Garuda - Garba Rujukan Digital

Penggunaan Berbagai Metode Pembelajaran SKI di MA Zainul Hasan 1 Genggong Mohammad Hendra
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 4 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Strategi guru dalam memilih berbagai metode pada pembelajaran SKI di MA. Zainul Hasan 1 Genggong Pajarakan Probolinggo dan bagaimana respon peserta didik terhadap variasi metode pada pembelajaran SKI di MA. Zainul Hasan 1 Genggong Pajarakan Probolinggo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah: 1) Strategi guru dalam memilih metode pada pembelajaran SKI di MA. Zainul Hasan 1 Genggong Pajarakan Probolinggo ini bermacam-macam diantaranya adalah: guru melihat kondisi kesehatan peserta didik; guru melihat kondisi psikologi peserta didik; guru melihat waktu yang dijadwalkan untuk mata pelajaran SKI, guru melihat isi materi pelajaran SKI yang akan disampaikan; 2) Respon peserta didik terhadap metode pada pembelajaran SKI di MA. Zainul Hasan 1 Genggong Pajarakan Probolinggo ditunjukkan dengan semangat belajar ketika pelajaran SKI disampaikan dengan menggunakan metode pembelajaran, tidak mengantuk ketika mata pelajaran SKI disampaikan, merasa senang dan tidak jenuh ketika pelajaran SKI disampaikan dengan menggunakan bervariasi metode, merasa kurang terhadap jam pelajaran SKI yang diselenggarakan oleh sekolah, dan merasa perlu diadakan penambahan jam mata pelajaran SKI.

PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DI BRI UNIT KRAKSAAN PROBOLINGGO MOHAMMAD HENDRA
JUSTNESS - Jurnal Hukun dan Agama Vol 2 No 2 (2022): September 2022
Publisher : STIH Zainul Hasan Kraksaan Kraksaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61974/justness.v2i2.30

Abstrack Banks play a role as channeling funds for developing business activities and it is hoped that these businesses can strengthen the country's economy and support national development. Article 1 number 2 of Law Number 10 of 1998 concerning Banking. The problems studied in this study and the aim is to find out the terms and procedures for granting credit to the Probolinggo branch of kraksaan unit. And to find out the efforts made by the Probolinggo branch of the Kraksaan unit against bad loans due to default debtors. Based on the formulation of the problem and the objectives of this study, the method used in this study is the empirical juridical method using a case approach. The results of the study show that the main requirements include information on licensing data, financial data, and financial reports. Default resolution efforts include rescheduling, reconditioning, restructuring). Further settlement is carried out if the debtor defaults with immovable collateral with Mortgage installed and movable collateral with fiduciary guarantees. If there is no Mortgage or Fiduciary Right, then the BRI Kraksaan Unit will file a simple lawsuit at the Kraksaan District Court in accordance with Perma No. 4 of 2019 for Amendment to Perma No. 1 of 2015. And the auction proceeds as payment for the remaining outstanding achievements. Keywords: Bad Credit, Default

TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM Mohammad Hendra
Al-Fikru : Jurnal Pendidikan Dan Sains Vol 3 No 2 (2022): VOLUME 3 NUMBER 2 (2022) DESEMBER
Publisher : UNZAH Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Indonesian nation, where the majority of the population is Muslim, is the center of the largest concentration of Muslims in the world, definitely requires truly qualified Islamic educational institutions dedicated to the interests of the nation as a whole, so that Islamic insights are always related to Indonesian insights. and research objectives, research methods, and research findings or ideas. This research method is a literature review. The results of the research show that Islamic education wants to give birth to quality human beings who can be happier than their predecessors, by increasing their intellectual capacity, but not abandoning their spiritual model that lives in the culture of the nation and its people. Keywords: transformation, Islam Education, Quran

Analisis Normatif Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Dalam Kampanye Politik Digital Sebagai Tindak Pidana Siber Berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Hartono, Hartono; Hendra, Mohammad; Suryadi, Moh. Anton
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i1.2026.591-601

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang dapat mengoptimalkan penggunakan Artifisial Intelegen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa bernegara, dan berpolitik. Metode Penelitian ini menggunakana deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, dimana data diambil dari beberapa sumber, seperti buku, artikel ilmiah, dan informasi-informasi dari media massa yang relevan. Hasil Penelitian ini adalah: Pertama, deepfake dalam kampanye politik digital di Indonesia banyak disalahgunakan untuk kepentingan manipulasi. Bentuknya meliputi penciptaan citra palsu kandidat, pembunuhan karakter lawan politik, penyebaran hoaks politik, hingga manipulasi opini publik. Modus yang sering dipakai adalah penggunaan akun anonim, penyebaran lewat media sosial dan aplikasi pesan instan, dukungan buzzer atau bot, serta peluncuran pada momen politik strategis. Kedua, Pasal 28 Ayat (2) UU ITE 2024 sudah memberi dasar hukum untuk menjerat penyalahgunaan deepfake, terutama jika digunakan untuk menyebarkan kebencian, hoaks, atau propaganda politik. Namun, aturan ini masih bersifat umum dan sering menimbulkan multitafsir sehingga berisiko dipakai untuk mengekang kritik atau ekspresi sah. Ketiga, secara yuridis, Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 sudah memberi landasan yang cukup untuk menindak penyalahgunaan deepfake yang menimbulkan kebencian atau permusuhan, namun penerapannya menghadapi kendala serius. Unsur delik seperti kesengajaan, distribusi, dan akibat kebencian sulit dibuktikan tanpa dukungan forensik digital yang andal, sementara kapasitas aparat dan laboratorium siber masih terbatas. Penelitian ini disimpulkan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE masih membutuhkan perbaikan secara optimal, supaya menjadi UU yang tegas dan aman untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berpolitik.

Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam Mohammad Hendra; Nurul Hakim
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 4 No 1 (2023): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/jaksya.v4i1.293

Sebagai gagasan intelektual dan emosional, kajian ini diilhami oleh pemahaman konservatif terhadap hukum Islam yang memberi kesan supremasi laki-laki atas perempuan, sementara pemahaman reformis memberi kesan kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan. Pemahaman konservatif perlu menjawab tantangan zaman dengan mengedepankan maslahah mursalah. Ia banyak ditemukan dalam kitab-kitab klasik, yang pandangan dan penafsirannya lebih cocok untuk lingkungan dan zamannya. Pemahaman reformis, banyak dilakukan oleh ulama-ulama khalaf guna menghadapi perubahan dan tuntutan anak zaman. Dari itu persoalan gender atau kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dalam Islam semakin menarik minat banyak pihak, salah satunya adalah pemahaman kesetaraan gender di lingkungan para pemuka agama, baik pimpinan organisasi keagaman ataupun organisasi lainnya—cenderung memberikan penafsiran yang berbeda-beda. Tulisan ini merupakan hukum normatif, disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi atau bahan pustaka bidang hukum, yang dari sudut kekuatan mengikat dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara deduktif dan induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengakui eksistensi kesetaraan gender di ruang publik. Hal ini dapat dilihat: 1) hukum Islam memberi perlakuan yang sama di depan hukum kepada setiap individu manusia; 2) laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapat sebutan “khair ummah”, yang sama sekali tidak bergender; 3) nilai kebajikan manusia, tidak ditentukan oleh gender tertentu.

Perlindungan Hak Perempuan dalam Kasus Cerai Talak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Probolinggo Samiatul Khusni; Khusnul Hitaminah; Mohammad Hendra; Samsul Huda
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 1 (Spesial Issue) (2026): "Dharma Samudera"
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/5vsspb35

Permasalahan perlindungan hak perempuan dalam perkara cerai talak yang disertai kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik penyelesaiannya di pengadilan. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu bentuk perlindungan hak perempuan yang diberikan dalam perkara tersebut serta hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hak perempuan pada kasus cerai talak dan kekerasan dalam rumah tangga di peradilan agama Probolinggo. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sociolegal untuk mengkaji implementasi aturan hukum dalam konteks faktual. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan hakim dan aparatur pengadilan, pengamatan langsung terhadap proses persidangan, serta penelaahan dokumen putusan cerai talak yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahap pengelompokan, penafsiran, dan penarikan makna berdasarkan keterkaitan antara temuan lapangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak perempuan diwujudkan dalam bentuk pemberian hak ekonomi, penetapan kewajiban nafkah, serta penerapan pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Namun demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan pembuktian dan struktur kewenangan peradilan yang membatasi integrasi aspek kekerasan secara menyeluruh dalam pertimbangan putusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak perempuan dalam perkara cerai talak telah dijalankan secara normatif, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya menjamin perlindungan yang komprehensif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penyelesaian Sengketa Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo Anis Fitria; Mohammad Hendra; Samsul Huda
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 1 (Spesial Issue) (2026): "Dharma Samudera"
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/4qzmzf68

Penelitian ini membahas mekanisme penyelesaian sengketa nafkah anak pasca perceraian serta hambatan dalam pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama Probolinggo. Permasalahan muncul ketika putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan oleh pihak yang dibebani kewajiban sehingga hak nafkah anak tidak terpenuhi secara optimal. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan socio-legal yang memadukan kajian normatif hukum dengan realitas sosial di masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan aparatur Pengadilan Agama Probolinggo serta studi literatur dari jurnal ilmiah dan buku yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa nafkah anak secara formal berakhir pada putusan hakim, sedangkan pelaksanaannya bergantung pada permohonan eksekusi dari pihak yang berhak. Hambatan utama meliputi rendahnya kepatuhan pihak ayah, kesulitan pemanggilan akibat alamat yang tidak diketahui, serta keterbatasan koordinasi dengan instansi terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan mekanisme pelaksanaan putusan dan peningkatan koordinasi antar lembaga agar pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian dapat terlaksana secara efektif.

Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam Mohammad Hendra; Nurul Hakim
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 4 No 1 (2023): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/jaksya.v4i1.293

Sebagai gagasan intelektual dan emosional, kajian ini diilhami oleh pemahaman konservatif terhadap hukum Islam yang memberi kesan supremasi laki-laki atas perempuan, sementara pemahaman reformis memberi kesan kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan. Pemahaman konservatif perlu menjawab tantangan zaman dengan mengedepankan maslahah mursalah. Ia banyak ditemukan dalam kitab-kitab klasik, yang pandangan dan penafsirannya lebih cocok untuk lingkungan dan zamannya. Pemahaman reformis, banyak dilakukan oleh ulama-ulama khalaf guna menghadapi perubahan dan tuntutan anak zaman. Dari itu persoalan gender atau kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dalam Islam semakin menarik minat banyak pihak, salah satunya adalah pemahaman kesetaraan gender di lingkungan para pemuka agama, baik pimpinan organisasi keagaman ataupun organisasi lainnya—cenderung memberikan penafsiran yang berbeda-beda. Tulisan ini merupakan hukum normatif, disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi atau bahan pustaka bidang hukum, yang dari sudut kekuatan mengikat dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara deduktif dan induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengakui eksistensi kesetaraan gender di ruang publik. Hal ini dapat dilihat: 1) hukum Islam memberi perlakuan yang sama di depan hukum kepada setiap individu manusia; 2) laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapat sebutan “khair ummah”, yang sama sekali tidak bergender; 3) nilai kebajikan manusia, tidak ditentukan oleh gender tertentu.

Exploring the Causes of Child Custody Disputes (Hadhanah) from an Islamic Perspective Mohammad Hendra; Nurul Hakim
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 7 No 1 (2026): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/hyv4qd66

Child custody (hadhanah) constitutes a fundamental aspect of Islamic law, designed to safeguard the welfare, education, and protection of children following divorce. The principle of justice in Islam emphasizes that the rights of the child must take precedence over parental interests, with due consideration given to compassion, capability, and the suitability of the custodian. This study aims to analyze the concept of child custody from an Islamic perspective, identify the underlying causes of custody disputes, and examine their legal implications within the framework of Indonesia’s religious courts. The research employs a normative approach by reviewing primary sources of Islamic law (fiqh madhhab). The findings indicate that custody disputes arise not only from divergent interpretations of legal provisions but also from practical challenges. These include: (1) the absence of parental affection, which often triggers disputes; (2) financial capacity in relation to child support; (3) the influence of the living environment on parental conflict; and (4) parental customs or traditions that shape approaches to child-rearing.

Kajian Upaya Preventif Kepala Sekolah dan Kepolisian dalam Mencegah Tindak Penculikan Anak: Studi Kasus di SDN Kanigaran 6 Probolinggo dwi wahyuni; mohammad hendra; khusnul hitaminah; hasan basri
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 7 (2026): Tema Hukum Pidana
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i7.3375

The high vulnerability of children to kidnapping, particularly after school, as occurred at SDN Kanigaran 6 Probolinggo, is a crucial concern in child protection efforts. The discussion shows that preventive measures include student supervision, a pick-up system, access restrictions, CCTV installation and police outreach. However, obstacles include limited supervisory staff, low parental discipline and a lack of supporting facilities. It can be concluded that effective child kidnapping prevention requires strong collaboration between schools, the police, parents and the community to create a safe environment for children

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search