Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Djamal
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Dari Tindak Represif Aparat Dalam Aksi Demo Di Gedung DPR Djamal; Wahyu Widodo; Nurul Fatimatus Sholihah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4929

Abstract

Mahasiswa berhak menyampaikan pendapat secara damai, dan aparat kepolisian wajib memberikan pelayanan, perlindungan, dan menjunjung prinsip HAM. Tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi, seperti kekerasan fisik, penggunaan kekuatan berlebihan, maupun penangkapan tanpa prosedur merupakan melanggar peraturan nasional dan aturan HAM internasional. Aparat yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai KUHP dan peraturan disiplin kepolisian. Tujuan penelitian: 1).mengetahui hak mahasiswa sebagai demonstran; 2).mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap mahasiswa dari tindakan represif aparat saat demo. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum, teori sistem hukum Lawrence Friedman dan teori keadilan. Hasil penelitian berupa perlindungan hukum terhadap HAM mahasiswa dalam aksi demonstrasi telah dijamin secara konstitusional melalui UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 9 Tahun, serta peraturan internal POLRI
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam KUHP Nasional Yang Berbasis Nilai Keadilan Djamal; Nurul Fatimatus Sholihah
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 19 No 1 (2026): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v19i1.15459

Abstract

Korporasi didefinisikan sebagai kelompok individu atau aset yang diorganisasikan sebagai entitas untuk mencapai tujuan pendiriannya. Disertasi ini mengkaji tiga masalah utama: (1) bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi saat ini; (2) apa saja kelemahan yuridis dalam regulasi eksisting; serta (3) bagaimana rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi yang berbasis pada nilai-nilai keadilan seharusnya diformulasikan. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal melalui paradigma non-positivistik, yang mencakup filsafat hermeneutik dan teori kritis dengan pendekatan interpretatif/verstehen. Temuan studi menunjukkan bahwa meskipun UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum, regulasi tersebut masih memiliki kelemahan mendasar, terutama terkait status korporasi sebagai tersangka serta terbatasnya jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Di sisi lain, perkembangan hukum pidana melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah membawa kemajuan signifikan dengan menetapkan korporasi secara eksplisit sebagai subjek hukum pidana umum. Ketentuan ini memperkuat landasan hukum bagi pertanggungjawaban pidana korporasi di seluruh cakupan hukum nasional. Maka, rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi harus diselaraskan dengan KUHP baru guna menjamin efektivitas, konsistensi hukum, serta mewujudkan prinsip-prinsip keadilan substantif yang lebih komprehensif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat Indonesia di masa depan.
Co-Authors Nurul Fatimatus Sholihah Nurul Fatimatus Sholihah Wahyu Widodo