Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.961
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora
Ernu Widodo
Universitas Dr. Soetomo
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Surabaya Putusan Nomor1666/PID.B/2024/PN SBY Mochammad Gristyan Zaputra; Yoyo Ucuk Suyono; Subekti; Ernu Widodo
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.8520

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan menjadi isu krusial dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby serta menjawab bagaimana penerapan norma hukum dalam praktik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus melalui studi kepustakaan. Hasil menunjukkan adanya kesesuaian norma dengan praktik, namun ditemukan disparitas pemidanaan. Temuan ini memperkaya kajian hukum pidana dan menegaskan perlunya standardisasi pemidanaan serta penguatan pendekatan keadilan restoratif.
The Legal Certainty of Digital Consent In The Formation of Electronic Contracts is Reviewed From The Principle of Consensualism Taqwanda Aulia Mahfud; Subekti Subekti; Yoyok Ucuk Suyono; Ernu Widodo
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 5 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i5.3509

Abstract

The development of information technology has driven a transformation in the formation of contracts from conventional forms to electronic contracts based on digital consent (digital consent). This condition raises legal problems regarding the conformity of digital consent with the principle of consensualism as the basis for the birth of an agreement and its legal certainty in the Indonesian legal system. This study aims to analyze the relevance of the principle of consensualism in the formation of electronic contracts based on digital consent and examine the legal certainty provided to the parties in electronic transactions. This study uses a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. Legal materials are obtained through literature studies that are analyzed qualitatively and prescriptively. The results of the study show that digital consent in principle has fulfilled the elements of agreement as required in the principle of consensualism because it is a manifestation of the will of the parties expressed through electronic media. However, the current legal arrangements do not provide clear parameters regarding the standard of validity of digital consents, the quality of the agreement, and the mechanism of proof. Therefore, it is necessary to strengthen regulations through the implementation  of affirmative consent standards, more specific regulations on forms of digital consent, and increased legal protection for parties to realize legal certainty in the formation of electronic contracts in Indonesia.
Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Dibuat Secara Online Melalui Media Virtual Meeting Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Abu Darda; Siti Marwiyah; Ernu Widodo
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.11317

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian akta notaris yang dibuat secara online melalui media virtual meeting serta tanggung jawab hukum notaris dalam konteks tersebut menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Rumusan masalah penelitian ini mencakup bagaimana keabsahan akta notaris digital yang dibuat secara online dan bagaimana tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta digital tersebut. Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual, serta pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris digital yang dibuat melalui media virtual meeting dapat diakui sebagai bukti otentik di pengadilan, meskipun terdapat kekosongan hukum terkait prosedur verifikasi tanda tangan elektronik dan prosedur pembuatan akta digital. Hal ini menunjukkan bahwa akta digital perlu memenuhi persyaratan yang sama dengan akta konvensional agar diakui secara sah di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih jelas terkait dengan keabsahan akta digital dan penggunaan tanda tangan elektronik, guna memastikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta notaris digital.
Perlindungan Hukum Anak dari Eksploitasi Narkotika oleh Keluarga di Lingkungan Urban Miskin Agung Dwi Handoko Djoewari; Ernu Widodo; Muhammad Yustino Aribawa
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.11318

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi narkotika oleh keluarga, khususnya di lingkungan urban miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta mengidentifikasi faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi narkotika terhadap anak dalam keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan anak dari berbagai bentuk eksploitasi, implementasinya di lapangan masih belum optimal, khususnya di kawasan urban miskin. Faktor kemiskinan, ketergantungan narkotika orang tua, terbatasnya akses pendidikan, serta lemahnya sistem pengawasan sosial menjadi faktor utama yang meningkatkan kerentanan anak terhadap eksploitasi narkotika. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum, peningkatan kesejahteraan keluarga, perluasan akses pendidikan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sosial untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak dari ancaman eksploitasi narkotika.
Kajian Hukum Normatif Tentang Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Arya Fernanda Ikhsan Hadidi; Ernu Widodo; Sri Sukmana Damayanti
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.11322

Abstract

Tindak pidana narkoba merupakan permasalahan serius di Indonesia karena menimbulkan ancaman multidimensional terhadap kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, dan keamanan nasional. Sebagai negara hukum, Indonesia mengandalkan instrumen hukum untuk mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap instrumen hukum positif dalam menangani tindak pidana narkoba serta mengkaji pengaturan kewenangan antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan karya ilmiah yang relevan dengan penegakan hukum narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan pendekatan ganda dalam penanganan tindak pidana narkotika, yaitu pendekatan represif melalui sanksi pidana berat terhadap pengedar dan bandar, serta pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahguna yang dikategorikan sebagai korban. Selain itu, pengaturan kewenangan antara BNN dan Polri dirancang untuk saling melengkapi melalui koordinasi dalam kebijakan pencegahan, penyidikan, dan rehabilitasi, meskipun dalam praktiknya masih terdapat potensi tumpang tindih kewenangan penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi hukum dan sinergi kelembagaan guna mewujudkan penegakan hukum narkotika yang efektif di Indonesia.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Dana Nasabah Dalam Perbankan Deny Ayu Lestari; Ernu Widodo; Muhammad Yustino Aribawa
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.11327

Abstract

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian nasional. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan menjadi faktor utama dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Namun dalam praktiknya, berbagai tindak pidana perbankan masih sering terjadi, salah satunya adalah penggelapan dana nasabah oleh pihak yang memiliki akses terhadap pengelolaan dana tersebut. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan nasabah secara finansial tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang melakukan penggelapan dana nasabah serta untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum yang berlaku dalam menangani kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penggelapan dana nasabah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Perbankan. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dalam kegiatan operasional perbankan guna mencegah terjadinya tindak pidana yang merugikan nasabah.
Co-Authors Abu Darda Agung Dwi Handoko Djoewari Arya Fernanda Ikhsan Hadidi Deny Ayu Lestari Mochammad Gristyan Zaputra Muhammad Yustino Aribawa Siti Marwiyah Sri Sukmana Damayanti Subekti . Taqwanda Aulia Mahfud Yoyo Ucuk Suyono Yoyok Ucuk Suyono