Depri Liber Sonata
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kepastian Hukum dalam Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum M. An-Nabil Karindra; Dita Febrianto; Harsa Wahyu Ramadhan; Depri Liber Sonata; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5333

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah yang timbul akibat adanya sertifikat ganda berdasarkan perbuatan melawan hukum. Permasalahan sertifikat ganda kerap menimbulkan konflik kepemilikan yang merugikan para pihak dan menciptakan ketidakpastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam sengketa tanah dengan sertifikat ganda sangat bergantung pada keabsahan alat bukti, proses penerbitan sertifikat, serta putusan pengadilan yang mempertimbangkan asas kehati-hatian dan perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik. Selain itu, perbuatan melawan hukum menjadi dasar penting dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan ketelitian dalam administrasi pertanahan serta penguatan sistem pendaftaran tanah guna mencegah terjadinya sertifikat ganda di masa mendatang.
Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli antara PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkas M Riefki Apriansyah S; Kasmawati; Moh. Wendy Trijaya; Depri Liber Sonata; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5612

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli antara PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkasa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat berupa tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai perjanjian menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk melunasi sisa pembayaran yang belum dipenuhi. Putusan pengadilan dalam perkara ini mencerminkan penerapan Pasal 1243 KUHPerdata mengenai kewajiban ganti rugi akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan. Selain itu, pelanggaran terhadap isi perjanjian juga menimbulkan tanggung jawab perdata yang bersifat kompensatoris. Dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang memungkinkan dilakukannya upaya paksa apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela.
Keabsahan Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik: Studi Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/Pn Tjk Muhammad Kemal Farizky; Depri Liber Sonata; Selvia Oktaviana; Rohaini; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5928

Abstract

Penelitian ini membahas keabsahan jual beli tanah di bawah tangan serta perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PN Tjk. Permasalahan bermula dari transaksi jual beli tanpa akta PPAT, meskipun pembayaran telah lunas dan objek dikuasai lama oleh Penggugat, sementara penjual telah meninggal dunia dan kedudukannya beralih kepada ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut KUHPerdata, jual beli di bawah tangan tetap sah apabila memenuhi syarat Pasal 1320, namun hanya bersifat obligatoir dan belum mengalihkan hak. Menurut hukum pertanahan Indonesia, peralihan hak harus melalui akta PPAT dan pendaftaran. Dalam putusannya, Majelis Hakim memberikan perlindungan hukum dengan mengakui Penggugat sebagai pembeli beritikad baik dan memberikan kewenangan untuk menyempurnakan peralihan hak, sehingga tercapai kepastian hukum.