine; Mustofa, Muhammad Ali; Ferdiansyah, Dony; Mahfudlon; Ilman, La; M. Umar Kelibia; Zainal, Toyib; Aji, Ibrahim; Afifah, Yasfika Ely Nur; Setiyawan, Agus Eko
CITACONOMIA : Economic and Business Studies Vol. 5 No. 02 (2026): April - Juni
Publisher : CITACONOMIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/citaconomia.v5i02.3194

Abstract

This study examines the influence of Environmental, Social, and Governance (ESG) regulations on corporate legal liability within the evolving framework of modern business law. As global business practices shift toward sustainability and accountability, ESG has transformed from a voluntary guideline into a mandatory regulatory standard that shapes corporate behavior. This research employs a qualitative and normative approach by analyzing relevant legal frameworks, scholarly literature, and case studies to explore how ESG regulations affect corporate responsibility. The findings indicate that ESG regulations significantly expand the scope of corporate legal liability beyond traditional financial obligations to include environmental protection, social responsibility, and governance transparency. Companies are increasingly held accountable through civil, criminal, and administrative sanctions for non-compliance with ESG-related standards. The study also highlights that effective ESG implementation can serve as a preventive mechanism, reducing legal risks and enhancing corporate governance. However, challenges remain, particularly in terms of regulatory harmonization, enforcement mechanisms, and varying levels of compliance across jurisdictions. This research concludes that ESG regulations play a critical role in strengthening corporate accountability and promoting sustainable business practices. Integrating ESG into corporate legal frameworks is essential for balancing economic objectives with social and environmental responsibilities in the long term.
Implementasi Prinsip Kearifan Lokal Dalam Hukum Lingkungan Sebagai Instrumen Konservasi Hutan Oleh Masyarakat Hukum Adat Ilman, La; Humulhaer, Siti; Kalibia, Muhammad Umar; Raunas, Ide; Harmoko, Harmoko; Giri, Raden
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6894

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip kearifan lokal dalam hukum lingkungan sebagai instrumen konservasi hutan oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA). Di tengah kegagalan hukum formal yang bersifat top-down dalam menekan laju deforestasi yang masif, kearifan lokal muncul sebagai sistem hukum yang hidup (living law) dengan efektivitas yang jauh lebih tinggi di tingkat tapak. Melalui kacamata penelitian sosio-legal, kajian ini membedah interaksi kompleks antara norma adat dengan regulasi lingkungan nasional yang sering kali tumpang tindih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal, seperti praktik Sasi di Maluku dan Hutan Larangan di berbagai wilayah Nusantara, memiliki struktur hukum yang mapan dan sistematis. Struktur ini mencakup aspek preventif untuk mencegah kerusakan, aspek kuratif untuk pemulihan, hingga penerapan sanksi sosial-spiritual yang memberikan efek jera secara psikologis dan sosiologis lebih kuat dibandingkan sanksi pidana negara. Meskipun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 peluang transformasi nilai adat ke dalam instrumen konservasi formal semakin terbuka lebar, implementasinya masih terhambat oleh rigiditas administratif dan ego sektoral birokrasi. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kedaulatan MHA atas wilayah adatnya merupakan kunci utama bagi keberlanjutan ekosistem hutan dan mitigasi perubahan iklim. Diperlukan sinkronisasi kebijakan yang secara radikal menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Model konservasi kolaboratif yang berbasis pada kearifan lokal ini diyakini mampu menjawab tantangan krisis iklim global sekaligus mewujudkan keadilan ekologis yang substansial di Indonesia.