Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Indonesia Faktor Penentu Kesenjangan Multigenerasi Dalam Tata Kelola Organisasi Sektor Publik Di Indonesia Muhammad Khairul Anwar; Fuad Khoiril Mukminin; Brillyant Virechely Tarore; Arie Kumala Nisa’; Savia Melati
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 10 No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v10i1.11502

Abstract

The contemporary public sector workplace is increasingly characterized by employees from multiple generations working together. Differences in social and technological experiences shape varying levels of technological adaptation, work values, and communication styles. If not effectively managed, these differences may create generational gaps that hinder collaboration and reduce organizational performance. This research is designed to examine the roots of generational divides within public institutions and to evaluate how trust and loyalty toward the organization can serve as stabilizing forces that lessen the harmful consequences of such divides. This research adopts a Systematic Literature Review (SLR) approach guided by the PRISMA protocol. Relevant studies published between 2016 and 2024 in journals indexed by Scopus and Google Scholar were screened and selected through clearly defined inclusion and exclusion standards. A total of 20 relevant articles were analyzed qualitatively through thematic classification and conceptual synthesis. The review focuses on three main dimensions shaping multigenerational dynamics: technological adaptation, work values, and communication styles. The findings reveal that generational gaps are most evident in technological adaptation, particularly in the use of digital systems and the speed of innovation adoption. Differences in work values such as preferences for flexibility, stability, and organizational commitment further intensify intergenerational tensions. Variations in communication styles also contribute to workplace misunderstandings. Organizational trust and loyalty are identified as key moderating elements that encourage intergenerational cooperation, support effective knowledge sharing, and increase employee involvement. The findings underscore the importance of inclusive human resource strategies aimed at advancing digital competencies, strengthening communication across age groups, and reinforcing trust within the organization.
INOVASI “MENYALA” DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN DADAPREJO KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU: "MENYALA" Innovation in Improving the Quality of Public Services in Dadaprejo Village Junrejo District Batu City Alfonsiana Irma; Firman Firdausi; Savia Melati
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 3 No. 2 (2026)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v3i2.69

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi inovasi "Menyala" dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu berdasarkan teori difusi inovasi Rogers serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi "Menyala" mampu meningkatkan efisiensi pelayanan melalui penyederhanaan prosedur, percepatan layanan, dan kemudahan akses administrasi. Implementasi inovasi telah memenuhi atribut relative advantage, compatibility, trialability, dan observability, sedangkan atribut complexity masih menjadi tantangan akibat rendahnya literasi digital sebagian masyarakat. Faktor pendukung meliputi kesiapan infrastruktur, kompetensi aparatur, dan komitmen pemerintah kelurahan, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan literasi digital masyarakat serta belum optimalnya sosialisasi. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan inovasi pelayanan publik ditentukan oleh integrasi antara teknologi, kapasitas kelembagaan, dan kesiapan masyarakat.
MODEL INTEGRATIF IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIGITAL: SINTESIS EDWARD III DAN DIGITAL GOVERNANCE PADA SISTEM PENGADUAN SOSIAL KOTA MALANG Savia Melati; Dody Setyawan; Roro Merry Chornelia Wulandary; Desanti Pamilar Manggul
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 9 No 2 (2025): AGUSTUS - DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v9i2.6961

Abstract

Transformasi digital dalam sektor pelayanan publik mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan berbasis teknologi sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan digital melalui penyusunan kerangka konseptual yang mengintegrasikan model implementasi kebijakan George C. Edward III dengan perspektif digital governance pada Sistem Pengaduan Sosial Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen kebijakan, dengan informan yang dipilih secara purposive dari unsur birokrasi dan pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pengaduan sosial belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan komunikasi kebijakan, kapasitas sumber daya, fragmentasi struktur birokrasi, serta tantangan tata kelola digital yang bersifat lintas sektor. Penelitian ini menawarkan novelty berupa kerangka konseptual integratif yang memosisikan sistem pengaduan sosial sebagai instrumen kebijakan digital dalam sektor kesejahteraan sosial, bukan sekadar aplikasi layanan administratif. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan digital sangat ditentukan oleh kapasitas institusional dan kualitas digital governance di tingkat pemerintah daerah.