Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Riseta Soshum Equality: Law and Social Indonesian Journal of Civic and Law Studies
Andi Santri Syamsuri
Universitas Muhammadiyah Makassar
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Peran Media Sosial Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Indonesia Reza Wardhana Syam; Haslina; Khusnul Khatimah; Nanda Siti Nabila Syarif; Nurul Fatiha; Andi Santri Syamsuri
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mencerminkan fokus kajian terhadap dinamika hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat di era digital. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi politik, khususnya melalui kehadiran media sosial seperti Instagram, X (Twitter), Facebook, dan YouTube. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga menjadi ruang interaksi langsung antara anggota DPR RI dan masyarakat. Dalam konteks demokrasi, kepercayaan publik merupakan modal utama bagi keberlangsungan sistem pemerintahan. Namun, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif seringkali dipengaruhi oleh kurangnya transparansi, minimnya komunikasi publik, serta maraknya informasi negatif yang beredar di ruang digital. Pemanfaatan media sosial oleh anggota DPR RI menjadi sangat penting sebagai sarana membangun citra positif, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memperkuat akuntabilitas kinerja kepada publik. Melalui media sosial, anggota DPR RI dapat menyampaikan kegiatan legislasi, fungsi pengawasan, dan aspirasi masyarakat yang sedang diperjuangkan secara cepat dan terbuka. Selain itu, media sosial juga memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat memberikan kritik, saran, dan masukan secara langsung. Interaksi ini berpotensi memperkuat hubungan emosional dan kepercayaan antara wakil rakyat dan konstituennya. Kajian mengenai peran media sosial bagi anggota DPR RI menjadi relevan untuk memahami sejauh mana media digital mampu menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia serta memperkuat praktik demokrasi yang partisipatif dan transparan.
Analisis Yuridis Kedudukan Konstutusional Mahkamah Agung dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Wahida; Aulia Pertiwi; Elni Fawziah; Nia Ramadhani; Sri Wulan; Andi Santri Syamsuri
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis kedudukan konstitusional Mahkamah Agung (MA) dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, dengan fokus pada peran, kewenangan, dan tantangan implementasinya pasca-Amandemen UUD 1945. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teoritis, historis, dan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MA memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi yang merdeka, sebagaimana ditegaskan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang berfungsi sebagai puncak peradilan dan penentu kesatuan hukum nasional. Kewenangan utama MA mencakup pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali (PK), fungsi pengawasan terhadap empat lingkungan peradilan di bawahnya, kewenangan judicial review atas peraturan di bawah undang-undang, serta fungsi regulatif melalui penerbitan PERMA. Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan MA menghadapi sejumlah tantangan, termasuk tingginya beban perkara (caseload burden), kompleksitas sistem pengawasan hakim, dualisme kewenangan pengujian peraturan dengan Mahkamah Konstitusi, serta isu integritas. Temuan penelitian menegaskan bahwa penguatan peran dan independensi Mahkamah Agung sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi penegakan hukum dan mewujudkan asas negara hukum di Indonesia secara utuh.
Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelola Keungan Negara Ulfa Ramadani; Rifda; Nabila Aureliah; Nurhidayat Tahir; Nengsi Asrita; Andi Santri Syamsuri
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan pengelolaan keuangan negara yang berpotensi menimbulkan inefisiensi, penyimpangan, dan kerugian negara, sehingga diperlukan peran lembaga pengawasan yang independen. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tinggi negara memiliki mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara guna menjamin akuntabilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, kewenangan, serta peran strategis BPK dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi bentuk-bentuk pemeriksaan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, laporan hasil pemeriksaan BPK, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPK berperan signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, serta melalui pemberian opini, rekomendasi perbaikan, dan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Meskipun demikian, efektivitas peran BPK masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, kompleksitas transaksi keuangan negara, dan optimalisasi tindak lanjut rekomendasi.
Transformation of the Position, Functions, and Authorities of the People’s Consultative Assembly in the Indonesian Constitutional System After the Amendment of the 1945 Constitution: Transformasi Kedudukan, Fungsi, Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945 Mar'ah Shaliha; Muh. Reyhan Al Fauzi; Nur Aswini; Nur Azisa; Nur Maladewi; Firdaus; Andi Santri Syamsuri
Jurnal Riseta Soshum Vol. 3 No. 1 (2026): J Riseta Soshum
Publisher : B-CRETA Publisher (CV. Borneo Citra Kreatama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70392/jrs.v3i1.33

Abstract

This article examines the changes in the position, functions, and role of the People’s Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR) following the amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study employs a literature review method by analyzing constitutional law textbooks, academic journals, official MPR documents, and historical records of the reform era. Prior to the amendments, the MPR functioned as the highest state institution with extensive authority, including electing the President and Vice President and formulating the Broad Outlines of State Policy (GBHN) as national development guidelines. After the constitutional amendments, the MPR was transformed into a high state institution with a position equal to other state institutions, and its authority became more limited and focused, particularly on amending and enacting the Constitution, inaugurating the President and Vice President, and deciding on presidential dismissal under specific conditions based on decisions of the Constitutional Court. These changes represent not merely a reduction of authority but an effort to establish a more democratic and accountable constitutional system through the strengthening of the checks and balances principle. The findings indicate that despite its reduced authority, the MPR continues to play a crucial role in safeguarding constitutional continuity and symbolizing popular deliberation within Indonesia’s constitutional framework.
Constructive Dismissal dan Forced Resignation sebagai Celah Hukum Ketenagakerjaan Andi Santri Syamsuri
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 5 (2026): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i5.4244

Abstract

This study critically examines the development of Indonesian labor law, particularly the two paradigms of termination: (constructive dismissal) (constructive layoffs) and (forced resignation) (forced resignation). Two main findings emerged from the data. First, the code of ethics (constructive dismissal) in the regulation reduces the value of severance compensation by 2 to 1 so as to eliminate the deterrent effect for employers. Second, there are some managers for employees to perform their practical obligations (forced resignation) through the scheme (forced resignation) through the scheme (quiet firing). The conclusion that the existing legislation creates an economic policy for companies to go along the path of least costly termination of employment, that is, the reform of the procedural law on payments and the creation of minimum Norms for the division of money.
The Dynamics of the Times and the Complexity of LeadershipThe President in Modern Government Andi Fahmi Riski; Andi Fadil Tri Putra; Hasfitrayani Hasfitrayani; Nurhikmah Nurhikmah; Nurul Anggraeni; Andi Santri Syamsuri
Indonesian Journal of Civic and Law Studies (IJCL) Vol. 1 No. 2 (2025): DESEMBER
Publisher : Sains Global Indonesia (SGI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses the dynamics of the times and the complexity of presidential leadership in modern government, which faces various multidimensional challenges, ranging from technology, politics, economics, socio-culture, the environment, to political integrity. The digital revolution and artificial intelligence present opportunities as well as risks that require adaptive and visionary leadership. In addition, rapidly changing global geopolitical dynamics require strategic diplomacy to maintain national interests and domestic stability. Economic fluctuations and the need for inclusive development add to the complexity of policy-making. Social polarization, hoaxes on social media, and environmental challenges such as climate change reinforce the demand for inclusive, transparent, and sustainable leadership. The main focus is also given to strengthening political integrity and legitimacy by adapting to the aspirations of the younger generation. Effective leadership strategies include strengthening the bureaucracy, public-private collaboration, and integrating short-and long-term interests to achieve sustainable development. This study uses a systematic and critical literature analysis method to provide a comprehensive overview of the challenges and strategic solutions in the development of future national leadership. The results of this study are implicative for the formation of more advanced, responsive, and sustainable presidential leadership in the era of modern governance.
Co-Authors Andi Fadil Tri Putra Andi Fahmi Riski Aulia Pertiwi Elni Fawziah Firdaus Hasfitrayani Hasfitrayani Haslina Khusnul Khatimah Mar'ah Shaliha Muh. Reyhan Al Fauzi Nabila Aureliah Nanda Siti Nabila Syarif Nengsi Asrita Nia Ramadhani Nur Aswini Nur Azisa Nur Maladewi Nurhidayat Tahir Nurhikmah Nurhikmah Nurul Anggraeni Nurul Fatiha Reza Wardhana Syam Rifda Sri Wulan Ulfa Ramadani Wahida