Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Dari Tindak Represif Aparat Dalam Aksi Demo Di Gedung DPR Djamal; Wahyu Widodo; Nurul Fatimatus Sholihah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4929

Abstract

Mahasiswa berhak menyampaikan pendapat secara damai, dan aparat kepolisian wajib memberikan pelayanan, perlindungan, dan menjunjung prinsip HAM. Tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi, seperti kekerasan fisik, penggunaan kekuatan berlebihan, maupun penangkapan tanpa prosedur merupakan melanggar peraturan nasional dan aturan HAM internasional. Aparat yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai KUHP dan peraturan disiplin kepolisian. Tujuan penelitian: 1).mengetahui hak mahasiswa sebagai demonstran; 2).mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap mahasiswa dari tindakan represif aparat saat demo. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum, teori sistem hukum Lawrence Friedman dan teori keadilan. Hasil penelitian berupa perlindungan hukum terhadap HAM mahasiswa dalam aksi demonstrasi telah dijamin secara konstitusional melalui UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 9 Tahun, serta peraturan internal POLRI
Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam Menjalankan Tugas Profesi: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Finlandia Nurul Fatimatus Sholihah; Sapto Budoyo; Adelia Ananda Stefhani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2099

Abstract

Guru memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan, namun dalam menjalankan tugas profesinya sering menghadapi risiko hukum, khususnya dalam konteks pendisiplinan peserta didik. Fenomena kriminalisasi guru menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif profesi guru dan implementasi perlindungan hukum yang efektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tugas profesinya di Indonesia dan Finlandia menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski Indonesia telah memiliki regulasi profesi yang menjamin perlindungan hukum guru, implementasinya masih lemah akibat pendekatan represif dan minimnya perlindungan institusional. Sebaliknya, Finlandia memberikan otonomi profesional yang luas dan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap guru melalui penyelesaian konflik non-litigasi. Perbedaan ini mencerminkan paradigma negara, di mana Indonesia cenderung menggunakan pendekatan legalistik-formal, sementara Finlandia menggunakan kesejahteraan berbasis kepercayaan. Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi di Indonesia, pembatasan kriminalisasi dalam konteks pedagogis, serta menguatkan mekanisme perlindungan profesi berbasis institusional.