Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia
Farrel Reyhansyah Abubakar
Universitas Pelita Harapan
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Keseimbangan Antara Prinsip Non-Refoulement Dan Implementasi Kewenangan Administratif Keimigrasian Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Indonesia Farrel Reyhansyah Abubakar; Taufiq Ar Hakim; Muhammad Farel Firdiansha
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/kajfez47

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia, khususnya di Aceh, yang menimbulkan persoalan hukum terkait penerapan prinsip non-refoulement dan kewenangan administratif keimigrasian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keseimbangan antara kewajiban memberikan perlindungan terhadap pengungsi berdasarkan prinsip non-refoulement dan pelaksanaan kewenangan negara dalam melakukan tindakan administratif keimigrasian. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, literatur, serta praktik penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967, prinsip non-refoulement tetap diimplementasikan sebagai norma kebiasaan internasional melalui penyelamatan di laut, pemberian perlindungan dasar, dan penempatan sementara, sebagaimana diatur dalam Perpres No. 125 Tahun 2016. Namun, pelaksanaan kewenangan administratif, antara lain penolakan masuk, penampungan, penempatan di RUDENIM, hingga pengawasan, masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan fasilitas, ketergantungan pada UNHCR, serta resistensi masyarakat. Simpulan penelitian menegaskan bahwa Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara kewajiban kemanusiaan dan kedaulatan negara, namun masih diperlukan penguatan regulasi dan tata kelola agar keberlanjutan perlindungan pengungsi dapat terjamin.
Analisa Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Perselisihan Bisnis Dalam Waralaba Terhadap Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2018/Pn Skh Farrel Reyhansyah Abubakar; Thaufiq Ar Hakim; Muhammad Farel Firdiansha
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/m2rs1f03

Abstract

Model bisnis waralaba semakin diminati di Indonesia, akan tetapi bisnis ini tidak luput dari tantangan, terutama perselisihan antara franchisor dan franchisee, seperti pada kasus Gerai Pinky Guard, yang harus diselesaikan melalui pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pengaturan hukum terhadap penyelesaian sengketa waralaba Gerai Pinky Guard di Indonesia, serta mekanisme penyelesaian sengketa Gerai Pinky Guard dalam perspektif hukum dagang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa pengaturan hukum terhadap penyelesaian sengketa waralaba Gerai Pinky Guard di Indonesia yang ditempuh melalui jalur litigasi formal, didasarkan pada ketentuan Pasal 1234 dan Pasal 1239 KUHPerdata. Mekanisme penyelesaian sengketa Gerai Pinky Guard dalam perspektif hukum dagang yang dilakukan melalui jalur litigasi tidak efektif, karena memakan biaya tinggi, waktu lama, serta berpotensi merusak reputasi dan hubungan bisnis. Seharusnya, dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, yang mencakup negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Ketiadaan klausul alternatif penyelesaian sengketa dalam perjanjian awal, meskipun ada indikasi niat musyawarah, pada akhirnya mendorong para pihak ke jalur litigasi.
Kepastian Hukum dan Legitimasi Administratif dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik: Studi Putusan PTUN Jakarta Nomor 45/G/2024/PTUN.JKT Farrel Reyhansyah Abubakar; Rivan Riza; Zara Siti Erfira
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/y0mv7968

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masalah sengketa pertanahan akibat cacat administrasi dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip kepastian hukum diterapkan dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik serta bentuk perlindungan hukum berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 45/G/2024/PTUN.JKT, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya cacat administrasi. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif yang diperkaya dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan terhadap kasus-kasus hukum. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepastian hukum belum terlaksana secara optimal pada tahap penerbitan sertipikat, karena adanya ketidakcermatan dalam verifikasi data dan pengabaian fakta hukum sebelumnya. Namun, kepastian hukum dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan yang membatalkan sertipikat karena dinilai cacat hukum. Perlindungan hukum yang diberikan bersifat represif melalui mekanisme peradilan. Adapun faktor penyebab cacat administrasi meliputi kelalaian aparatur, kurangnya verifikasi data, keterbatasan informasi pertanahan, serta kemungkinan adanya itikad tidak baik dari pemohon.
Co-Authors Muhammad Farel Firdiansha Rivan Riza Taufiq Ar Hakim Thaufiq Ar Hakim Zara Siti Erfira