Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin
Nurul Lestari
Universitas Suryakancana Cianjur
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Perikatan dalam Kontrak Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Anita Kamilah; Nurul Lestari; Cep Hidayat; Yasser Kahfi Alghifari
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 2 No 1 (2025): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari perikatan dalam perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha serta hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian kerja. Melalui pendekatan normatif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian ini menemukan bahwa meskipun perjanjian kerja memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak, namun dalam praktiknya sering terjadi ketimpangan yang merugikan pekerja. Pekerja berhak mendapatkan upah yang adil, keselamatan kerja, dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fundang-undang, sedangkan pengusaha berkewajiban untuk mematuhi peraturan yang ada dan memberikan perlindungan bagi pekerjanya. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya penerapan hukum yang adil dalam hubungan kerja untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi pekerja. Perjanjian kerja merupakan salah satu aspek penting dalam dunia ketenagakerjaan. Hubungan antara pengusaha dan pekerja terjalin melalui perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian kerja ini menjadi dasar hukum yang melindungi kedua belah pihak dalam menjalankan aktivitas kerja.
Masyarakat dan Pembentukan Hukum: Analisis Kritis tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia Tanti Kirana; Sani San Zein; Widiya Meynuary; Nurul Lestari; Kintan Berlina; Feyza Ashila Putri
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 2 No 1 (2025): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai negara hukum formil (rechtsstaat), peratuan perundang-undangan merupkan salah satu instrumen fundamental bagi Indonesia. Peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditujukan kepada masyarakat. Peran masyarakat merupakan perwujudan terdapatnya hubungan relasi diantara masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam proses pembentukan Undang – Undang. Proses pembentuka Undang – Undang tidak sesuai prosedur yang secara normatif diatur dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan dan undang – undang dibuat untuk kepentingan tertentu sehingga menghasilkan produk undang – undang yang buruk dan melanggar hak masyarakat. Penilitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti peran masyarakat dalam proses pembentukan perundang – undangan di indonesia dan bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat untuk kualitas peraturan perundang-undangan di indonesia, dengan menggunakan metode studi literatur, dengan pendekatan analisis kualitatif.
Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberatan Tindak Pidana Terorisme Hilman Nur; Nurul Lestari; Sani San Zein; Cep Hidayat; Rizki Alvareza; Farhan Dwi Kurnia; M. Wahyu Affarel
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 2 No 1 (2025): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis perkembangan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia, dengan fokus pada perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan perundang-undangan dan literatur terkait untuk memahami aspek internal sistem hukum positif di Indonesia. Revisi undang-undang terorisme memperluas definisi terorisme serta memperkenalkan ketentuan pidana baru, seperti kriminalisasi pelatihan militer atau paramiliter untuk tujuan tertentu. Perubahan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pemberantasan terorisme, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya dalam hal perpanjangan masa penahanan, penangkapan, dan penyadapan. Keterlibatan TNI dan ketentuan mengenai kompensasi korban merupakan perkembangan hukum yang signifikan. Namun, perluasan kewenangan penyidikan dan definisi terorisme yang luas membutuhkan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi hak-hak fundamental. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaruan undang-undang memperkuat kerangka hukum pemberantasan terorisme, namun harus tetap seimbang dengan perlindungan HAM, khususnya bagi tersangka dan terdakwa, demi keadilan dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan.
Society and Legal Formation: A Critical Analysis of Community Participation in the Process of Forming Laws and Laws in Indonesia: Masyarakat dan Pembentukan Hukum: Analisis Kritis Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia Tanti Kirana Utami; Sani San Zein; Widiya Meynuary; Nurul Lestari; Kintan Berliana; Feyza Ashila Putri
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2024): December
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai negara hukum formil (rechtsstaat), peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen fundamental bagi Indonesia. Peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditujukan kepada masyarakat. Peran masyarakat merupakan perwujudan terdapatnya hubungan relasi di antara masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam proses pembentukan Undang-undang. Proses pembentukan Undang-undang tidak sesuai prosedur yang secara normatif diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan undang-undang dibuat untuk kepentingan tertentu sehingga menghasilkan produk undang-undang yang buruk dan melanggar hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti peran masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat untuk kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan menggunakan metode studi literatur, dengan pendekatan analisis kualitatif.
Co-Authors Anita Kamilah Cep Hidayat Farhan Dwi Kurnia Feyza Ashila Putri Hilman Nur Kintan Berliana Kintan Berlina M. Wahyu Affarel Rizki Alvareza Sani San Zein Tanti Kirana Tanti Kirana Utami Widiya Meynuary Yasser Kahfi Alghifari