Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin
Sani San Zein
Universitas Suryakancana Cianjur
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Masyarakat dan Pembentukan Hukum: Analisis Kritis tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia Tanti Kirana; Sani San Zein; Widiya Meynuary; Nurul Lestari; Kintan Berlina; Feyza Ashila Putri
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 2 No 1 (2025): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai negara hukum formil (rechtsstaat), peratuan perundang-undangan merupkan salah satu instrumen fundamental bagi Indonesia. Peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditujukan kepada masyarakat. Peran masyarakat merupakan perwujudan terdapatnya hubungan relasi diantara masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam proses pembentukan Undang – Undang. Proses pembentuka Undang – Undang tidak sesuai prosedur yang secara normatif diatur dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan dan undang – undang dibuat untuk kepentingan tertentu sehingga menghasilkan produk undang – undang yang buruk dan melanggar hak masyarakat. Penilitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti peran masyarakat dalam proses pembentukan perundang – undangan di indonesia dan bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat untuk kualitas peraturan perundang-undangan di indonesia, dengan menggunakan metode studi literatur, dengan pendekatan analisis kualitatif.
Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberatan Tindak Pidana Terorisme Hilman Nur; Nurul Lestari; Sani San Zein; Cep Hidayat; Rizki Alvareza; Farhan Dwi Kurnia; M. Wahyu Affarel
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 2 No 1 (2025): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis perkembangan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia, dengan fokus pada perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan perundang-undangan dan literatur terkait untuk memahami aspek internal sistem hukum positif di Indonesia. Revisi undang-undang terorisme memperluas definisi terorisme serta memperkenalkan ketentuan pidana baru, seperti kriminalisasi pelatihan militer atau paramiliter untuk tujuan tertentu. Perubahan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pemberantasan terorisme, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya dalam hal perpanjangan masa penahanan, penangkapan, dan penyadapan. Keterlibatan TNI dan ketentuan mengenai kompensasi korban merupakan perkembangan hukum yang signifikan. Namun, perluasan kewenangan penyidikan dan definisi terorisme yang luas membutuhkan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi hak-hak fundamental. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaruan undang-undang memperkuat kerangka hukum pemberantasan terorisme, namun harus tetap seimbang dengan perlindungan HAM, khususnya bagi tersangka dan terdakwa, demi keadilan dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan.
Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia: Dampaknya terhadap Perubahan Sosial dan Hukum Pendidikan Dedi Mulyadi; Sani San Zein
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2025): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas tentang penerapan Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak asasi yang mendasar yang merujuk pada harkat dan martabat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan bawaan sejak lahir dan tidak dapat dilanggar atau dihapuskan oleh siapa pun. Pendidikan sebagai hak asasi manusia berarti bahwa setiap orang berhak atas supremasi hukum tanpa diskriminasi. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi haknya atas Pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terdapat kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak atas pendidikan. Kewajiban ini mengandung makna bahwa negara bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan dasar gratis dan wajib bagi anak usia sekolah. Kewajiban ini juga mengharuskan pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab dalam Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang akan memberikan dampak sosial yang baik untuk Masyarakat.
Society and Legal Formation: A Critical Analysis of Community Participation in the Process of Forming Laws and Laws in Indonesia: Masyarakat dan Pembentukan Hukum: Analisis Kritis Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia Tanti Kirana Utami; Sani San Zein; Widiya Meynuary; Nurul Lestari; Kintan Berliana; Feyza Ashila Putri
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2024): December
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai negara hukum formil (rechtsstaat), peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen fundamental bagi Indonesia. Peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditujukan kepada masyarakat. Peran masyarakat merupakan perwujudan terdapatnya hubungan relasi di antara masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam proses pembentukan Undang-undang. Proses pembentukan Undang-undang tidak sesuai prosedur yang secara normatif diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan undang-undang dibuat untuk kepentingan tertentu sehingga menghasilkan produk undang-undang yang buruk dan melanggar hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti peran masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat untuk kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan menggunakan metode studi literatur, dengan pendekatan analisis kualitatif.
Peranan Online Single Submission dalam Meningkatkan Efisiensi Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Sani San Zein
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2025): August (In Press)
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem Online Single Submission (OSS) diperkenalkan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi perizinan berusaha di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. OSS bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, mengurangi birokrasi yang kompleks, dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan perizinan. Implementasi sistem ini telah membawa perubahan signifikan dalam mekanisme perizinan dengan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform elektronik. Meskipun memiliki banyak manfaat, OSS masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur digital, kesulitan pengguna dalam navigasi sistem, serta kurangnya integrasi data antar lembaga. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan analisis kualitatif untuk mengkaji efektivitas OSS serta solusi dalam menghadapi tantangan teknis yang ada. Dengan optimalisasi teknologi, peningkatan sosialisasi, serta pembaruan kebijakan yang mendukung, OSS memiliki potensi besar dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Co-Authors Cep Hidayat Dedi Mulyadi Farhan Dwi Kurnia Feyza Ashila Putri Hilman Nur Kintan Berliana Kintan Berlina M. Wahyu Affarel Nurul Lestari Rizki Alvareza Tanti Kirana Tanti Kirana Utami Widiya Meynuary