Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Penggunaan Berbagai Metode Pembelajaran SKI di MA Zainul Hasan 1 Genggong Mohammad Hendra
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 4 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.984 KB) | DOI: 10.31004/jpdk.v4i4.6168

Abstract

Strategi guru dalam memilih berbagai metode pada pembelajaran SKI di MA. Zainul Hasan 1 Genggong Pajarakan Probolinggo dan bagaimana respon peserta didik terhadap variasi metode pada pembelajaran SKI di MA. Zainul Hasan 1 Genggong Pajarakan Probolinggo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah: 1) Strategi guru dalam memilih metode pada pembelajaran SKI di MA. Zainul Hasan 1 Genggong Pajarakan Probolinggo ini bermacam-macam diantaranya adalah: guru melihat kondisi kesehatan peserta didik; guru melihat kondisi psikologi peserta didik; guru melihat waktu yang dijadwalkan untuk mata pelajaran SKI, guru melihat isi materi pelajaran SKI yang akan disampaikan; 2) Respon peserta didik terhadap metode pada pembelajaran SKI di MA. Zainul Hasan 1 Genggong Pajarakan Probolinggo ditunjukkan dengan semangat belajar ketika pelajaran SKI disampaikan dengan menggunakan metode pembelajaran, tidak mengantuk ketika mata pelajaran SKI disampaikan, merasa senang dan tidak jenuh ketika pelajaran SKI disampaikan dengan menggunakan bervariasi metode, merasa kurang terhadap jam pelajaran SKI yang diselenggarakan oleh sekolah, dan merasa perlu diadakan penambahan jam mata pelajaran SKI.
PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DI BRI UNIT KRAKSAAN PROBOLINGGO MOHAMMAD HENDRA
JUSTNESS - Jurnal Hukun dan Agama Vol 2 No 2 (2022): September 2022
Publisher : STIH Zainul Hasan Kraksaan Kraksaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61974/justness.v2i2.30

Abstract

Abstrack Banks play a role as channeling funds for developing business activities and it is hoped that these businesses can strengthen the country's economy and support national development. Article 1 number 2 of Law Number 10 of 1998 concerning Banking. The problems studied in this study and the aim is to find out the terms and procedures for granting credit to the Probolinggo branch of kraksaan unit. And to find out the efforts made by the Probolinggo branch of the Kraksaan unit against bad loans due to default debtors. Based on the formulation of the problem and the objectives of this study, the method used in this study is the empirical juridical method using a case approach. The results of the study show that the main requirements include information on licensing data, financial data, and financial reports. Default resolution efforts include rescheduling, reconditioning, restructuring). Further settlement is carried out if the debtor defaults with immovable collateral with Mortgage installed and movable collateral with fiduciary guarantees. If there is no Mortgage or Fiduciary Right, then the BRI Kraksaan Unit will file a simple lawsuit at the Kraksaan District Court in accordance with Perma No. 4 of 2019 for Amendment to Perma No. 1 of 2015. And the auction proceeds as payment for the remaining outstanding achievements. Keywords: Bad Credit, Default
TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM Mohammad Hendra
Al-Fikru : Jurnal Pendidikan Dan Sains Vol 3 No 2 (2022): VOLUME 3 NUMBER 2 (2022) DESEMBER
Publisher : UNZAH Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Indonesian nation, where the majority of the population is Muslim, is the center of the largest concentration of Muslims in the world, definitely requires truly qualified Islamic educational institutions dedicated to the interests of the nation as a whole, so that Islamic insights are always related to Indonesian insights. and research objectives, research methods, and research findings or ideas. This research method is a literature review. The results of the research show that Islamic education wants to give birth to quality human beings who can be happier than their predecessors, by increasing their intellectual capacity, but not abandoning their spiritual model that lives in the culture of the nation and its people. Keywords: transformation, Islam Education, Quran
Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam Hendra, Mohammad; Hakim, Nurul
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 4 No 1 (2023): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/jaksya.v4i1.293

Abstract

Sebagai gagasan intelektual dan emosional, kajian ini diilhami oleh pemahaman konservatif terhadap hukum Islam yang memberi kesan supremasi laki-laki atas perempuan, sementara pemahaman reformis memberi kesan kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan. Pemahaman konservatif perlu menjawab tantangan zaman dengan mengedepankan maslahah mursalah. Ia banyak ditemukan dalam kitab-kitab klasik, yang pandangan dan penafsirannya lebih cocok untuk lingkungan dan zamannya. Pemahaman reformis, banyak dilakukan oleh ulama-ulama khalaf guna menghadapi perubahan dan tuntutan anak zaman. Dari itu persoalan gender atau kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dalam Islam semakin menarik minat banyak pihak, salah satunya adalah pemahaman kesetaraan gender di lingkungan para pemuka agama, baik pimpinan organisasi keagaman ataupun organisasi lainnya—cenderung memberikan penafsiran yang berbeda-beda. Tulisan ini merupakan hukum normatif, disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi atau bahan pustaka bidang hukum, yang dari sudut kekuatan mengikat dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara deduktif dan induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengakui eksistensi kesetaraan gender di ruang publik. Hal ini dapat dilihat: 1) hukum Islam memberi perlakuan yang sama di depan hukum kepada setiap individu manusia; 2) laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapat sebutan “khair ummah”, yang sama sekali tidak bergender; 3) nilai kebajikan manusia, tidak ditentukan oleh gender tertentu.
Analisis Normatif Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Dalam Kampanye Politik Digital Sebagai Tindak Pidana Siber Berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Hartono, Hartono; Hendra, Mohammad; Suryadi, Moh. Anton
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i1.2026.591-601

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang dapat mengoptimalkan penggunakan Artifisial Intelegen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa bernegara, dan berpolitik. Metode Penelitian ini menggunakana deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, dimana data diambil dari beberapa sumber, seperti buku, artikel ilmiah,  dan informasi-informasi dari media massa yang relevan. Hasil Penelitian ini adalah: Pertama, deepfake dalam kampanye politik digital di Indonesia banyak disalahgunakan untuk kepentingan manipulasi. Bentuknya meliputi penciptaan citra palsu kandidat, pembunuhan karakter lawan politik, penyebaran hoaks politik, hingga manipulasi opini publik. Modus yang sering dipakai adalah penggunaan akun anonim, penyebaran lewat media sosial dan aplikasi pesan instan, dukungan buzzer atau bot, serta peluncuran pada momen politik strategis. Kedua, Pasal 28 Ayat (2) UU ITE 2024 sudah memberi dasar hukum untuk menjerat penyalahgunaan deepfake, terutama jika digunakan untuk menyebarkan kebencian, hoaks, atau propaganda politik. Namun, aturan ini masih bersifat umum dan sering menimbulkan multitafsir sehingga berisiko dipakai untuk mengekang kritik atau ekspresi sah. Ketiga, secara yuridis, Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 sudah memberi landasan yang cukup untuk menindak penyalahgunaan deepfake yang menimbulkan kebencian atau permusuhan, namun penerapannya menghadapi kendala serius. Unsur delik seperti kesengajaan, distribusi, dan akibat kebencian sulit dibuktikan tanpa dukungan forensik digital yang andal, sementara kapasitas aparat dan laboratorium siber masih terbatas. Penelitian ini disimpulkan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE masih membutuhkan perbaikan secara optimal, supaya menjadi UU yang tegas dan aman untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berpolitik.