Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WAJAH HUKUM Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Journal of Social And Economics Research Ensiklopedia Research and Community Service Review Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
AHMADI
Universitas Pamulang
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Kepastian Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Negara Oleh Masyarakat Ahmadi Ahmadi
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 13, No 2 (2022): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i2.25309

Abstract

Beberapa masyarakat yang menempati lahan tanah yang statusnya masih atas hak tanah Negara memberikan problem pada Pemerintah, pengawasan dan peraturan sudah di bentuk akan tetapi ketidaktahuan masyarakat dalam pengelolaan terhadap tanah Negara masih sangat minim.  Untuk itu, dalam penelitian ini bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pengurusan surat-surat tanah terhadap tanah Negara, sedangkan untuk Pemerintah dapat mengetahui bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi pada masyarakat dalam menguasai secara fisik atas tanah Negara dengan dasar peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Menteri Agraria, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Pendaftaran hak atas tanah di kantor ATR/BPN dapat dijadikan tujuan untuk masyarakat mendapat kepastian hukum hak atas tanah yaitu seperti kepastian objek tanah, kepastian hak kepemilikan dan kepastian subyek pemilik untuk meminimalisir adanya sengketa dalam masyarakat. Suatu hambatan-hambatan yang ada dilapangan seperti adanya birokrasi yang berbelit-belit dari oknum-oknum Pemerintah dan/atau pegawai Kantor ATR/BPN yang menghambat proses pendaftaran sertipikat tersebut, adapula hambatan seperti punguan liar dan biaya yang tidak jelas yang harus ditekan bahkan harus dihilangkan. Tahapan proses pendaftaran sampai menjadi sertipikat mekan waktu yang cuku lama waktu ini lah yang menjadi masyarakat enggan melakukan pengurusan pengurusan.
ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK SEBAGAI KORBAN PERCERAIAN Ahmadi
Journal of Social and Economics Research Vol 5 No 2 (2023): JSER, December 2023
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v5i2.1068

Abstract

Dalam proses hukum pasca perceraian, hak-hak anak dilindungi, terutama terkait perawatan (hak asuh), nafkah, dan kesejahteraan. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, menetapkan bahwa hak asuh anak dibawah umur pada umumnya diberikan kepada ibu kecuali terdapat argumen kuat yang menentang kepentingan terbaik anak. Penelitian ini mengevaluasi penerapan konsep-konsep ini dalam kerangka hukum positif di Indonesia dan menentukan apakah putusan-putusan terbaru konsisten dan relevan dengan yurisprudensi terkini. Analisis dilakukan dengan metode studi kasus, menelaah pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, serta menghubungkannya dengan doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penelitian ini juga menyoroti berbagai masalah dalam implementasi hukum, seperti kurangnya penegakan putusan hak asuh dan dampak psikologis perceraian pada anak. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang lebih kuat untuk memastikan hak-hak anak benar-benar terlindungi. Bahwa meskipun hukum telah memberikan landasan yang kuat, hakim memiliki peran krusial dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak. Diperlukan pula edukasi hukum bagi masyarakat serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif agar hak asuh anak tidak hanya menjadi putusan di atas kertas, tetapi juga dapat diterapkan dengan baik demi kesejahteraan anak
The Validity of Receipts as Transactions for the Transfer of Land Rights Before the Law Ahmadi, Ahmadi
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 4 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i4.10012

Abstract

The large number of people who do not understand the law on land transfer rights has become a problem for the legal compliance of land rights owners. People who occupy or own land whose ownership is based only on receipts and private deeds become a problem that arises in the future. Legal certainty regarding the sale and purchase transaction in the transfer of land rights agreed between the seller and buyer based on a receipt without a Sale and Purchase Deed made by a PPAT or PPATS has not been registered at the Land Office, but many buyers still carry out sales and purchases without using a Sale and Purchase Deed made by a PPAT or PPATS. Buyers of sales and purchases carried out without using a Sale and Purchase Deed made by a PPAT and/or PPATS may face legal consequences, such as being unable to register the transfer of land rights at the local land office or not being able to have the land rights transferred to their name. Buyers who carry out sales and purchases that do not comply with procedures will be subject to legal sanctions for committing a violation of the law, either intentionally or due to carelessness in fulfilling their legal responsibilities. Negligent or wrongful acts result in the creation of incorrect legal certificate products, including errors in the legal subject or object of the certificate. As a result, the certificate becomes invalid at the time of its creation or cannot be processed. Legal protection for buyers in good faith can be done through special efforts by filing a lawsuit with the District Court to obtain legal certainty regarding ownership of land rights, then submitting a name change at the National Land Agency, then being able to record the transfer of rights to land ownership based on the decision taken in the lawsuit and used as support for the name change application.
ANALISA ASPEK HUKUM TERHADAP PERSETUJUAN PASANGAN HIDUP TANPA STATUS PERKAWINAN DALAM AKTA AUTENTIK: Indonesia Ahmadi Ahmadi; Ahmad Imron
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i2.2811

Abstract

ABSTRACTThe more freely elements of western culture enter into the State of Indonesia or Indonesian people who have lived in western countries and now live in Indonesia by bringing western customs or culture about life partners who are not bound as husband and wife living together and those who are already have children without marital status. These rights to individual property are problematic in Indonesia. The regulations governing the approval of transfers, sales and debt agreements or credit agreements with the consent of the husband or wife in a notarized deed or authentic deed already have legal certainty where the agreement is due to be included in the joint property regulated in the Marriage Law Number: 1 of 1974 concerning marriage and amendments to Law Number: 16 of 2019 concerning amendments to the Marriage Law Number: 1 of 1974 concerning marriage, as well as the Civil Code or Civil Code. However, this research analyzes how from a legal aspect that occurs in practice in the field there are several parties who ask for the consent of a spouse who has no legal marriage ties to be included in an agreement with an authentic deed or a notarized deed with the argument of the parties as a form of guarantee of certainty so that can be known by the parties and if in the future there are no demands from their spouse. This research is a type of normative and empirical research, where research refers to legal norms and legislation as well as legal theories regarding the consent of a spouse and primary data which is carried out through interviews, by holding question and answer directly to the respondents. Agreement for a spouse without marriage ties in a legally valid agreement because it is the right of the parties based on the Civil Code Article 1338 paragraph (1) stipulates that "all agreements made legally apply as laws for those who make them" and also strengthens in article 1320 the validity of the agreement, but in the making of the deed there is no regulation, so there is a legal vacuum here. Keywords: Marriage, Deed, Agreement ABSTRAKSemakin bebasnya unsur budaya barat yang masuk ke dalam Negara Indonesia atau orang-orang Indonesia yang pernah tinggal di Negara barat dan sekarang tinggal di Indonesia dengan membawa kebiasaan-kebiasaan atau budaya barat tentang pasangan hidup yang belum terikat sebagai suami-istri tinggal bersama dan adapun yang sudah mempunyai anak tanpa status perkawinan. Hak-hak atas kekayaan perorangan ini yang menjadi problematika yang ada di Indonesia. Peraturan yang mengatur tentang persetujuan atas pengalihan, penjualan dan perjanjian hutang piutang atau Perjanjian kredit dengan persetujuan suami atau istri dalam akta Notaril atau akta autentik sudah mempunyai kepastian hukum yang mana persetujuan tersebut dikarenakan masuk dalam harta bersama yang diataur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan perubahan Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2019 tetang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata. Akan tetapi dalam penelitian ini menganalisa bagaimana secara aspek hukum yang terjadi dalam praktek di lapangan ada beberapa pihak yang meminta adanya persetujuan pasangan hidup yang tidak ada ikatan perkawinan secara hukum dimasukan dalam perjanjian dengan akta autentik atau akta Notaril dengan dalil para pihak sebagai bentuk jaminan kepastian agar dapat diketahui oleh para pihak dan apabila dikemudian hari tidak ada tuntutan-tuntutan dari pasangan hidupnya. Penelitian ini merupakan salah satu contoh penelitian normatif dan empiris, dimana data primer dikumpulkan melalui wawancara terhadap responden, menggunakan pertanyaan dan jawaban langsung, serta membahas teori-teori hukum mengenai persetujuan pasangan dan peraturan perundang-undangan. Persetujuan pasangan hidup tanpa ikatan perkawinan dalam suatu perjanjian sah secara hukum karena itu adalah hak para pihak berdasarkan KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya” dan juga menguatkan pada pasal 1320 sahnya perjanjian akan tetapi dalam pembuatan akta belum ada yang mengatur maka disini adanya kekosongan hukum. Kata Kunci: Perkawinan, Akta, Persetujuan
Kedudukan Hukum Sppt Pbb Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Yang Sah Menurut Ketentuan Perundang-Undangan AHMAD IMRON; AHMADI
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i2.3635

Abstract

Latar Belakang: Tanah memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik sebagai tempat tinggal, sarana produksi, maupun aset ekonomi. Untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar hukum pertanahan. Namun, masih banyak masyarakat yang menggunakan dokumen administratif seperti Girik bekas tanah partikelir, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Leter C Desa sebagai bukti kepemilikan, meskipun secara hukum dokumen tersebut bukanlah alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensi. Jenis penelitian bersifat deskriptif-analitis, dengan data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder dari literatur hukum, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang analisis. Hasil Penelitian: Hasil kajian menunjukkan bahwa sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan satu-satunya bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah dan kuat menurut hukum. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Girik, maupun Leter C hanya memiliki fungsi administratif atau sebagai bukti permulaan, bukan bukti kepemilikan. Yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah.     Kesimpulan: Sertifikat tanah mempunyai kekuatan hukum tertinggi sebagai alat bukti kepemilikan tanah di Indonesia. Sementara itu, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Girik, dan Leter C tidak dapat dijadikan dasar pembuktian hak, melainkan hanya berfungsi sebagai bukti pendukung. Oleh karena itu, proses pendaftaran tanah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi masyarakat.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS BUKU Risky Amelia; Ahmadi Ahmadi; Eneng Juandini
Ensiklopedia Research and Community Service Review Vol 5, No 10 (2026): Vol. 5 No. 10 Juli 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/err.v5i10.3975

Abstract

Books are a form of creative work that has value. As an object of Intellectual Property Rights, books can have legal protection so that they are not carelessly used, reproduced, and plagiarized by others. Protection of books as creations has been regulated in the provisions of copyright law in Indonesia, namely the Copyright Law, which grants exclusive rights to creators or copyright holders. These rights are inherent to the owner of the rights, so that any use of copyrighted works must be carried out with the permission or approval of the owner of the rights. If a copyright infringement is committed by someone by using, duplicating, publishing, distributing, and taking economic benefits from a book without the permission of the owner of the rights. This not only harms the creator and owner of the rights in terms of economic value but also ignores respect for the results of thought, creativity, and intellectual work. Legal protection for books is important to ensure legal certainty and provide a sense of security for creators and encourage the development of science, education, and culture. This study aims to provide an understanding of the position of books as objects of copyright protection, describe the forms of violations that may occur, and also emphasize the importance of permission in the use of other people's creative works. This research was conducted normatively by examining the provisions of relevant laws and regulations. Research into the legal protection of books as creative works is crucial to understanding the forms of protection provided by laws and regulations, the characteristics of actions that can be considered copyright infringement, and the legal remedies available to creators or copyright holders in the event of a violation. With clear and firm legal protection, it is hoped that books will be recognized as more than just physical objects, but also intellectual works that must be respected and protected from copyright infringement. This understanding can help to sustainably suppress the practice of book piracy in Indonesian society.Keyword : Legal Protections,Copy Rights, Books.
Kepastian Hukum terhadap Pembeli yang Beretikad Baik dalam Proses Balik Nama Sertipikat Tanah Ahmadi Ahmadi; Risky Amelia
Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1955

Abstract

Land sale and purchase transactions that are not carried out through legal procedures according to statutory regulations are often used by the general public. The law in the area is not using a Sale and Purchase Deed made by a Land Deed Making Officer (PPAT) or Temporary PPAT (PPATS). This is often used by some people so that non-compliance with legal procedures results in the transfer of land rights not being able to be registered at the land office, so that the buyer does not obtain legal status as a legitimate land owner. Therefore, in this article, what will be reviewed is how the procedure so that the buyer can carry out a Change of Name according to the procedure and the legal impact if the transaction process is not carried out correctly. Normative and empirical Juridical Methods, namely by emphasizing secondary data by studying and reviewing the principles of positive law derived from library data and legal comparisons, as well as elements or factors related to the research object as part of field research. Underhand transfer of rights transactions in this case there is a defect or flaw, however, the buyer is considered to have good intentions by checking and taking care of the validity of the documents owned, therefore the change of name can be carried out based on an authentic letter made by a non-PPAT in this case a Court Decision that has permanent legal force. In this case, the Community is considered to be more careful, thorough and careful regarding the land object and can check the history of the land at the BPN.
Co-Authors Ahmad Imron Eneng Juandini Risky Amelia