Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pengaruh Penerapan sistem informasi pemerintah daerah terhadap kepuasan jasa pengguna pada kantor badan pendapatan daerah kabupaten Sidenreng Rappang Risnia Rusman; Kurniawan Kurniawan; Usman Usman; Sri Wirdana
Journal Of Accounting And Finance Vol 1 No 2 (2025): Hal, 01-100
Publisher : Universitas Ichsan Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Risnia Rusman, ES1120038, 2024. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap Kepuasan Jasa Pengguna pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap Kepuasan Jasa Pengguna pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriftif dimana data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner pada 30 pegawai Badan Pendapatan Daerah dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, kemudian data yang diperoleh diolah menggunakan bantuan program SPSS versi 26. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Manual buku panduan secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepuasan jasa pengguna, (2) Keakuratan dan (3) Tampilan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan jasa pengguna, sedangkan (4) Kemudahan pengguna secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan jasa pengguna, adapun (5) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang meliputi Manual buku panduan, Keakuratan, Tampilan, dan Kemudahan pengguna secara simultan berpengaruh positif terhadap kepuasan jasa pengguna.
Peran Bawaslu Bone Menangani Tindak Pidana Pemilu Analisis Yuridis Terhadap Implementasi UU No. 7 Tahun 2017 Saharuddin sahar; Mukhawwas Mukhawwas; Eka Handayani Eka; Faizal Alwi Faizal; Kurniawan Kurniawan
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v10i2.11890

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum tindak pidana pemilu di Kabupaten Bone, dengan fokus pada peran dan efektivitas Bawaslu dan Sentra Gakkumdu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran pemilu yang dominan dan menganalisis mekanisme yang digunakan untuk mengatasinya. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, dan analisis hukum. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa pelanggaran yang paling umum melibatkan keterlibatan aparatur sipil negara, pembelian suara, dan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Sementara upaya penegakan hukum mematuhi kerangka hukum yang ada, tantangan tetap ada, termasuk koordinasi yang terbatas antar lembaga dan keterbatasan waktu dalam pemrosesan hukum. Studi ini menyimpulkan bahwa meningkatkan penegakan hukum dalam pilkada, tidak hanya membutuhkan konsistensi regulasi tetapi juga sinergi kelembagaan yang lebih kuat dan strategi pencegahan berbasis masyarakat. Wawasan ini berkontribusi pada pengembangan model penegakan hukum pemilu yang lebih efektif dan didorong oleh integritas.
THE INFLUENCE OF E-COMMERCE ON THE DYNAMICS OF MAKASSAR CITY DEVELOPMENT PLANNING Sri Hutami Adiningsih S; Ika Wisudawaty; Kurniawan Kurniawan
Jurnal Ekonomi Ichsan Sidenreng Rappang Vol 4 No 2 (2025): Hal
Publisher : Universitas Ichsan Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61912/jeinsa.v4i2.269

Abstract

The development of digital technology has significantly changed the consumption patterns of urban communities in Indonesia, including Makassar City. One of the latest innovations in e-commerce is livestream shopping, a form of online shopping that combines entertainment and real-time transactions. This study aims to analyze the influence of e-commerce livestream shopping on the dynamics of urban development planning, particularly in terms of spatial planning, community economic behavior, and the transformation of the retail sector in Makassar. A quantitative approach was used with survey methods and descriptive analysis of secondary data from various sources. The results show that the rise of livestream shopping activities has driven a shift in spatial functions from physical to digital, and demands new adaptations in urban infrastructure planning, such as internet connectivity and logistics. Furthermore, this phenomenon influences the consumption behavior and lifestyles of urban communities, which are increasingly digitally oriented. The implications of these findings demonstrate the importance of integrating digital planning into Makassar's city development policies to create an environment responsive to digitalization trends. Keywords: shopping, e-commerce, urban planning, digitalization.
Analysis of Tax Compliance Challenges in Indonesia: Perspectives of Digitalization, Regulation, and Tax Literacy Sri Hutami Adiningsih S; Ratnah S; Is Arianto Pratama; Kurniawan Kurniawan
Jurnal Ekonomi Ichsan Sidenreng Rappang Vol 5 No 1 (2026): hal
Publisher : Universitas Ichsan Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61912/jeinsa.v5i1.345

Abstract

This study analyzes various challenges affecting tax compliance improvement in Indonesia through a literature review using a descriptive qualitative approach. Findings indicate that low tax literacy, regulatory complexity, barriers to digitalization, high compliance costs, and low public trust are the main factors hindering taxpayer compliance. Meanwhile, digitalization such as e-filing and e-billing have facilitated tax administration, but are not yet optimal due to digital literacy constraints. Efforts to improve compliance require ongoing education, regulatory simplification, improved public services, and increased government transparency.