Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Law Development Journal Journal Research of Social Science, Economics, and Management JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Jurnal Ragam Pengabdian
Agus Surono
Universitas Pancasila
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Implementasi Penertiban Kawasan Hutan dan Tantangan Keadilan Sosial Ekologis di Indonesia Pasca Perpres No. 5 Tahun 2025 Agus Surono; Sadino; Zaitun Abdullah; Agung Iriantoro; Adnan Hamid; Maslihati Nur Hidayati
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol. 10 No. 4 (2025): October, Social Issues and Education Issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala and Collaboration Yayasan Yusda Edu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66052/sejarah.v10i4.52

Abstract

Pengelolaan kawasan hutan Indonesia menghadapi tantangan kompleks meliputi tumpang tindih kepemilikan lahan, konflik agraria berkelanjutan, dan lemahnya koordinasi antarinstitusi. Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan merespons krisis ini dengan membentuk Satgas PKH lintas sektor untuk mengkonsolidasikan kewenangan penegakan hukum dan pemulihan aset kawasan hutan secara terkoordinasi dan responsif. Penelitian menggunakan pendekatan multidisiplin mengintegrasikan yuridis normatif. Focus Group Discussion, dan studi lapangan. Analisis menggabungkan teknik content analysis terhadap dokumen kebijakan dengan cross-case comparison untuk mengidentifikasi pola implementasi dan tantangan struktural yang kompleks. Capaian administratif Satgas PKH menunjukkan penguasaan kembali 3,3 juta hektare kawasan hutan hingga September 2025, jauh melampaui target awal. Namun, di balik capaian ini terdapat permasalahan fundamental: ketidakvalidan data spasial, tumpang tindih wilayah adat antara 17,6 hingga 24,4 juta hektare, asimetri perlakuan terhadap pelaku usaha, dan minimnya partisipasi masyarakat. Konflik sosial-ekologis meningkat dengan resistensi masyarakat terhadap penertiban represif. Best practice alternatif seperti PPTPKH/TORA dan perhutanan sosial menunjukkan model pengelolaan berbasis partisipasi dapat mengintegrasikan keadilan sosial dengan kelestarian ekologis, mencakup 3,04 juta dan 4,1 juta hektare dengan melibatkan ribuan keluarga. Reformasi mendesak diperlukan mencakup transformasi kelembagaan Satgas, penguatan sistem data terintegrasi, penerapan Free Prior and Informed Consent, harmonisasi regulasi, dan implementasi keadilan restoratif. Hanya dengan mengintegrasikan keadilan distributif, prosedural, dan restoratif sebagai fondasi, disertai partisipasi masyarakat dan transparansi, Perpres No. 5 Tahun 2025 dapat mewujudkan pengelolaan hutan yang sesungguhnya adil dan berkelanjutan.
Strategi Penguatan Kebijakan Restorative justice dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia: Strategi Penguatan Kelembagaan BPN Agung Iriantoro; Agus Surono; Zaitun Abdullah; Rahmat
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol. 10 No. 4 (2025): October, Social Issues and Education Issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala and Collaboration Yayasan Yusda Edu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66052/sejarah.v10i4.54

Abstract

Penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia menghadapi kompleksitas multi-dimensi yang berasal dari ketidakjelasan batas lahan, tumpang tindih hak kepemilikan, dan konflik antara masyarakat adat dengan negara. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) No. 21 Tahun 2020 memperkenalkan mekanisme mediasi berbasis prinsip restorative justice sebagai alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi yang fokus pada pemulihan hubungan sosial dan musyawarah mufakat sesuai kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kebijakan dan analisis kelembagaan untuk menganalisis implementasi Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 dalam konteks penguatan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat BPN, mediator, dan pihak terkait; observasi langsung proses mediasi; serta studi dokumen regulasi dan laporan implementasi. Temuan utama mengungkap bahwa meskipun keberhasilan mediasi dapat mencapai 28,5% hingga 55-65% di wilayah dengan integrasi musyawarah adat, implementasi optimal masih terhambat oleh gap struktural kelembagaan, heterogenitas kapasitas mediator dengan hanya 45% bersertifikat, lemahnya kekuatan hukum hasil mediasi yang memungkinkan pembatalan 25% kesepakatan, koordinasi lintas lembaga yang masih informal, dan pemanfaatan teknologi yang terbatas. Penguatan kebijakan memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan restrukturisasi kelembagaan dengan pembentukan unit mediasi khusus, pengembangan standar kompetensi berlapis, penguatan regulasi dengan kekuatan eksekutorial, formalisasi koordinasi lintas lembaga termasuk pengakuan legal musyawarah adat, dan optimalisasi teknologi JUSTISIA. Implikasi sosial hukum menunjukkan bahwa restorative justice berkontribusi signifikan dalam mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan kepercayaan institusi, terutama dengan mengintegrasikan kearifan lokal.
Jaksa sebagai Dominus Litis dalam Perspektif Economic Analysis of Lawpada Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Raden Nanda Setiawan; Reda Manthovani; Agus Surono; Andi Wahyu; Maslihati Nur Hidayati
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 1 (Spesial Issue) (2026): "Dharma Samudera"
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/7gb8pg94

Abstract

Pada Praoses Pengakan Hukum terhadap penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, kenyataannya memberikan daya tuntutan yang lebih bagi Jaksa sebagai Dominus Litis atau penegndali perkara. Dalam hal ini posisi yang dominan tersebut memeberikan keweanangana penuh bagi Jaksa untuk menentukan arah penuntutan, yang dimulai sejak Pra Penuntutan, Penyususan Surat Dakwaan, sampai tunttan pidana di Persidangan. Penulisan ini menganalisis sebuah peran Jaksa sebagai Dominus Litis dalam penanganan perkara korupsi melalui perspektif Economic Analysis of Law (EAL) yang dikembangkan Richard A. Posner. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normative dan pendekatan konseptual, tulisan ini menelaah sejauh mana fungsi Jaksa tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga memperhitungkan efisiensi, Cost- benefit analysis, dan Deterrence Effect dalam pemberantasan korupsi. Hasil penulisan ini memberikan Gambaran bahwa optimalisasi peran Dominus Litis dapat memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi melalui strategi penuntutan yang berorientasi pada suatu pemuliah kerugian negara dan pencegahan tindak pidana di masa yang akan datang.
Strategy for Strengthening Restorative Justice Policy in Resolution of Land Disputes in Indonesia: Strategy for Strengthening The BPN Institution Agung Iriantoro; Agus Surono; Zaitun Abdullah; Rahmat Rahmat
Law Development Journal Vol 8, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.8.1.217-234

Abstract

Land dispute resolution in Indonesia faces multi-dimensional complexity stemming from unclear land boundaries, overlapping ownership rights, and conflicts between indigenous communities and the state. Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (Permen ATR/BPN) No. 21 of 2020 introduces a mediation mechanism based on restorative justice principles as an alternative non-litigation dispute resolution that focuses on restoring social relations and reaching consensus in accordance with local wisdom. This study uses a qualitative approach with data were collected through in-depth interviews with BPN officials, mediators, and related parties; direct observation of the mediation process; and a study of regulatory documents and implementation reports. Key findings reveal that while mediation success rates can reach 28.5% to 55-65% in areas with integrated customary deliberations, optimal implementation is still hampered by institutional structural gaps, heterogeneity in mediator capacity with only 45% certified, weak legal force of mediation outcomes that allows for the cancellation of 25% of agreements, informal cross-institutional coordination, and limited technology utilization. Policy strengthening requires a holistic approach that integrates institutional restructuring with the establishment of dedicated mediation units, the development of multi-layered competency standards, strengthened regulations with executive powers, formalization of cross-institutional coordination including legal recognition of customary deliberations, and optimization of JUSTISIA technology. Socio-legal implications indicate that restorative justice contributes significantly to reducing social tensions and increasing institutional trust, particularly by integrating local wisdom.
The Validity Justice: Immanuel Kant's Perspective in Court Decisions on Judicial Corruption (The Case of Sudrajad Dimyati) Ery Pamungkas; Agus Surono; Maslihati Nur Hidayati
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 5 No. 4 (2025): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jrssem.v5i4.1200

Abstract

Judicial corruption within the Indonesian judiciary represents a profound moral crisis that undermines public trust in legal institutions. This study examines the Bandung District Court Decision Number 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg against Sudrajad Dimyati, a Supreme Court justice convicted of bribery, through the lens of Immanuel Kant's moral philosophy. Rather than employing conventional legal-formal analysis, this research adopts a deontological ethical approach to evaluate whether the court's verdict fulfilled substantive justice principles. The research investigates two primary questions: (1) Whether the judicial decision satisfies Kantian principles of justice regarding universality, respect for dignity, moral autonomy, and procedural fairness; and (2) How Kant's moral philosophy can inform the development of judicial professional ethics codes in Indonesian courts. This qualitative investigation employs document analysis and philosophical content analysis of the case decision and relevant moral philosophy literature. Findings demonstrate that while the verdict adhered to formal positive law requirements, significant tensions emerged regarding consistency of legal precedent when the appellate court reduced sentences based on humanitarian grounds. Most critically, the institutional system has not yet internalized moral autonomy and universal ethical principles as foundational to judicial governance. This research concludes that implementing four Kantian principles—universality, respect for dignity, moral autonomy, and procedural justice—establishes essential foundations for deontological ethics-based institutional reform of the Indonesian judicial system.
Business Judgment Rule (BJR) Principle in Relation to Corruption Offenses in Regionally Owned Enterprises Muhammad Olik Abdul Holik; Agus Surono; Agung Iriantoro; Andi Wahyu Wibisana
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026): Mei-Agustus, Sustainable Development Goals (SDGs): Multidisciplinary Perspectiv
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/kwz5j396

Abstract

This research examines legal protection for directors of Regional-Owned Enterprises (BUMD) through the application of the Business Judgment Rule (BJR) in the context of liability for corporate losses often associated with corruption offenses. This study aims to analyze the legal framework governing BJR in BUMD governance in Indonesia, examine director liability for corporate losses from the BJR perspective, and formulate a regulatory reform model to provide legal certainty and protection for BUMD directors. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature review and interviews. The findings indicate that BJR application is essential to distinguish between legitimate business risks and criminal offenses. Therefore, regulatory reform is necessary to clearly incorporate BJR principles such as good faith, due care, and rational business judgment as the basis for legal protection of BUMD directors. Such regulation is expected to enhance legal certainty, prevent criminalization of business decisions, and strengthen sound and professional governance of regional enterprises.
Co-Authors Adnan Hamid Agung Iriantoro Andi Wahyu Andi Wahyu Wibisana Ery Pamungkas Maslihati Nur Hidayati Muhammad Olik Abdul Holik Raden Nanda Setiawan Rahmat Rahmat Rahmat Reda Manthovani Sadino Zaitun Abdullah