Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Antologi Hukum Journal of Law and Legal Reform Jurnal Wacana Sosial Nusantara Dedikasi Mandiri Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Open Access DRIVERset
Ludia Jemima I.R. Reumy
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura-Papua
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Serta Peran Pendampingan Hukum dalam Penataan Aset Desa di Kampung Skouw Mabo (Studi Wilayah Perbatasan Negara RI–PNG) Ludia Jemima I.R. Reumy
Dedikasi Mandiri Nusantara Vol. 1 No. 1 (2025): Dedikasi Mandiri Nusantara - Desember 2025
Publisher : Dedikasi Mandiri Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18334433

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam pengelolaan dan penataan aset desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Penataan aset desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum, serta optimalisasi pemanfaatan aset desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan Undang-Undang Desa dalam penataan aset desa masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya di wilayah perbatasan negara. Kondisi tersebut juga terjadi di Kampung Skouw Mabo yang merupakan wilayah perbatasan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Papua Nugini (RI–PNG). Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam penataan aset desa di Kampung Skouw Mabo serta mengkaji peran pendampingan hukum dalam mendukung tertib pengelolaan aset desa di wilayah perbatasan negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur kampung, pendamping desa, serta pihak terkait lainnya, dan didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa dan pengelolaan aset desa. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Desa dalam penataan aset desa di Kampung Skouw Mabo belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur kampung, rendahnya pemahaman hukum mengenai aset desa, serta kompleksitas permasalahan yang timbul akibat kondisi wilayah perbatasan negara. Pendampingan hukum memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman, asistensi, dan penguatan kapasitas aparatur kampung agar penataan aset desa dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pendampingan hukum serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah guna mewujudkan penataan aset desa yang tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum di wilayah perbatasan negara.
Implementasi Hak Atas Kesehatan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Ludia Jemima I.R. Reumy; Ika Fitrianita
Jurnal Wacana Sosial Nusantara Vol. 2 No. 6 (2026): Jurnal Wacana Nusantara - Juni 2026
Publisher : Jurnal Wacana Sosial Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20759302

Abstract

Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum yang menganut konsep negara kesejahteraan, Indonesia berkewajiban menjamin pemenuhan hak kesehatan bagi seluruh warga negara melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan publik. Salah satu bentuk implementasi jaminan konstitusional tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menggantikan berbagai regulasi sektoral kesehatan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak atas kesehatan sebagai hak konstitusional warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 dan menganalisis implementasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas kesehatan memperoleh jaminan konstitusional melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Implementasi hak tersebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diwujudkan melalui penguatan sistem kesehatan nasional, pengaturan hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, serta penguatan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesehatan. Kehadiran undang-undang tersebut mempertegas komitmen negara dalam memenuhi hak kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.
Efektivitas Implementasi Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kampung Pomako Mimika Ludia Jemima I.R Reumy; Ruth Kambuaya; Markus Aryasdy Ijie
Jurnal Antologi Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): In Press
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/antologihukum.v6i1.5925

Abstract

This study aims to conduct an in-depth analysis of the effectiveness of environmental law implementation in coastal area management based on community participation in Pomako Village, Mimika Regency. The research method applied is empirical legal research, with field data collection techniques including in-depth interviews, direct observations, and relevant legal document studies. The results reveal that the implementation of environmental law in managing the coastal areas of Pomako Village is currently not running effectively in the field. This condition is caused by several main constraints, including low legal literacy among local communities, a lack of regular socialization programs from the local government, and the suboptimal formal institutional frameworks capable of accommodating indigenous community involvement in decision-making processes. Consequently, natural resource utilization in coastal areas often triggers environmental degradation and potential conflicts of interest. This study recommends the need to strengthen regional regulations that integrate local wisdom and develop sustainable legal assistance programs for the community to achieve resilient and sustainable coastal management.
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Serta Peran Pendampingan Hukum dalam Penataan Aset Desa di Kampung Skouw Mabo (Studi Wilayah Perbatasan Negara RI–PNG) Ludia Jemima I.R. Reumy
Dedikasi Mandiri Nusantara Vol. 1 No. 1 (2025): Dedikasi Mandiri Nusantara - Desember 2025
Publisher : Dedikasi Mandiri Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18334433

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam pengelolaan dan penataan aset desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Penataan aset desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum, serta optimalisasi pemanfaatan aset desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan Undang-Undang Desa dalam penataan aset desa masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya di wilayah perbatasan negara. Kondisi tersebut juga terjadi di Kampung Skouw Mabo yang merupakan wilayah perbatasan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Papua Nugini (RI–PNG). Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam penataan aset desa di Kampung Skouw Mabo serta mengkaji peran pendampingan hukum dalam mendukung tertib pengelolaan aset desa di wilayah perbatasan negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur kampung, pendamping desa, serta pihak terkait lainnya, dan didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa dan pengelolaan aset desa. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Desa dalam penataan aset desa di Kampung Skouw Mabo belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur kampung, rendahnya pemahaman hukum mengenai aset desa, serta kompleksitas permasalahan yang timbul akibat kondisi wilayah perbatasan negara. Pendampingan hukum memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman, asistensi, dan penguatan kapasitas aparatur kampung agar penataan aset desa dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pendampingan hukum serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah guna mewujudkan penataan aset desa yang tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum di wilayah perbatasan negara.
Implementasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kota  Jayapura Dalam Pembangunan Infrastruktur Tantangan dan Solusi Ludia Jemima I.R. Reumy; Ruth Kambuaya
Jurnal Wacana Sosial Nusantara Vol. 1 No. 4 (2025): Jurnal Wacana Sosial Nusantara - Desember 2025
Publisher : Jurnal Wacana Sosial Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18333818

Abstract

Penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana hukum nasional dan hukum adat mengatur kepemilikan Hak ulayat, serta mencari model harmonisasi yang dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menghormati nilai-nilai adat di wilayah masyarakat adat Kota Jayapura. Penelitian ini penting dilakukan karena banyak Hak Ulayat  yang secarah tidalk langsung menjadi bagian dari Pembangunan Infraksturtur di Kota Jayapura belum sepenuhnya diakui berjalan dengan baik sesuai dengan  hukum negara, meskipun sah menurut hukum adat. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat Kota Jayapura menjadi hal yang penting . Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang meneliti dan mengkaji undang-undang,bahan kepustakaan peraturan-peraturan tertulis lainya serta bahan-bahan hukum sekunder sebagai alat untuk mengidentifikasihkan kenyataan sosial dalam masyarakat.Adapun judul yang di ambil dikarenakan dalam pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembangunan infrastruktur di Kota Jayapura ini merupakan salah satu faktor yang menentukan  peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional secara signifikan, baik itu pada sektor besar maupun kecil, selain itu pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu sarana yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Kota Jayapura ketahui bahwa pembangunan infrastruktur menggunakan  Hak Ulayat sebagai salah satu kepentingan umum di mana pemilik Hak Ulayat bersepakat dengan bersama-sama masyarakat Hukum adat dalam penyerahan tanah adat yang di gunakan untuk pembangunan infrastruktur tampa meninggalakan hukum adat dan hukum positif.
Legal Certainty on the Implementation of Post Mining Land Reclamation of Unlicensed Coal Mining as an Effort to Preserve the Environment in Indonesia Suarni Sonda; Dinar Alqadri; Ludia Jemima I.R. Reumy; Ernita Rahmadhani Bym; Abo Fahd
Journal of Law and Legal Reform Vol. 6 No. 2 (2025): April, 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v6i2.19112

Abstract

Indonesia, as a country with potential natural resources such as coal, faces major challenges in tackling the negative impacts of unlicensed coal mining, including weak post-mining land reclamation. This research aims to examine government policies to overcome the problem of reclamation of unlicensed coal mines in Indonesia. The research method used qualitative research with a focus on analyzing regulations and cases of unlicensed coal mining. The results show that various government policies related to mine reclamation are regulated in laws and regulations. Still, the reclamation of unlicensed mines or illegal mines is not clearly regulated. However, it can be prosecuted as corruption crimes because it is considered detrimental to the state or becomes the responsibility of the government if the perpetrator is unknown; this adds to the problem of carrying out reclamation considering the large number of coal mining pits so that the government is difficult to carry out reclamation. Not only that, law enforcement against the implementation of unlicensed mining is still not optimal; existing regulations emphasize criminal sanctions and fines more than reclamation responsibilities. These findings indicate the need for government policies in the coal mining sector that emphasize legal certainty regarding the responsibility of coal mining actors who do not have permits or the government’s responsibility in carrying out reclamation needs to be strengthened by adding policies for reclamation of unlicensed mining land and more effective supervision and application of sanctions that emphasize reclamation responsibilities in order to achieve the goal of environmental sustainability.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN TERUMBU KARANG DI WILAYAH PESISIR PANTAI ARGAPURA KOTA JAYAPURA Ika Fitrianita; Ludia Jemima I. R. Reumy
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 5 No. 8 (2026)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/sibatik.v5i8.5389

Abstract

This research is titled "The Legal Responsibility of the Local Government regarding Coral Reef Protection in the Argapura Coastal Area, Jayapura City." The study aims to analyze the local government's legal responsibility for coral reef protection and to identify obstacles in its implementation. Coral reefs are coastal ecosystems serving ecological, social, and economic functions; thus, their existence requires protection through sustainable coastal area management. The legal basis for coral reef protection comprises Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management; Law Number 27 of 2007 (as amended by Law Number 1 of 2014) concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands; and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. This study employs a normative legal research method utilizing both the statute approach and the conceptual approach. Research materials were gathered through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources related to environmental protection, coastal area management, local government authority, and coral reef protection. The analysis of legal materials was conducted qualitatively, employing legal interpretation and systematic juridical analysis. The research findings indicate that the local government's legal responsibility for coral reef protection encompasses planning, management, supervision, control, and law enforcement within coastal area management, in accordance with the authority granted by statutory regulations. However, the implementation of these responsibilities in the Argapura coastal area of Jayapura City has not been optimal. This is attributed to limitations regarding supervision, facilities and infrastructure, resources and budget, and inter-agency coordination, as well as suboptimal community involvement in coral reef protection. Therefore, it is necessary to strengthen the exercise of local government authority by enhancing oversight, inter-agency coordination, and the provision of supporting facilities, as well as through law enforcement and increased public participation in the sustainable protection and management of coral reefs.
Co-Authors Abo Fahd Dinar Alqadri Ernita Rahmadhani Bym Ika Fitrianita Ika Fitrianita Markus Aryasdy Ijie Ruth Kambuaya Ruth Kambuaya Suarni Sonda