Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Media Hukum International Proceeding On Religion, Culture, Law, Education, And Hindu Studies
Fransisco
Universitas Palangka Raya
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi pada Bawaslu Kota Palangka Raya) Harvest Magabetua Sinaga; Heriamariaty; Fransisco; Kiki Kristanto; Rico Septian Noor; Syamhudian Noor
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 14 No 1 (2026): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v14i1.1880

Abstract

The enforcement of criminal law in general elections is an important element in ensuring elections that are honest, fair, and have integrity. The Election Supervisory Body (Bawaslu) plays a strategic role in handling alleged election crimes through the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu). However, in practice, the handling of election criminal offenses still faces various challenges that affect the effectiveness of law enforcement. This study aims to analyze the obstacles faced by the Election Supervisory Body of Palangka Raya City in handling election criminal offenses during the 2024 General Election. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with relevant parties and documentation studies of laws and regulations and official documents related to election crime cases. The results indicate that several obstacles were encountered, including limited human resources, coordination issues among institutions within Sentra Gakkumdu, differences in legal interpretation among law enforcement agencies, and budget limitations. These conditions indicate that the handling of election criminal offenses has not yet been implemented optimally.
The Effectiveness Of Implementing Parallel Investigations In Handling TPPU Cases Original From Forestry And Environmental Crimes Kiki Kristanto; Joanita Jalianery; Fransisco; Heriamariaty
International Proceeding On Religion, Culture, Law, Education, And Hindu Studies Vol. 1 (2024): International Proceeding On Religion, Culture, Law, Education, And Hindu Studies
Publisher : IAHN-TP Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/internasional-seminar.v1i.316

Abstract

Parallel investigation is an investigation method carried out simultaneously by various law enforcement agencies in handling money laundering (TPPU) cases originating from forestry and environmental crimes. This study examines the effectiveness of implementing parallel investigations in this context, with the aim of identifying the advantages, challenges and impact of implementing this method on case handling. Overall, parallel investigation has proven to be an effective approach in handling TPPU cases originating from forestry and environmental crimes. This method is able to accelerate the investigation process, increase the accuracy of law enforcement, and support more comprehensive crime suppression, although it requires improvements in coordination and regulatory aspects.
Kedudukan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dalam Penguatan Kesadaran Hukum Perempuan: Studi Normatif Fatayat Nahdlatul Ulama: The Legal Standing of Religious Civil Society Organisations in Strengthening Women's Legal Awareness: A Normative Study of Fatayat Nahdlatul Ulama fransisco; Agus Mulyawan; Lidya Devega Br Sinaga; Hermon; Gea Santia Puspita Sary
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 2 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i2.1502

Abstract

Penguatan kesadaran hukum perempuan kerap dipahami sebatas aktivitas sosial yang bersifat sukarela, padahal secara yuridis ia dapat dikonstruksikan sebagai pemenuhan hak konstitusional atas informasi dan pendidikan hukum. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum dan kewenangan normatif Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam penguatan kesadaran hukum perempuan, serta menilai sinkronisasi pengaturan peran ormas keagamaan dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual beserta peraturan pelaksananya, Undang-Undang Bantuan Hukum, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2016. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dua hal. Pertama, Fatayat Nahdlatul Ulama berkedudukan sebagai subjek hukum ormas keagamaan dengan kewenangan normatif berlapis yang perlu dibedakan secara cermat antara kegiatan penyuluhan dan pendidikan hukum yang dapat dijalankan langsung, dan pemberian bantuan hukum berdanai negara yang bersifat bersyarat. Kedua, pengaturan peran ormas keagamaan pada dasarnya tidak saling bertentangan, namun belum sepenuhnya sinkron karena terfragmentasi ke dalam rezim pengakuan yang berbeda-beda dan tidak tertaut dalam satu kerangka integratif. Terbitnya peraturan pelaksana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sepanjang 2024 sampai 2025 mempersempit kekosongan pada tataran nasional, tetapi sekaligus mempertajam ketertinggalan peraturan daerah. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi vertikal dan horizontal serta model kemitraan yang bertumpu pada kejelasan dasar hukum, penyederhanaan mekanisme pengakuan, dan dukungan sumber daya pemerintah daerah.
Co-Authors Agus Mulyawan Gea Santia Puspita Sary Harvest Magabetua Sinaga Hermon Joanita Jalianery Kiki Kristanto Lidya Devega Br Sinaga Mrs. Heriamariaty Noor, Syamhudian Rico Septian Noor