Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

A Juridical Analysis of Artificial Intelligence Misuse for the Sexual Exploitation of Women’s Photo on Platform X Under Indonesia Positive Law Rhesas Shalatan; Mega Fitri Hertini
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.875

Abstract

This article aims to analyze the misuse of Artificial Intelligence (AI) on platform X for the sexual exploitation of women's photos and assess the effectiveness of Indonesian positive law in providing protection. This article applies a juridical-normative method through a statute approach to examine regulations related to the misuse of AI. The results of the study indicate that positive legal frameworks such as the 1945 Constitution, the Criminal Code, the Pornography Law, the ITE Law, the PDP Law, and the TPKS Law can be used to address the misuse of AI for sexually suggestive photo manipulation. However, all of these regulations do not specifically and explicitly regulate AI-based technology crimes, so law enforcement still relies on broadening the interpretation of the offense. Therefore, there is a need for more specific and adaptive regulatory updates to AI developments and increased responsibility of digital platforms in preventing the misuse of AI-based technology.
A Legal-Economic Analysis of Industrial Compliance in Waste Management Hazardous Chemicals and Estimating the Social Costs of Regulatory Non-Compliance Angeli Dwi Agustin; Rhesas Shalatan; Abel Rayhan Merdeka Setiawan; Tengku Niesrina Syakira; Naufal Raki Pratama
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 5 (2026): Menulis - Mei
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i5.1159

Abstract

This study aims to analyze industry compliance in the management of hazardous chemical waste from an economic law perspective and to examine estimates of the social costs resulting from regulatory noncompliance. This paper adopts a qualitative method using a literature review approach through the analysis of scientific literature and relevant regulations. The results of the study indicate that although Indonesia has fairly adequate regulations for the management of hazardous chemical waste, the level of industry compliance is still influenced by economic considerations, particularly the comparison between compliance costs and the risk of sanctions. Industrial non-compliance generates negative externalities in the form of environmental pollution and increased social costs borne by the public. Therefore, strengthened law enforcement, effective oversight, and the implementation of more transparent environmental accounting are necessary to reduce the social costs resulting from regulatory non-compliance.
Women Victims of Sexual Violence: How Does Indonesian Criminal Law Responsibility for Psychological Trauma? Rhesas Shalatan; Mega Fitri Hertini
Women, Education, and Social Welfare Vol. 3 No. 2 (2026): April - June 2026 | Women, Education, and Social Welfare
Publisher : WISE Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70211/wesw.v3i2.434

Abstract

Sexual violence is a health problem affecting women and adolescents throughout the world, and the phenomenon is particularly prevalent in Indonesia. Sexual violence not only causes physical harm, but also psychological trauma that has long-term impacts on the mental, emotional, and social lives the victims. This study aims to examine psychological trauma from the perspective of Indonesian criminal law, and to analyze Indonesian criminal law responsibility toward the psychological trauma experienced by victims. This study adopts a normative-juridical research method with statute and conceptual approaches, which are then analyzed qualitatively through descriptive-analytical and prescriptive techniques with reference to Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, Law No. 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims, and Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. The findings show that Indonesian criminal law view psychological trauma as an inner wound like a physical injury, and therefore it must be compensated and restored. Indonesian criminal law responsibility for victims’ psychological trauma is channeled through preventive, curative, restitutive, and reintegrative dimensions oriented toward victim recovery. However, its implementation still faces several obstacles, including the dominance of a retributive approach, limited acces to psychological recovery services in regional areas, and lack a of understanding among law enforcement officers regarding victims’ trauma.
Analisis Dampak Penerjunan Praja IPDN Terhadap Ketahanan Kesehatan dan Sanitasi Dalam Pemulihan Pasca Bencana Banjir: (Studi Kasus Kabupaten Aceh Tamiang Indonesia) Ferdi Ramadhansyah; Rhesas Shalatan
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.1077

Abstract

Banjir merupakan bencana yang seringkali menimpa Indonesia, salah satunya adalah kasus bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang dalam beberapa bulan terakhir. Kajian ini bertujuan menganalisis dampak penerjunan Praja IPDN terhadap ketahanan kesehatan masyarakat dan ketahanan sanitasi dalam rehabilitasi pascabanjir di Aceh Tamiang. Kajian ini menerapkan pendekatan Participatory Action Research (PAR) melalui observasi lapangan, identifikasi permasalahan, pelaksanaan intervensi, dan evaluasi. Artikel ini menunjukkan bahwa keterlibatan Praja IPDN mempercepat pembersihan fasilitas umum, drainase, permukiman, dan perkantoran, sehingga mendukung pemulihan layanan publik, menurunkan risiko penyakit berbasis lingkungan, serta mempercepat pemulihan sanitasi. Namun, kontribusi tersebut bersifat sebagai katalisator pemulihan jangka pendek sehingga memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, pendampingan teknis, dan partisipasi masyarakat. Artikel ini menyimpulkan bahwa penerjunan Praja IPDN berkontribusi positif terhadap penguatan ketahanan kesehatan dan sanitasi pascabanjir.
The Contribution of Psychological Assessment to the Investigation of Perpetrators' Motives in the Indonesian Criminal Justice System Rhesas Shalatan; Tengku Niesrina Syakira; Sekar Arum Gayatri; Herninda Qoyyumi Zulfandari; Angeli Dwi Agustin
Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan Vol 5 No 1: Februari (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajpp.v5i1.2347

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis kontribusi asesmen psikologis terhadap penelusuran motif pelaku kejahatan dalam peradilan pidana Indonesia. Artikel ini menerapkan metode studi kepustakaan dengan menghimpun dan mengkaji sumber bahan dari buku, artikel jurnal, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan kontribusi asesmen psikologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa asesmen psikologis melalui instrumen seperti Thematic Apperception Test (TAT), Rorschach Comprehensive System (RCS), Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2), Wechsler Adult Intelligence Scale-IV (WAIS-IV), Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), serta alat ukur risiko seperti Historical Clinical Risk Management-20 Version 3 (HCR-20 V3) dan Sexual Violence Risk-20 (SVR-20) mampu mengindetifikasi motif laten, menilai kondisi kognitif, memetakan kecenderungan kepribadian, dan menentukan kapasitas pertanggungjawaban pelaku. Asesmen ini memberikan kontribusi yang krusial dalam memperjelas unsur mens rea, menilai imputabilitas, dan memprediksi potensi residivisme. Dengan demikian, integrasi asesmen psikologis dalam proses peradilan pidana dapat memperkuat akurasi pembuktian, menghadirkan pemahaman lebih dalam mengenai perilaku kejahatan, dan mendukung putusan yang lebih proporsional serta berbasis bukti ilmiah.
Kekerasan Berbasis Gender Online terhadap Perempuan: Dampak Psikologis dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital Rhesas Shalatan; Ericha Lufen Atla Sastro; Jeane Hebryu Betzy Nenohai; Zalfa Nabiilah Amalina; Priscilla Nabella Simone; Salsabila Ranjani
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 3 No. 3 (2026): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Maret 2026
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v3i3.2454

Abstract

Perkembangan teknologi digital saat ini memberikan berbagai kemudahan dan peluang bagi masyarakat dalam membuka informasi secara cepat serta membangun jejaring sosial yang lebih luas tanpa ruang batas. Kendati membawa banyak manfaat, ruang digital juga dapat melahirkan berbagai permasalahan dan kejahatan di dunia maya. KBGO merupakan fenomena yang semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi digital dan media sosial. Artikel ini bertujuan untuk menelaah dampak trauma psikologis korban KBGO dan menganalisis tantangan-tantangan penegakan hukum terhadap kasus KBGO di era digital saat ini. Artikel ini menerapkan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif yang kemudian dianalisis secara deskriptif melalui data dari artikel jurnal, buku, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KBGO menyebabkan trauma psikologis serius, seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, perasaan malu, kecemasan, penurunan rasa percaya diri, rasa marah, kesulitan mengendalikan emosi, gangguan tidur, melamun, perubahan kognitif, dan isolasi sosial. Kemudian penegakan hukum terhadap KBGO masih menghadapi tantangan, seperti sulitnya pembuktian dan pengumpulan bukti digital, rumitnya identifikasi pelaku, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap KGBO, kurangnya kapasitas aparat penegak hukum, serta  kurangnya relasi dan kolaborasi internasional.
Analisis Dampak Judi Online Terhadap Peningkatan Perceraian Di Kabupaten Ketapang: Dampak, Hukum, Dan Peran Pemerintah Rhesas Shalatan
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 3 (2026): Menulis - Maret
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i3.1068

Abstract

Perkembangan teknologi digital pada masa modernisasi saat ini telah memunculkan masalah serius mengenai permainan judi online yang berdampak negatif terhadap aspek ekonomi, sosial, psikologis masyarakat, dan peningkatan angka perceraian di Indonesia, khususnya di Kabupaten Ketapang. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaruh judi online terhadap keharmonisan rumah tangga, kerangka hukum terkait judi online, dan upaya pemerintah dalam menanggulangi judi online. Metode yang digunakan dalam kajian ini bersifat yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) guna menelusuri regulasi yang berkaitan dengan judi online. Hasil dalam kajian menunjukkan bahwa judi online secara signifikan menyebabkan perceraian melalui: (1) hilangnya tanggung jawab suami, (2) ketidakstabilan ekonomi, (3) perselisihan, (4) kekerasan, dan (5) menurunnya kepercayaan pasangan suami istri. Dari sudut hukum, permainan judi online dilarang melalui Pasal 303 KUHP, Pasal 1-2 UU No. 7 Tahun 1974, dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Dengan demikian, penanggulangan terhadap permainan judi online perlu dilakukan melalui penguatan regulasi hukum, pengawasan teknologi, peningkatan literasi digital masyarakat, dan perlindungan rumah tangga.