Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal The Republic: Journal of Constitutional Law
Moh. Sa’diyin
Universitas Sunan Drajat
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MITRA SEJAHTERA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA TAHUN 2024: (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan) Athiyyatul Mufidah; Moh. Sa’diyin
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2025): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v3i2.2369

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh sekelompok masyarakat yang dipercaya oleh pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan menggali potensi desa secara terstruktur, yang diharapkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Desa Payaman adalah bagian dari pemerintah Kabupaten Lamongan, yang menurut UU No. 6 tahun 2014 Desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan pokok. Pada tanggal 22 Maret 2016 didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Payaman yang bernama BUMDes Mitra Sejahtera. Penelitian ini bertujuan menjawab beberapa rumusan masalah; 1.) Bagaimana Pengelolaan BUMDes Mitra Sejahtera dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2024?. 2.) Bagaimana Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Pengelolaan BUMDes Mitra Sejahtera dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2024?. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menghasilkan data dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yang disesuaikan dengan BUMDes Mitra Sejahtera Desa Payaman. Data yang dihimpun menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber data primer, dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari Kepala Desa, Pengurus BUMDes Mitra Sejahtera dan masyarakat di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, website, Al-qur’an, Hadist dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini, bahwa BUMDes Mitra Sejahtera Desa Payaman dinilai mampu memberikan kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), karena telah berdiri beberapa program usaha seperti program simpan pinjam, pengelolaan sampah, penjualan perlengkapan kuburan, dan Agen BNI 46 & PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang berperan dalam membantu masyarakat, dan meningkatkan pendapatan asli desa. Dalam Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap pengelolaannya sudah menjalankan prinsip-prinsip dalam siyasah maliyah yaitu dengan membentuk sebuah lembaga untuk mengelola kekayaan negara dalam hal ini yaitu kekayaan desa dengan prinsip kemaslahatan yang bersifat sosial objektif (Al-Maslahah Al-Ammah) yaitu mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan individu.       Kata Kunci: Siyasah Maliyah; Pemerintah Desa; BUMDes; Pendapatan Asli Desa
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DIPERBARUI UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WOTAN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Aldi Agustian; Sholihuddin; Moh. Sa’diyin
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2026): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v4i1.2700

Abstract

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Perbarui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024DalamMeningkatkanPemberdayaanMasyarakatDiDesaWotanKecamatanPancengKabupaten Gresik Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi Progam Studi Hukum Tata Negara Universitas SunanDrajat(UNSUDA)Lamongan.PembimbingI:Dr.H.Sholihuddin,M.A.,PembimbingII:Moh. Sa’diyin, S.I.P., M.Si. Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI PERBARUI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM MENINGKATKAN   TheRepublic:JournalofConstitutionalLawVol. 02 No. 02 Oktober 2024   PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WOTAN KECAMATAN PANCENG KABUPATENGRESIKDALAMPERSPEKTIFSIYASAHDUSTURIYAH”iniadalahhasil penelitianlapanganyangbertujuanuntukmenjawabpertanyaantentang:1)Bagaimanaimplementasi UU. No. 6 Tahun 2014TentangMeningkatkan Pemberdayaan Masyarakatdi Desa Wotan Kecamatan PancengKabupatenGresik?2)BagaimanatinjaunFiqhal-Siyasahal-DusturiyyahtentangimplementasikewenanganpemerintahandesaterhadappemberdayaanmasyarakatdiDesaWotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik? Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research),denganmenggunakanpendekatandeskriptifkualitatif.Langkah-langkahyangdilakukan olehpenelitiyaitu,Pertama,Pengumpulandata,yangterdiridari(observasi,wawancaradan dokumentasi), langkah kedua yaitu tahap analisis data, yang menggunakan teknik deskriptif denganmembuatgambaranyangsistematisdanfaktualterhadapfokuspenelitian.Hasilpenelitianini menunjukan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewewenangnya, pemerintahan Desa Wotan tidak meralisasikan pembangunan desa secara maksimal sebab, selama ini pembangunan Desa Wotan yang sangatdigencarkanlebihkepadasektorinfrastruktur,sedangkansektorlaintidakmenjadiprioritas utama oleh pemerintahan Desa Wotan. Sejauh ini keadaan pembangunan desa wotan mulai dilesatkan, pasalnyaterdapatbeberapaaspekpembangunandiantaranyaadalahpemberdayaanmasyarakatdi bidang kerajinan dankesenian batik tulis, kemudian pembangunan infrastruktur dan terakhir adalahpelayananairbersihdenganmelakukanpengeborandisetiapRWyangdilandakekeringansaat kemarau panjang, selain itu promram tersebut di atas dianggarkan oleh pemerintahan Desa Wotan. Sejalandengankesimpulandiatas,makakepadapemerintahandesaWotanuntuklebihfokuslagidalam halmembangundanmengembangkanpotensiDesapadasegalasektorutamanyadalamhal pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat bisa lebih mandiri dan kreatif, selain ituperlu adanya pemerataan pembangunan.
SISTEM MANAJEMEN PERATURAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN IRIGASIPERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (Studi kasus di desa Babaktulung, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang): (Studi Kasus di Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang) Nur Laila; Abd. Hadi; Moh. Sa’diyin
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2026): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v4i1.2712

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan Sistem Manajemen Peraturan Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Dalam Pembangunan Irigasi Perspektif Siyasah Maliyah Studi Kasus di Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang dalam alokasi dana desa untuk pembangunan irigasi belum optimal, terbukti dengan banyaknya sawah yang belum diperbaiki. Selain itu, terdapat kendala keterlambatan penyaluran dana, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem manajemen siyasah maliyah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 mengenai dana desa dalam pembangunan irigasi di desa Babaktulung. Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem manajemen siyasah maliyah dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan irigasi di Desa Babaktulung secara umum telah menerapkan prinsip keadilan, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, meskipun masih terdapat kekurangan pada sumber daya manusia dan birokrasi. Pembangunan irigasi telah dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan sesuai regulasi, meskipun ada hambatan administratif. Program irigasi ini berkontribusi pada peningkatan produksi pertanian, efisiensi distribusi air, dan pemerataan akses. Pemerintah desa telah berupaya meningkatkan transparansi melalui papan anggaran desa dan forum musyawarah terbuka, namun partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan karena kurangnya pemahaman. Bahwa dengan langkah-langkah yang dilakukan, Desa Babaktulung dapat mengelola dana desa secara lebih efektif, transparan, dan sesuai peraturan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya
IMPLEMENTASI PROGRAM JALAN MANTAP DAN ALUS LAMONGAN (JAMULA) TERHADAP PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMONGAN DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH(Studi Kasus Program Jamula di Kecamatan Solokuro): (Studi Kasus Program Jamula di Kecamatan Solokuro) Jiddan Gamal Qondas; Abd. Hadi; Moh. Sa’diyin
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2026): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v4i1.2861

Abstract

Penelitian ini membahas Implementasi Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula) terhadap pembangunan Kabupaten Lamongan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah di Kecamatan Solokuro, sebagai bentuk pengawasan progress kinerja pemerintah kabupaten Lamongan terhadap program super prioritasnya.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula) dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan, khususnya di Kecamatan Solokuro, dengan menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah sebagai landasan normatif dan etis. Program Jamula sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas jalan diharapkan dapat mempercepat mobilitas dan mendukung pembangunan ekonomi serta sosial. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan program tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah yang menekankan pada keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah dalam mengatur urusan publik. Data yang dihimpun menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari Bupati Kabupaten Lamongan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan Daerah pilih (Dapil) V, Camat Solokuro dan masyarakat di Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, website, Al- qur‟an, Hadist dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini bahwa program Jamula telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan Kabupaten Lamongan, namun terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya yang perlu diperbaiki agar lebih efektif dan berkelanjutan. Kajian ini memberikan rekomendasi agar pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dapat selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip siyasah dusturiyah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA DESA DI DESA BULUBRANGSI KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH Rizka Bintang; Moh. Sa’diyin; Janeko
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2026): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v4i1.2862

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Bulubrangsi, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, serta meninjau pelaksanaannya dari perspektif Siyasah Maliyah. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam pengelolaan keuangan publik yang tidak hanya dituntut oleh regulasi negara, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Dalam konteks ini, BPD memiliki fungsi penting sebagai lembaga representatif masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan program-program desa yang didanai oleh Dana Desa. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Siyasah Maliyah. Bagaimana efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan ditinjau dari Perspektif Siyasah Maliyah. Dari hasil pengamatan lapangan dan analisis dokumen, BPD Desa Bulubrangsi menunjukkan upaya nyata dalam mendorong keterbukaan informasi publik, terutama terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan Dana Desa. Rapat-rapat musyawarah desa rutin digelar sebagai forum untuk menyerap aspirasi dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui alokasi anggaran dan pelaksanaannya. Namun, masih terdapat kendala seperti kurang dilibatkanya Masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Dana Desa, dan yang lebih penting melibatkan dalam Pengawasan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa.
Co-Authors Abd. Hadi Aldi Agustian Athiyyatul Mufidah Janeko Janeko Jiddan Gamal Qondas Nur Laila Rizka Bintang Sholihuddin