Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Hukum Perbankan di Indonesia Nugroho, Abyasa Abrar; Aryasatya Yusuf Wiryawan; Maglyn Angel Stefanny; Nurfadilla Risa Aulia; Ayu Maharsuci Nindya Mahyudi; Baidhowi Baidhowi
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 01 (2026): Februari - Maret 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The banking sector plays a vital role in maintaining national economic stability, necessitating a robust and integrated supervisory framework. This study examines the supervisory authority and enforcement mechanisms of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) in addressing violations of banking law in Indonesia using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches based on primary and secondary legal materials. The findings reveal that OJK holds comprehensive supervisory powers through compliance-based and risk-based supervision, implemented via on-site and off-site mechanisms, and supported by coordination with Bank Indonesia and the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS). In enforcing regulations, OJK may impose graduated administrative sanctions, ranging from written warnings and fines to restrictions on business activities and revocation of banking licenses, while criminal violations are handled in coordination with law enforcement agencies. Despite an adequate regulatory framework, supervisory implementation faces challenges such as increasingly complex financial products, rapid technological innovation, and global economic dynamics, making strengthened inter-agency coordination and enhanced supervisory capacity essential to ensure compliance and sustain public confidence in the national banking system.
Strategi Pengendalian Tata Ruang Menyeimbangkan Ekspansi Industri Terintegrasi dan Perlindungan Lahan Pertanian Sabang Maglyn Angel Stefanny; Cantika Reika Viana; Nurfadilla Risa Aulia; Adinda Aulia; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 05 (2026): MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan kawasan industri terintegrasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah, namun di sisi lain berpotensi menekan keberlanjutan lahan pertanian pangan. Kabupaten Subang sebagai salah satu lumbung pangan nasional menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke sektor industri, khususnya dalam pengembangan kawasan Rebana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab tingginya alih fungsi lahan meskipun telah terdapat regulasi perlindungan tata ruang, serta merumuskan strategi pengendalian ruang yang efektif dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka Teori Keseimbangan Kepentingan dan Teori Pengendalian Hukum. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis kebijakan, dan kajian terhadap implementasi tata ruang di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya alih fungsi lahan disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, inkonsistensi kebijakan, tekanan investasi, serta kurangnya insentif bagi perlindungan lahan pertanian. Strategi pengendalian tata ruang yang efektif meliputi penguatan regulasi berbasis zonasi yang tegas, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, pemberian insentif bagi petani, serta integrasi perencanaan lintas sektor. Selain itu, diperlukan harmonisasi kebijakan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan ketahanan pangan melalui pendekatan keseimbangan kepentingan. Dengan demikian, pengendalian tata ruang yang optimal tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada komitmen implementasi dan sinergi antar pemangku kepentingan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.