Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MENGGALI POTENSI BUMDES PULOTONDO DALAM UPAYA MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT Yusna; Elvyra Handayani Soedarno; Retno Widiastuti; Nurafni Eltivia; Ima Kristanti; Putri Ayu Berlianingtyas; Indira Niaqaulina
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 11 No. 2 (2024): JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2024
Publisher : P3M Politeknik Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33795/abdimas.v11i2.4743

Abstract

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan salah satu alternatifuntuk meningkatkan ekonomi di pedesaan. BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usahapeningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDessepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Dari hasilanalisis bahwa Desa Pulotondo memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan melalui unit usahaBUMDes diantaranya, budidaya ikan air tawar, penjualan jeruk purut serta olahan jeruk purut yangdijadikan bubuk aroma ataupun menjadi minyak atsiri yang menjadi lilin terapi, mengembangkanusaha catering ibu-ibu PKK, dllBentuk Pengabdian yang direncanakan adalah FGD dengan memberikan contoh-contohbisnis yang potensial dan aplikatif yang dapat dijalankan pada lokasi setempat. Peserta juga akandiberikan kesempatan untuk menyampaikan potensi-potensi pengembangan bisnis lain yang mampudihasilkan. Tim pelaksana PPM juga akan memberikan kesempatan untuk diskusi lebih lanjut padatim pengusul PPM secara informal dan tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan kegiatan lanjutanberupa pendampingan di masa mendatang dalam mengawal pengoptimalan BUMDes.Diharapkan dengan adanya kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini dapat memberikanBUMDes ide pengembangkan bisnis dan wirausaha yang dapat dijalankan oleh warga sekitar terutamadalam peningkatan pengolahan dan pemasaran produk perikanan dan pertanian. Selain itu BUMDesdapat menemukan potensi usaha lain seperti wisata atau edukasi bagi masyarakat Jawa Timur.Diharapkan dengan kegiatan ini dapat menjalin kerjasama yang baik hingga pada tahap kerjasamamenjadi desa binaan Politeknik Negeri Malang.
Pengaruh Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Putri Ayu Berlianingtyas; Rika Wijayanti; Hari Purnomo; Yusna; Widi Dwi Ernawati
JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING Vol. 10 No. 1 (2026): JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING
Publisher : Pusat P2M Politeknik Negeri Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30871/jama.v10i1.12517

Abstract

Tarif PPN mengalami kenaikan secara bertahap, tarif 11% berlaku mulai 1 April 2022 dan pada 1 Januari 2025 naik menjadi 12% berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan UU HPP dan PMK 131/2024 pada pertumbuhan ekonomi khususnya PDB di Indonesia. Pengukuran pertumbuhan ekonomi menggunakan PDB dirasa lebih tepat apabila dikaitkan dengan dampak dari kenaikan tarif PPN, dikarenakan indikator yang dipakai adalah terkait tingkat daya beli konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dari berbagai sudut pandang yakni konsultan pajak, penyuluh pajak dan pemeriksa pajak dari Direktor Jenderal Pajak, wajib pajak orang pribadi selaku konsumen, wajib pajak badan selaku penjual/pengusaha, konsultan pajak, dan pengamat ekonomi, serta dokumentasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai PDB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat penerimaan negara, namun menimbulkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Sektor yang paling terdampak adalah ritel, makanan dan minuman, barang mewah, serta UMKM. Pemerintah berusaha mengantisipasi dampak melalui regulasi teknis (DPP Nilai Lain) dan pengecualian barang/jasa tertentu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat umum dan pelaku usaha mengenai kebijakan baru terhadap perekonomian negara.