Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Sehasen Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Nathanael Marvelino Saragih Sidauruk
Universitas Pembangunan Panca Budi
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kekosongan Regulasi atas Sharenting Komersial: Urgensi Eksaminasi sebagai Pengawasan dalam Perlindungan Anak di Era Digital Deskia Renata Sitorus; Bambang Fitrianto; Andreas Nainggolan; Nathanael Marvelino Saragih Sidauruk; Reinhard Mark Luhut Silaen
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2463

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan tantangan baru dalam perlindungan hukum anak, khususnya terkait dengan praktik sharenting komersial, yaitu tindakan orang tua yang mengekspos kehidupan pribadi anak di media sosial demi keuntungan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan dan kelemahan dalam regulasi yang ada, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam merespons eksploitasi digital terhadap anak yang bersifat nonfisik dan implisit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui kajian kepustakaan terhadap regulasi nasional, instrumen internasional, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan hukum yang tegas dan spesifik terkait sharenting komersial, termasuk hak privasi digital anak dan mekanisme persetujuan atas konten digital anak yang dibagikan. Lemahnya pemahaman orang tua terhadap risiko digital dan tidak adanya norma eksplisit memperbesar potensi eksploitasi terhadap anak dalam lingkup domestik. Dalam hal ini, eksaminasi diusulkan sebagai instrumen pengawasan publik untuk menilai akuntabilitas sistem peradilan dan menekan kekosongan hukum. Eksaminasi juga mendorong pembaruan regulasi dan partisipasi masyarakat dalam mengawal prinsip kepentingan terbaik anak. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan reformasi hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap dinamika teknologi, dengan memprioritaskan perlindungan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas privasi dan keamanan digital
Legal Analysis Of The Role Of The Police In Murder (A Study At The Medan City Police Office) Nathanael Marvelino Saragih Sidauruk; Mhd. Azhali Siregar; Aulia Rahman Hakim
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 12 No 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v12i2.11226

Abstract

The crime of mugging or theft with violence is a form of street crime that causes unrest in society because it not only causes material losses but also threatens the safety of the victims. In the jurisdiction of the Medan Police, mugging shows an increasing trend and often involves juvenile perpetrators. This condition demands an active role of the police in carrying out comprehensive countermeasures. This study aims to analyze the legal regulations related to the crime of mugging, the role of the police in overcoming the crime of mugging, as well as the obstacles and efforts faced by the Medan Police in handling it. The research method used is empirical juridical legal research with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through direct interviews with Medan Police officers and a literature study of relevant laws and legal literature. The results of the study indicate that the crime of mugging is legally regulated in Article 365 of the Criminal Code and Articles 476, 477, and 479 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The police's role in combating the crime of mugging is carried out through preventive, repressive, and preemptive efforts, such as patrols in vulnerable areas, law enforcement against perpetrators, and legal counseling to the community. For child perpetrators, the Medan Police apply Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System by prioritizing the principle of restorative justice. The main obstacles faced are socioeconomic factors, low public legal awareness, and the less than optimal role of related agencies in prevention efforts. Based on the results of this study, it can be concluded that combating the crime of mugging cannot be solely the responsibility of the police, but requires synergy between law enforcement officers, local governments, and the community to create sustainable security and order.
Co-Authors Andreas Nainggolan Aulia Rahman Hakim Bambang Fitrianto Deskia Renata Sitorus Mhd. Azhali Siregar Reinhard Mark Luhut Silaen