Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.451
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Cita Hukum Jurnal Akta Jurnal Notariil Jurnal Hukum Prasada Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis JURNAL ILMIAH ADVOKASI SIGn Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Mulawarman Law Review Keadilan Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kolaboratif Sains International Journal of Humanities Education and Social Sciences Journal Evidence Of Law Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities PENA LAW: International Journal of Law Protection: Journal Of Land And Environmental Law Lex Publica Jurnal Media Hukum Journal of Political And Legal Sovereignty Tasyri' JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Pancasila Law Review Jurnal Sipakatau
Agung Iriantoro
Universitas Pancasila
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
PEMBUATAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA Agung Iriantoro
Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 4 No 1 (2022): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v4i1.3343

Abstract

Kekhawatiran akan Covid 19 oleh para notaris dalam pembuatan akta. Pelaksanaan dalam Tugas Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Sebelum dan dalam Masa Pandemi Covid 19 berbeda dari perbedaan tersebut terletak pada protocol kesehatan dan kehadiran penghadap berdasarkan SK Nomor 65/33-III/ PP-INI/2020 tanggal 17 Maret 2020 lalu, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, PP INI memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a) Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) dan seluruh jajarannya menyampaikan rasa prihatin atas perkembangan masif penyebaran Covid-19 yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; b) berkenaan dengan itu, kami menghimbau kepada semua anggota untuk mengikuti protol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam usaha mengatasi penyebaran Covid-19. Khususnya himbauan untuk Work From Home (WHF/bekerja dari rumah) dan melaksanakan social distancing (jaga larak). Pelaksanaan WFH tersebut bukan merupakan bentuk pelanggaran dari Pasal 17 UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2014 terkait larangan untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.c.kondisi WFH dan social distancing tersebut tentu akan membatasi pelaksanaan tugas jabatan notaris, oleh karena itu terhadap situasi tersebut dapat ditempuh beberapa alternatif antara lain sebagai berikut : Mengatur ulang jadwal penandatanganan akta dengan para penghadap, hingga kondisi memungkinkan. Merekomendasikan rekan notaris lain yang kondisinya memungkinkan untuk menjalankan jabatan. Untuk perjanjian, perbuatan, atau rapat yang menurut peraturan perundang-undangan dokumennya dapat dibuat di bawah tangah, agar dicantumkan klausula “akan dibuat/dinyatakan kembali dalam Akta Autentik segera setelah darurat Covid-19 dicabut oleh Pemerintah”.d.terkait butir tiga tersebut, agar dalam menjalankan jabatan tetap memperthatikan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), kode etik, dan peraturan perundang-undangan lainnya.(2) Hambatan-hambatan dalam Tugas Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Sebelum dan pada masa Pandemi Covid 19 adalah penghadap yang tidak menaati aturan pemerintah mengenai Protokol kesehatan.
UPAYA PREVENTIF NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA AGAR TERHINDAR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Agung Iriantoro
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 5 No 1 (2019): Juni
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.968 KB) | DOI: 10.35814/selisik.v5i1.1281

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya harus mengenali dan memahami norma-norma dan unsur dalam delik pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), mengenali dan memahami kewenangan atributif yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris juga dapat terlibat Tindak Pidana Pencucuian Uang (TPPU). Untuk dapat terhindar dari TPPU notaris harus ada upaya preventif dengan memahami norma-norma, memenuhi kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan yang dimuat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), termasuk penambahan klausul yang memberi jaminan dananya tersebut tidak berasal dari tindak pidana kejahatan atau perbuatan hukum lain yang melawan hukum.
The Notary Law Politics in the Notary Position Act Agung Iriantoro
Jurnal Akta Vol 9, No 3 (2022): September 2022
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v9i3.26671

Abstract

This study aims to determine the legal politics of the political aspects behind the process of forming laws and policies in a particular field, as well as greatly influencing the performance of relevant government institutions in that field in applying the provisions of legal products and policies, and also determine the policies of these institutions in a practical and operational setting. This research is a qualitative research with a normative juridical approach. Notary activities in Indonesia are heavily influenced by politics and law itself. The conclusion is that political influence can be seen from the making of a political product in the form of a special law that regulates the position of a notary, namely Act No. 2 of 2014 jo. No. 30 of 2004 concerning the Position of a Notary. And the status of Indonesia, which is a state of law, of course, will also affect the actions and actions of notaries because they must be guided by the applicable laws.
PENGARUH KETENTUAN SKALA USAHA PADA KETEPATAN LEGALITAS UMKM SESUAI DENGAN AMANAT PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (PERPPU) NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Rd Mila Gartina GN; Agung Iriantoro
Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 5 No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v5i1.4604

Abstract

Kehidupan manusia tentunya selalu mengalami perubahan-perubahan seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi. Saat ini Indonesia mengalami transisi dalam mengikuti perkembangan zaman tersebut. Salah satu yang juga mengalami transisi adalah sektor ekonomi. Pada dasarnya faktor ekonomi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia yang diukur dari sebuah kesejahteraan dalam hal finansial apakah masyarakat sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya? Hal ini akan dikaitkan dengan aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan ekonomi yang berlaku apakah telah memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan ekonomi yang baik demi tercapainya kesejahteraan dan penghidupan yang layak. Legalitas merupakan sebuah produk yang wajib dimiliki oleh masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan yang bersifat menghasilkan demi tercapainya kesejahteraan dan penghidupan yang layak. Legalitas ini diatur dalam aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah.
Paradigm Shift Of Limited Liability Company Post Job Creation Law Iriantoro, Agung
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 01 (2024): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, 2024
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The limited liability company law in Indonesia has undergone substantial modifications due to Law Number 11 of 2020 on Job Creation. One important development is the introduction of the idea of an individual limited liability company. The previous model of PT as a capital partnership has been replaced by this new model, which allows its formation by an individual. As a capital partnership, the Limited Liability Company faces a paradigm shift with the enactment of the Job Creation Law. The question is, how will this transition occur? How will this change in thinking affect the level of certainty that stakeholders, including business actors, have in the law? Conceptual and statutory approaches are used in this research as part of the normative legal research process. The research findings show that the paradigm shift of the PT has far-reaching consequences for several areas of corporate law, including limited liability, segregation of wealth, and corporate governance. There are theoretical and practical barriers to formally establishing micro and small businesses that the amendment seeks to remove. To maintain the consistency of the entire PT legal system, it is necessary to harmonize the Job Creation Law, UUPT, and other implementing regulations.
Study of Misapplication on the Law by the Notary Regional Supervisory Council in Imposing Sanctions on Notaries Who Make Deeds IRIANTORO, Agung; SHAFIRA, Chica Nur
Journal of Political And Legal Sovereignty Vol. 2 No. 2 (2024): Journal of Political And Legal Sovereignty (April – June)
Publisher : Indonesia Strategic Sustainability

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/jpls.v2i2.202

Abstract

Purpose:The result is that the MPWN decision must be appealed to someone other than the Central Supervisory Board. Because there is a rule in Article 28 paragraph (2) of PERMENKUMHAM number 15 of 2020, namely MPW has the authority to reject objections to decisions on oral warning sanctions and written warnings, in this case, the oral warning sanctions and written warnings are final and cannot be appealed.Methodology:This research is a descriptive analysis. Namely, the discussion is done by presenting and explaining data thoroughly, in detail and systematically. This type of research is normative legal research, a legal research method that examines library materials.Findings:The result is that the MPWN decision must be appealed to someone other than the Central Supervisory Board. Because there is a rule in Article 28 paragraph (2) of PERMENKUMHAM number 15 of 2020, namely MPW has the authority to reject objections to decisions on oral warning sanctions and written warnings, in this case, the oral warning sanctions and written warnings are final and cannot be appealed.Implication:However, with the law on judicial power and the law on administrative court, the party who objected can file a legal remedy in Administrative Justice. The MPWN decision can be subject to State Administration, and the proper application of the law is outlined in Article 17, paragraph (2) of the amendment law. As a supervisor, the MPWN must remain objective and thorough to prevent errors in the application of the law from recurring.
Ownership of Land Ownership Rights by Traditional Villages Viewed from Indonesian Law IRIANTORO, Agung; UTAMA, I Wayan Kartika Jaya
Protection: Journal Of Land And Environmental Law Vol. 3 No. 3 (2025): Protection: Journal Of Land And Environmental Law (March – June 2025)
Publisher : Indonesia Strategic Sustainability

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/pjlel.v1i3.974

Abstract

Transfer of land rights and review of Indigenous Villages' position as land rights owners based on Indonesian positive law. This writing includes normative legal research or what is usually called 'library research', namely research by examining secondary materials or data regarding research on legal principles, research on legal systematics, research on the synchronization stages of vertical and horizontal norms, harmonization of law and legal history. The provisions of the transfer of rights to land under the UUPA as a legal act of transfer of land rights are deliberately carried out so that the right is independent of the holder and transferred to another party. Customary villages, as owners of property rights to land reviewed under the law, can be domiciled as legal subjects of land rights owners, usually found through the purchase process or other businesses. However, there is still a potential dispute over efforts to certify customary village land.
Violation of Notary Code of Ethics in Using Social Media for Self-Promotion Through Video Blog Form IRIANTORO, Agung; YUNIDA, Arlia
Protection: Journal Of Land And Environmental Law Vol. 2 No. 2 (2024): Protection: Journal Of Land And Environmental Law. (November – February 2024)
Publisher : Indonesia Strategic Sustainability

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/pjlel.v2i2.1186

Abstract

Legal consequences for Notaries who violate the rules contained in the Notary Code of Ethics: The Notary Honorary Council can impose code of ethics sanctions on Notaries who violate the code of ethics, in this case, related to publication and self-promotion on social media in the form of vlogs, by the problems discussed in this legal research. The code of ethics sanctions for Notaries who violate the rules related to publication or self-promotion on social media (electronic) based on Article 6 paragraph (1) of the Notary Code of Ethics is in the form of reprimands, warnings, temporary suspension from membership of the Association, honorable suspension from membership of the Association, or dishonorable suspension from membership of the Association. In the context of the case of violation of the code of ethics by Notary PRS related to the circulation of the vlog, the sanctions given to Notary PRS are in the form of sanctions of the code of ethics or accountability according to the code of ethics and his position based on the results of the examination of Notary PRS in the Minutes of Examination issued by the Malang Regional Honorary Council which states that Notary PRS promises to delete the video that has been circulated and will not commit the act again
Employee Company Share Owner Layoff in Indonesia: Problem and Solution from Business Judgment Rule Perspective Musimin, Suyono; Hamid, Adnan; Irwansyah, Irwansyah; Iriantoro, Agung; Benjamin, Irfan
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 10 No 1: Mulawarman Law Review - June 2025
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v10i1.1681

Abstract

Indonesia protects workers who experience layoffs by providing severance pay, award money, or resolving industrial relations disputes through litigation. This study aims to map the problem and the legal solution regarding termination of employment for employees who are also shareholders in the company where they work. The research in this article employed Normative Juridical and the problem approach used in writing this research consists of two approaches: the statute approach and the conceptual approach. Share ownership by employees through Employee Stock Option Program will give employees a dual status, namely as workers and owners of the company. Termination of employment carried out by the company against shareholders is problematic. On the one hand, there is an employment relationship between the employee and the company, on the other hand, there is also a relationship between the employee as a shareholder and the company. As a civil law country, Indonesia has also adopted business judgement rule as implemented in limited liability company law, which emphasises the role and responsibilities of the company's organs and is valid until now. Business judgement rule as a guideline and instruction for the Board of Directors in making business decisions where the Board of Directors must always uphold the principles of prudence, good faith, solely for the interests of the company, subject to the provisions of the articles of association and laws and regulations.  
Position, Tenure And Responsibility Of The Notary In Carrying Out The Position Of Notary IRIANTORO, Agung
Protection: Journal Of Land And Environmental Law Vol. 1 No. 2 (2022): Protection: Journal Of Land And Environmental Law. (November – February 2023)
Publisher : Indonesia Strategic Sustainability

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.106 KB) | DOI: 10.38142/pjlel.v1i2.515

Abstract

Notary, as authentic deed-makers, has a vital role in people's lives. It is because society needs someone whose information is reliable and trustworthy, whose signature and seal (stamp) can provide solid guarantees and evidence, an impartial expert and an adviser who has no defects, who shuts up and makes an agreement that can protect in the days to come. The position of the notary must provide legal certainty services in the form of doing authentic deeds and making land deeds; in their duties, two main functions, namely the first notary has legal certainty responsibility to the public for any ratification of legal bindings, and the second is that the notary has the authority granted by law as a state official to provide legal reinforcement for legal bindings, which in the end gives peace and a sense of security to the community. The notary's responsibility is determined by the nature of the violation, the legal consequences it causes, and the potential mandatory risks. Therefore, Notaries, in carrying out their positions, doing authentic deeds, and others, apparently made mistakes, so what is used beeps fout is a unique term addressed to errors made by professionals with particular positions, such as Notaries whose mistakes are made carrying out the job.
Co-Authors Adnan Hamid Adnan Hamid Agus Surono Agus Surono Aidonojie, Paul Atagamen Angel Sarah Puspa Kairupan Ariyamang, Watcharee Aulia Syafitri Azhar, Mochammad Farras Banu Sopian Hardiansyah Benjamin, Irfan Chandra, Heru Dailapasa, Dinada Rindu Asmara Damayanti, Savira Darodjat, Tubagus Achmad Deswanta, Andi Galchynsky, Leonid Juryi Gugum Gumilar Gugum Gumilar Hardiansyah, Banu Sopian HENDRA GUNAWAN B11211055 Hendriadi, Martin Triadmaja I Wayan Kartika Jaya Utama Irwansyah Irwansyah Junimart Girsang Komandoko, Kukuh Luh Rina Apriani Machdi, Machdi Maslihati Nur Hidayati Maslihati Nur Hidayati Muhammad Riva Shalahudin Akbar Musimin, Suyono Novilawati, Rizka Nurluna Siti Syarah Rahmat Rahmat Rahmat Rd Mila Gartina GN Ricca Anggraeni Sabila Tohari, Annisa Sadino Sadino, Sadino SHAFIRA, Chica Nur Sujatmiko Sujatmiko Suwarno Suwarno Teepapal, Tanawat Triwulandari, Endah White, Alan Robert YUNIDA, Arlia Zahra, Ravelina Zaitun Abdullah Zaitun Abdullah