Garuda - Garba Rujukan Digital

Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Menggunakan Perusahaan Orang Lain Aulia Rahman; Br Sinaga, Lidya Devega
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1862

Penelitian ini membahas Implikasi Hukum Pidana terhadap Penyelewengan Pengadaaan barang/jasa Negara: Telaah Penggunaan Nama Perusahaan Milik Pihak Lain. Praktik ini sering terjadi akibat persekongkolan antara penyedia dan pejabat pelaksana pengadaan untuk memenangkan tender secara tidak sah. Fenomena tersebut mencerminkan lemahnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam proses pengadaan, sehingga membuka peluang penyalahgunaan wewenang dan kerugian negaraanggung jawab pidana bagi individu dan korporasi ditelaah secara mendalam dalam riset ini. Kerangka penelaahan tersebut didasarkan pada metode hukum normatif, yang didukung oleh pendekatan-pendekatan seperti tinjauan perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan meminjam nama perusahaan dalam pengadaan merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas, ketentuan pidana yang berlaku, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memungkinkan penjeratan hukum terhadap pihak-pihak terkait. Pentingnya penegakan sanksi pidana, baik terhadap subjek hukum perorangan maupun badan usaha, adalah untuk memastikan terwujudnya sistem pengadaan yang berintegritas, bebas dari korupsi, dan menjamin keadilan. Keywords:pertanggungjawaban pidana, korupsi, pengadaan barang/ jasa.

Strengthening Victim Protection and Restorative Justice in Transnational Crime Cases: Legal Harmonization between Civil Remedies and Criminal Prosecution Linda Ikawati; Yasmirah Mandasari Saragih; Lidya Devega Br. Sinaga
Journal of Civil Criminal Law Vol. 1 No. 3 (2025): December : International Journal of Civil Criminal Law
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/jccl.v1i3.144

Background: Transnational crime has become increasingly complex and has wide-ranging impacts on victims, while existing legal systems still demonstrate fragmentation between criminal and civil law and remain inadequate in providing effective victim protection and recovery. Research objective: This study aims to analyze and strengthen victim protection in transnational crime through a restorative justice approach, with a particular emphasis on harmonizing criminal and civil legal mechanisms. Method: This study employs a socio-legal approach that integrates normative legal analysis with empirical methods, including case studies, comparative analysis across jurisdictions, and interviews with legal practitioners and non-governmental organizations. Results: The findings indicate that victim protection is hindered by weak restitution enforcement, complex compensation procedures, limited institutional coordination, and cross-border legal barriers. In addition, the implementation of restorative justice in the context of transnational crime remains limited due to the lack of integration within formal legal systems. Therefore, an integrative approach combining criminal law, civil law, and restorative justice is necessary to establish a more comprehensive, effective, and victim-oriented system of protection.

Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Menggunakan Perusahaan Orang Lain Aulia Rahman; Lidya Devega Br Sinaga
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1862

Penelitian ini membahas Implikasi Hukum Pidana terhadap Penyelewengan Pengadaaan barang/jasa Negara: Telaah Penggunaan Nama Perusahaan Milik Pihak Lain. Praktik ini sering terjadi akibat persekongkolan antara penyedia dan pejabat pelaksana pengadaan untuk memenangkan tender secara tidak sah. Fenomena tersebut mencerminkan lemahnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam proses pengadaan, sehingga membuka peluang penyalahgunaan wewenang dan kerugian negaraanggung jawab pidana bagi individu dan korporasi ditelaah secara mendalam dalam riset ini. Kerangka penelaahan tersebut didasarkan pada metode hukum normatif, yang didukung oleh pendekatan-pendekatan seperti tinjauan perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan meminjam nama perusahaan dalam pengadaan merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas, ketentuan pidana yang berlaku, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memungkinkan penjeratan hukum terhadap pihak-pihak terkait. Pentingnya penegakan sanksi pidana, baik terhadap subjek hukum perorangan maupun badan usaha, adalah untuk memastikan terwujudnya sistem pengadaan yang berintegritas, bebas dari korupsi, dan menjamin keadilan. Keywords:pertanggungjawaban pidana, korupsi, pengadaan barang/ jasa.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENANGANAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM YANG TELAH MENGINJAK USIA DEWASA Lidya Devega Br Sinaga; Aulia Rahman
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4811

Abstract: This research aims to examine the legal process and implications in handling juvenile cases when the offender has reached adulthood during the judicial proceedings. The study employs a normative juridical method (library research) by analyzing relevant statutory regulations, legal doctrines, and previous scholarly works. The main focus is on the implementation of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), which mandates that legal treatment of juveniles must prioritize restorative justice and rehabilitation. However, problems arise when the suspect or defendant surpasses the age limit of 18 years during the process, creating legal ambiguities in determining the applicable legal mechanism and correctional treatment. The findings indicate that such individuals must still be processed under the juvenile justice system based on the principle of lex specialis derogat legi generali, ensuring continuity of child protection. The study concludes that consistent interpretation and coordination among law enforcement institutions are required to uphold the rights and human dignity of former juvenile offenders. Keyword: Juvenile Justice System, Legal Protection, Age of Majority, Restorative Justice, Criminal Law Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum ketika anak tersebut telah menginjak usia dewasa selama proses peradilan berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (studi pustaka) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Fokus utama penelitian adalah penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menegaskan bahwa perlakuan terhadap anak harus mengutamakan prinsip keadilan restoratif dan rehabilitasi. Permasalahan muncul ketika anak pelaku tindak pidana telah melewati batas usia 18 tahun pada saat proses hukum masih berjalan, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam menentukan mekanisme hukum dan lembaga pembinaan yang sesuai. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaku tersebut tetap harus diproses berdasarkan ketentuan peradilan anak sesuai prinsip lex specialis derogat legi generali demi keberlanjutan perlindungan hukum bagi anak. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya keseragaman penafsiran dan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar hak-hak anak yang telah menginjak usia dewasa tetap terlindungi. Kata kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Hukum, Usia Dewasa, Keadilan Restoratif, Hukum Pidana

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAMPAK MEDIA SOSIAL DALAM PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DI INDONESIA Lidya Devega Br Sinaga; Aulia Rahman; Vicka Prama Wulandari; Yolita Elgeriza Agustin
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 2 (2026): April 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i2.6215

Abstract: The rapid development of social media has significantly transformed children’s lives, bringing both positive and negative consequences. This study seeks to analyze the role of legal protection in addressing the impact of social media on the fulfillment and protection of children's rights in Indonesia. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results reveal that social media contributes positively to the realization of children's rights, particularly in facilitating access to information, education, and participation. However, it also presents serious risks, such as cyberbullying, online sexual exploitation, and misuse of children's personal data. Existing legal instruments, including Law Number 35 of 2014 on Child Protection, the Law on Electronic Information and Transactions, and the Law on Personal Data Protection, have not yet been fully effective in addressing these issues. Accordingly, it is necessary to reinforce regulatory frameworks and improve law enforcement to ensure the comprehensive protection of children's rights in the digital era. Keywords: Child Protection, Social Media, Children's Rights, Juridical Analysis Abstrak: Perkembangan media sosial yang kian pesat telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan anak, baik dalam aspek pemenuhan maupun perlindungan hak-haknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak anak dalam penggunaan media sosial di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam menunjang pemenuhan hak anak, terutama dalam hal akses informasi, pendidikan, serta partisipasi sosial. Namun demikian, penggunaan media sosial juga menimbulkan berbagai risiko, seperti perundungan siber (cyberbullying), eksploitasi seksual secara daring, dan penyalahgunaan data pribadi anak. Regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, optimalisasi penegakan hukum, serta keterlibatan aktif berbagai pihak guna menjamin perlindungan hak anak di era digital. Kata Kunci: Perlindungan Anak, Media Sosial, Hak Anak, Analisis Yuridis

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search