Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Indonesian Journal of Law and Justice Rechtsvinding
Sri Sukmana Damayanti
Universitas Dr. Soetomo
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Recognition of Children Outside of Marriage Reviewed from Positive Law in Indonesia Muhammad Erdiansyah Ceisar Ramadhan; Wahyu Prawesthi; Sri Sukmana Damayanti
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1432

Abstract

The recognition of children born out of wedlock remains a significant legal issue within the framework of Indonesian positive law. Children, as subjects of law, are entitled to protection and equal treatment regardless of the circumstances of their birth. However, prior to the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, children born outside lawful marriage were legally recognized as having civil relations only with their mother and her family, resulting in limited access to paternal rights. This normative juridical research employs a statute and conceptual approach to examine the legal regulation and protection of children born out of wedlock under Indonesian law. The study analyzes the Civil Code, the Marriage Law, the Population Administration Law, and relevant Constitutional Court rulings. The findings indicate that, following the Constitutional Court’s decision, children born out of wedlock may establish civil legal relations with their biological father, provided that biological paternity is proven through lawful evidence, including scientific methods such as DNA testing. Nevertheless, practical challenges remain, particularly concerning procedural requirements and judicial discretion, which may hinder full legal protection. Therefore, stronger regulatory harmonization and legal certainty are necessary to ensure comprehensive protection of children’s civil rights.
Kajian Hukum Normatif Tentang Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Arya Fernanda Ikhsan Hadidi; Ernu Widodo; Sri Sukmana Damayanti
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.11322

Abstract

Tindak pidana narkoba merupakan permasalahan serius di Indonesia karena menimbulkan ancaman multidimensional terhadap kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, dan keamanan nasional. Sebagai negara hukum, Indonesia mengandalkan instrumen hukum untuk mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap instrumen hukum positif dalam menangani tindak pidana narkoba serta mengkaji pengaturan kewenangan antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan karya ilmiah yang relevan dengan penegakan hukum narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan pendekatan ganda dalam penanganan tindak pidana narkotika, yaitu pendekatan represif melalui sanksi pidana berat terhadap pengedar dan bandar, serta pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahguna yang dikategorikan sebagai korban. Selain itu, pengaturan kewenangan antara BNN dan Polri dirancang untuk saling melengkapi melalui koordinasi dalam kebijakan pencegahan, penyidikan, dan rehabilitasi, meskipun dalam praktiknya masih terdapat potensi tumpang tindih kewenangan penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi hukum dan sinergi kelembagaan guna mewujudkan penegakan hukum narkotika yang efektif di Indonesia.
Peran Pengawas Koperasi Desa Merah Putih dalam Menjamin Tata Kelola Transparan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Sumanto Sumanto; Sri Sukmana Damayanti
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 4 No. 1 (2026): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v4i1.6283

Abstract

Koperasi Desa Merah Putih adalah salah satu program prioritas nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk mancapai pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam menjalankan operasionalnya, Koperasi Desa Merah Putih memiliki sejumlah komponen yakni rapat anggota, pengurus, pengawas, pengelola, dan anggota. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran pengawas Koperasi Desa Merah Putih dalam menjamin tata kelola transparan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang diteliti berupa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa jurnal, buku, dan artikel sehubungan peran pengawas koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawas memiliki peran penting dalam menjamin tata kelola transparan. Sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengawas koperasi mempunyai dua tugas yakni mengawasi dan melaporkan hasil pengawasan dalam bentuk tertulis. Adapun wewenang pengawas koperasi yakni meneliti setiap catatan terkait operasional koperasi dan memperoleh segala bentuk keterangan yang dibutuhkan.
Co-Authors Arya Fernanda Ikhsan Hadidi Ernu Widodo Muhammad Erdiansyah Ceisar Ramadhan Sumanto Sumanto Wahyu Prawesthi