Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Journal of Law and Justice
Prima Satria Kusumah
Universitas Suryakancana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Legal Protection for Victims of Sexual Violence in the Digital Age: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Era Digital Tanti Kirana Utami; Cep Hidayat; Prima Satria Kusumah; Angga Dwi Firmansyah; M. Wahyu Affarel
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 3 (2024): Desember
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual di ruang digital menjadi isu hukum yang semakin mendesak seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual online, termasuk berbagai bentuk tindakan merugikan, terutama terhadap perempuan. Meskipun terdapat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada, termasuk keterbatasan bukti digital dan stigma sosial yang menghambat korban melapor. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan multidisipliner dan peningkatan edukasi mengenai hak-hak digital untuk memperkuat perlindungan korban, serta menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.
Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Guardian of the Constitution dalam Menjaga Supremasi Konstitusi di Indonesia Kintan Berlina Nursyakinah; Dedi Mulyadi; Prima Satria Kusumah; Rizki Alvareza; Muhammad Wahyu Affarel; Yasser Kahfi Fathurizky Alghifari
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i2.976

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang berperan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sekaligus guardian of the constitution dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kehadirannya bertujuan menjaga tegaknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi serta memastikan setiap peraturan perundang-undangan sesuai dengan konstitusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan, kewenangan, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis melalui kewenangan judicial review, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, dan perselisihan hasil pemilu. Namun, Mahkamah Konstitusi masih menghadapi tantangan berupa independensi lembaga, konsistensi putusan, serta pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui reformasi seleksi hakim, pengawasan etik, dan peningkatan kualitas putusan agar Mahkamah Konstitusi mampu menjaga supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum.
Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Saptaning Ruju Paminto; Sani San Zein; Cep Hidayat; Prima Satria Kusumah; Mohammad Irvanul Farraz; Muhammad Wahyu Affarel
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i2.995

Abstract

Ketahanan pangan nasional Indonesia menghadapi ancaman serius akibat laju alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang masif untuk sektor non-pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 serta sinkronisasi kebijakan perlindungan lahan dengan pembangunan daerah. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi lahan masih belum optimal. Meskipun UU No. 41 Tahun 2009 telah mengatur sanksi administratif dan pidana yang berat, terdapat kesenjangan lebar antara norma hukum (das sollen) dan realitas lapangan (das sein). Lemahnya implementasi ini disebabkan oleh hambatan struktural seperti tekanan pembangunan ekonomi, konflik kepentingan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kurangnya koordinasi antar-instansi, serta rendahnya komitmen politik di tingkat lokal. Akibatnya, sanksi yang ada gagal memberikan efek jera (deterrent effect) yang signifikan karena rasionalitas ekonomi pelaku lebih mengutamakan keuntungan finansial daripada risiko hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi data spasial yang real-time, penguatan penegakan hukum terpadu, serta pemberian insentif yang nyata bagi petani untuk menekan laju konversi lahan.
Co-Authors Angga Dwi Firmansyah Cep Hidayat Cep Hidayat Dedi Mulyadi Kintan Berlina Nursyakinah Kirana Utami, Tanti M. Wahyu Affarel Mohammad Irvanul Farraz Muhammad Wahyu Affarel Rizki Alvareza Sani San Zein Saptaning Ruju Paminto Yasser Kahfi Fathurizky Alghifari