Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Uum Ummul Muhimmah
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang
Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Peran Pemerintah dalam Bidang Administrasi Kependudukan dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Muhimah, Uum Ummul
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No.1 Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v2i1.15879

Abstract

Population is part of the legal activities of state administration, where legally the government in order to carry out its obligations to carry out data collection on every citizen in order to provide protection and provide public services to every citizen. Provisions of Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration and Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. that the essence of population data collection is essentially an effort to create results to provide services to the community. In the form of population administration data collection, it uses a population information system to make it easier for the public to obtain demographic information. In addition, population administration is carried out by all levels of government, from the government, provincial government and district/city regional governments based on the division of affairs in accordance with the provisions of Law Number. 23 of 2014 concerning Regional Government. This study uses qualitative research methods with analysis from the perspective of government authority in the field of population administration law.
Government Policies on The Development of Sharia Economics and Sharia Business Muhimah, Uum Ummul; Muin, Fatkhul
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17875

Abstract

This research focuses on the state policy towards the development of Islamic business which is part of the existing Islamic economic system. In the current development, the Islamic economy is growing significantly through various policies issued by the government, such as in the field of banking, small and medium enterprises and various kinds of Islamic business products as a form of fulfillment of rights in carrying out basic religious principles. State policy through the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking is a form of state policy towards the development of Islamic business in society through the fulfillment of regulations and implementation of Islamic business. This research focuses on qualitative research methods by managing data as a source of analysis.
The State's Transcendental Approach to Fulfilling The Indonesian Halal Industry Model of Policy Uum Ummul Muhimah; Fatkhul Muin
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 4 No. 1 (2025): April : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v4i1.2950

Abstract

The need for a halal industry encourages efforts to create a policy model that can guarantee the public to obtain halal products. Efforts to protect the public against halal products must of course start from government policies to formulate legal norms into laws and institutions that handle them. Article 10 of Law No. Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, that the Cooperation of BPJPH with the Central, Provincial, Regency/City Indonesian Ulema Council, or the Aceh Ulema Consultative Assembly as referred to in Article 7 paragraph (1) letter c is carried out in terms of determining the halal of Products. The halal industry that is developing in accordance with the needs of the Indonesian people who are predominantly Muslim, must be carried out massively, so that the rights of the community to halal products from the halal industry in the form of food, drinks and other products can be fulfilled by the state. This study focuses on the dynamics of state policy towards the halal industry in Indonesia with a state foundation based on religion in accordance with the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, using a qualitative method with a legal approach as an analysis in this study.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH JUAL BELI ONLINE MYSTERI BOX DI MARKET PLACE LAZADA Uum Ummul Muhimmah; Muflih Adi Laksono; Wardatul Baqiyyah
Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5 No 2 (2020): Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : HIKAMUNA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual beli merupakan transaksi yang sudah umum dilakukan masyarakat saat ini tidak terkucuali yang dilakukan secara online melalui platform toko online salah satunya Lazada, terdapat jual beli Mystery Box yang mana Mystery Box itu adalah salah satu Item yang ditawarkan oleh beberpa mitra Lazada. Pokok permasalan utamanya yang terdapat di dalam toko online Lazada ini diindikasikan adanya penjualan barang dengan sistem Mystrery Box (random) yang mana dalam jual beli ini konsumen di iming-imingi dengan hadiah menarik yang ada di dalam Mystery Box tersebut. Hal ini membuat para konsumen tertarik dan penasaran untuk menguji keberuntungan nya dengan cara membeli Mystery Box. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Syariah Jual Beli Online Mysteri Box di Market Place Lazada dan untuk mengetahui faktor mudarat dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Online Mysteri Box Di Market Place Lazada. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Library Research yaitu penelitian perpustakaan yang sumber datanya yaitu data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya dan juga data sekunder yaitu data tambahan atau pelengkap. Menurut Hukum Ekonomi Syariah karena masih mengandung unsur Maisir (mengundi nasib), Gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), dan dharar (bahaya) yang dari keempat unsur tersebut dapat menimbulkan permusuhan antara penjual dan pembeli sehingga hukum jual beli sistem mysteri box menjadi haram, sedangkan syarat jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah haruslah berupa sesuatu yang halal.
KONSEP PEMASARAN MELALAUI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Nini Fauzanah; Uum Ummul Muhimmah; Muflih Adi Laksono
Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 1 (2021): Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : HIKAMUNA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berusaha memecahkan permasalahan konsep pemasaran melalui media sosial yang dewasa ini menjadi fenomen yang massif ditinjau dari konsep hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dan jenis penelitiannya berupa penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan tujuan pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan pemasaran syariah di media sosial dalam penyusunan penelitian ini penulis juga menggunakan metode content analysis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: Pertama, konsep pemasaran melalui media sosial tidak jauh berbeda dengan konsep pemasaran tanpa media sosial, yang harus memperhatikan tiga konsep utama dalam pemasaran, yaitu; segmentasi pasar, targeting dan positioning. Kedua, konsep pemasaran melalui media sosial dalam tinjauan hukum Islam harus memperhatikan pada empat konsep universal dalam kegiatan pemasaran secara Islam, yaitu: Teistis (al-Rabbaniyah), Etis (al-Akhlaqiyah), Realistis (al-Waqi’iyah), dan Humanistis (al-Insaniyah). Salah satu ciri khas pemasaran syariah yang tidak dimiliki dalam pemasaran konvensional yang dikenal selama ini adalah sifatnya yang religious (diniyah).
KONSTRUKSI PEMIKIRAN EKONOMI SYARI’AH KH. MA’RUF AMIN Uum Ummul Muhimmah; Fitry Primadona; Akhmad Baizuri
Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7 No 1 (2022): Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : HIKAMUNA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk membedah pemikiran ekonomi syariah KH. Ma’ruf Amin dan relevansinya terhadap hukum perekonomian di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research) yakni dengan mengacu kepada sumber-sumber primer dan sekunder berupa buku, jurnal, makalah ilmiah, mengenai pemikiran ekonomi syari’ah KH. Ma’ruf Amin. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan strukturalisme, yakni pendekatan yang mengkaji struktur teks, dalam hal ini adalah teks-teks yang merepresentasikan pemikiran KH. Ma’ruf Amin tentang Ekonomi Syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pertama, konsep Ekonomi Syariah KH. Ma’ruf Amin terdiri dari tiga prinsip, yakni keadilan, keumatan, dan kedaulatan. Ketiga konsep ini satu sama lain saling berkaitan untuk menciptakan kesejahtraan masyarakat. Pertama, keadilan ekonomi didasari ekonomi moral (moral economy) yang memiliki spirit nilai-nilai keagamaan (ekonomi syari’ah), kemanusian dan keadilan sosial (social justice). Kedua, ekonomi keumatan yang berarti semangat ekonomi kerakyatan (demokrasi ekonomi) sehingga berpihak kepada rakyat. Ketiga, prinsip kedaulatan ekonomi, berisikan semangat nasionalisme ekonomi yang memegang prinsip kemandirian dan memberdayakan yang lemah agar memiliki daya saing. Kedua, konsep yang ditawarkan oleh KH. Ma’ruf Amin dalam menyelesaikan masalah hukum ekonomi syariah, yakni; al-taysir al-manhaji, Revitalisasi Tahqiq al-Manath, I’adah al-Nazhar, dan Tafriq al-Halal min al-Haram, dinilai bermanfaat dan memiliki relevansi bagi perkembangan hukum perekonomian di Indonesia, khususnya dalam hukum perekonomian syariah. Di mana, pemerintah telah mulai menunjukkan kebijakan yang jelas terkait dengan pengembangan ekonomi syariah.
Co-Authors Akhmad Baizuri Fatkhul Muin FATKHUL MUIN Fitry Primadona Muflih Adi Laksono Nini Fauzanah Wardatul Baqiyyah