Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora
Mahisa Mareati
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dari Hukum Adat Ke Sistem Nasional: Sejarah Dan Perkembangan Hukum Di Indonesia Taufik Firmanto; Mahisa Mareati; Ronis; Ahkyar; Zufriadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3504

Abstract

Penelitian ini mengkaji evolusi Hukum Adat di Indonesia dari masa kolonial hingga era modern, menyoroti tantangan dan peluang dalam integrasinya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan, termasuk pengakuan konstitusional terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui Pasal 18B UUD 1945 dan Putusan MK No. 35/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Hukum Adat telah mendapatkan pengakuan formal, implementasinya masih terhambat oleh dualisme hukum dan konflik dengan undang-undang sektoral yang lebih mengedepankan kepentingan ekonomi. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi antara Hukum Adat dan hukum nasional untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, rekomendasi untuk pengesahan RUU MHA menjadi prioritas guna memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat di tengah tantangan globalisasi hukum.
Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Mewujudkan Akuntabilitas Penyelenggara Pemilu Apriliani Rahmalillah; Mahisa Mareati; Erham
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.6712

Abstract

Artikel ini membahas kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam memperkuat akuntabilitas penyelenggara pemilu di Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana kewenangan etik DKPP berkontribusi dalam menjamin integritas, profesionalitas, netralitas, dan tanggung jawab publik penyelenggara pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, prinsip etik, konsep kelembagaan, putusan DKPP, serta literatur akademik yang relevan. Pembahasan menunjukkan bahwa DKPP memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga etik yang melengkapi fungsi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Peran DKPP tidak hanya terbatas pada pemberian sanksi, tetapi juga mencakup fungsi korektif, preventif, dan edukatif dalam membangun budaya etik penyelenggara pemilu. Temuan artikel ini menegaskan bahwa efektivitas akuntabilitas pemilu sangat bergantung pada konsistensi penegakan etik, pelaksanaan putusan, transparansi proses, dan pembinaan etik berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan DKPP diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik serta mewujudkan pemilu yang demokratis, akuntabel, dan bermartabat.
Co-Authors Ahkyar Apriliani Rahmalillah Erham Firmanto, Taufik Ronis Zufriadi