Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.36
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovation Research and Knowledge Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Business, Social and Technology Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Nusantara Journal of Multidisciplinary Science QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora
Ernu Widodo
Universitas Dr. Soetomo
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Surabaya Putusan Nomor1666/PID.B/2024/PN SBY Mochammad Gristyan Zaputra; Yoyo Ucuk Suyono; Subekti; Ernu Widodo
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.8520

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan menjadi isu krusial dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby serta menjawab bagaimana penerapan norma hukum dalam praktik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus melalui studi kepustakaan. Hasil menunjukkan adanya kesesuaian norma dengan praktik, namun ditemukan disparitas pemidanaan. Temuan ini memperkaya kajian hukum pidana dan menegaskan perlunya standardisasi pemidanaan serta penguatan pendekatan keadilan restoratif.
The Legal Certainty of Digital Consent In The Formation of Electronic Contracts is Reviewed From The Principle of Consensualism Taqwanda Aulia Mahfud; Subekti Subekti; Yoyok Ucuk Suyono; Ernu Widodo
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 5 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i5.3509

Abstract

The development of information technology has driven a transformation in the formation of contracts from conventional forms to electronic contracts based on digital consent (digital consent). This condition raises legal problems regarding the conformity of digital consent with the principle of consensualism as the basis for the birth of an agreement and its legal certainty in the Indonesian legal system. This study aims to analyze the relevance of the principle of consensualism in the formation of electronic contracts based on digital consent and examine the legal certainty provided to the parties in electronic transactions. This study uses a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. Legal materials are obtained through literature studies that are analyzed qualitatively and prescriptively. The results of the study show that digital consent in principle has fulfilled the elements of agreement as required in the principle of consensualism because it is a manifestation of the will of the parties expressed through electronic media. However, the current legal arrangements do not provide clear parameters regarding the standard of validity of digital consents, the quality of the agreement, and the mechanism of proof. Therefore, it is necessary to strengthen regulations through the implementation  of affirmative consent standards, more specific regulations on forms of digital consent, and increased legal protection for parties to realize legal certainty in the formation of electronic contracts in Indonesia.
Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Dibuat Secara Online Melalui Media Virtual Meeting Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Abu Darda; Siti Marwiyah; Ernu Widodo
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.11317

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian akta notaris yang dibuat secara online melalui media virtual meeting serta tanggung jawab hukum notaris dalam konteks tersebut menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Rumusan masalah penelitian ini mencakup bagaimana keabsahan akta notaris digital yang dibuat secara online dan bagaimana tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta digital tersebut. Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual, serta pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris digital yang dibuat melalui media virtual meeting dapat diakui sebagai bukti otentik di pengadilan, meskipun terdapat kekosongan hukum terkait prosedur verifikasi tanda tangan elektronik dan prosedur pembuatan akta digital. Hal ini menunjukkan bahwa akta digital perlu memenuhi persyaratan yang sama dengan akta konvensional agar diakui secara sah di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih jelas terkait dengan keabsahan akta digital dan penggunaan tanda tangan elektronik, guna memastikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta notaris digital.
Perlindungan Hukum Anak dari Eksploitasi Narkotika oleh Keluarga di Lingkungan Urban Miskin Agung Dwi Handoko Djoewari; Ernu Widodo; Muhammad Yustino Aribawa
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.11318

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi narkotika oleh keluarga, khususnya di lingkungan urban miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta mengidentifikasi faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi narkotika terhadap anak dalam keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan anak dari berbagai bentuk eksploitasi, implementasinya di lapangan masih belum optimal, khususnya di kawasan urban miskin. Faktor kemiskinan, ketergantungan narkotika orang tua, terbatasnya akses pendidikan, serta lemahnya sistem pengawasan sosial menjadi faktor utama yang meningkatkan kerentanan anak terhadap eksploitasi narkotika. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum, peningkatan kesejahteraan keluarga, perluasan akses pendidikan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sosial untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak dari ancaman eksploitasi narkotika.
Kajian Hukum Normatif Tentang Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Arya Fernanda Ikhsan Hadidi; Ernu Widodo; Sri Sukmana Damayanti
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.11322

Abstract

Tindak pidana narkoba merupakan permasalahan serius di Indonesia karena menimbulkan ancaman multidimensional terhadap kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, dan keamanan nasional. Sebagai negara hukum, Indonesia mengandalkan instrumen hukum untuk mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap instrumen hukum positif dalam menangani tindak pidana narkoba serta mengkaji pengaturan kewenangan antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan karya ilmiah yang relevan dengan penegakan hukum narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan pendekatan ganda dalam penanganan tindak pidana narkotika, yaitu pendekatan represif melalui sanksi pidana berat terhadap pengedar dan bandar, serta pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahguna yang dikategorikan sebagai korban. Selain itu, pengaturan kewenangan antara BNN dan Polri dirancang untuk saling melengkapi melalui koordinasi dalam kebijakan pencegahan, penyidikan, dan rehabilitasi, meskipun dalam praktiknya masih terdapat potensi tumpang tindih kewenangan penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi hukum dan sinergi kelembagaan guna mewujudkan penegakan hukum narkotika yang efektif di Indonesia.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Dana Nasabah Dalam Perbankan Deny Ayu Lestari; Ernu Widodo; Muhammad Yustino Aribawa
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.11327

Abstract

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian nasional. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan menjadi faktor utama dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Namun dalam praktiknya, berbagai tindak pidana perbankan masih sering terjadi, salah satunya adalah penggelapan dana nasabah oleh pihak yang memiliki akses terhadap pengelolaan dana tersebut. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan nasabah secara finansial tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang melakukan penggelapan dana nasabah serta untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum yang berlaku dalam menangani kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penggelapan dana nasabah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Perbankan. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dalam kegiatan operasional perbankan guna mencegah terjadinya tindak pidana yang merugikan nasabah.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENGGANTIAN LABEL PRODUK MAKANAN IMPOR KADALUARSA Immanuel Obed Anaru; Sri Astutik; Nur Handayati; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v5i5.11404

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik penggantian label produk makanan impor yang telah melewati tanggal kedaluwarsa, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum dan juga tanggung gugat terhadap pelaku usaha yang melakukan tindakan tersebut. Fenomena penggantian label kedaluwarsa menjadi permasalahan serius karena berpotensi membahayakan kesehatan konsumen dan melanggar hak mereka atas informasi yang benar sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh studi literatur dan analisis putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen meliputi perlindungan preventif melalui kewajiban pencantuman label yang benar dan pengawasan oleh BPOM, serta perlindungan represif berupa sanksi administratif, dan perdata terhadap pelaku usaha yang memalsukan atau mengganti tanggal kedaluwarsa tanpa dasar hukum yang sah. Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas pelanggaran pelaku usaha yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha sekaligus menjamin terpenuhinya hak konsumen atas produk yang aman, layak konsumsi, dan sesuai standar mutu.
Efektivitas Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Empat Tanpa Legalitas Administratif Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Perak Saut Binsar Hamonangan Manurung; Subekti; Ernu Widodo
Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Vol. 4 No. 1 (2026): NJMS - Agustus 2026
Publisher : PT. Inovasi Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor roda empat tanpa legalitas administratif masih menghadapi kendala dalam memastikan keabsahan dokumen kendaraan dan menentukan tindakan hukum yang tepat terhadap pelanggaran yang ditemukan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian terhadap pelaksanaan penegakan hukum dan efektivitasnya dalam praktik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penegakan hukum terhadap pemilik kendaraan beroda empat yang tidak memiliki dokumen administratif yang sah. Beserta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sebuah penegakan hukum di wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Studi ini menerapkan teknik penelitian hukum yang bersifat empiris dengan pendekatan hukum-sosiologis. Data penelitian diperoleh lewat wawancara, observasi di lapangan, dan kajian literatur, lalu dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang merujuk pada Teori Penegakan Hukum, Teori Efektivitas Hukum, dan Teori Sistem Hukum. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen kendaraan, proses verifikasi, penerapan sanksi administratif, serta penyelidikan jika terdapat tanda-tanda tindak pidana. Penegakan hukum telah berjalan cukup efektif, tetapi belum optimal karena belum adanya klasifikasi pendataan khusus, keterbatasan teknologi dalam mendeteksi dokumen tidak sah, keterbatasan sarana tertentu, serta belum meratanya kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum perlu diperkuat melalui penyempurnaan pendataan, optimalisasi teknologi, peningkatan kapasitas personel, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat
Services and Fulfillment of The Rights of Correctional Inmates (A Case Study at Class IIB Prison Mojokerto) Kinayung Nirwana; Subekti Subekti; Ernu Widodo
Journal of Business, Social and Technology Vol. 7 No. 3 (2026): Journal of Business, Social and Technology
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/bustechno.v7i3.732

Abstract

Background: Prison overcrowding is a major challenge that can undermine the fulfillment of correctional inmates’ rights and the rehabilitative function of correctional institutions. In Indonesia, overcrowding remains a persistent problem, particularly in regional correctional facilities with limited infrastructure and human resources. Objective: This study examines the implementation of correctional inmates’ rights at Class IIB Mojokerto Prison, identifies obstacles to rights fulfillment, and analyzes their implications for rehabilitation and social reintegration. Methods: This study employed an empirical socio-legal method with a qualitative descriptive case study approach. Data were collected through observation, in-depth interviews with 12 purposively selected informants, and documentation. Data were analyzed using the Miles-Huberman interactive model through data condensation, categorization, theme extraction, and conclusion verification. Results: The fulfillment of basic rights, including worship, food, clean water, health services, family communication, and coaching programs, has been normatively implemented. However, severe overcrowding significantly limits the effectiveness and quality of these services. In April 2025, the prison housed 1,029 inmates against an ideal capacity of 344, representing 299% occupancy. The condition particularly affects vulnerable groups, including children, women, and elderly inmates, due to limitations in facilities, health services, personnel, and rehabilitation programs Conclusion: The findings demonstrate a gap between normative rights guarantees and their practical fulfillment, primarily caused by structural resource constraints. Correctional reform should prioritize reducing overcrowding, improving infrastructure, strengthening professional personnel, and developing human rights-based rehabilitation programs to support effective social reintegration.
Co-Authors Abu Darda Agung Dwi Handoko Djoewari Arya Fernanda Ikhsan Hadidi Deny Ayu Lestari Immanuel Obed Anaru Kinayung Nirwana Mochammad Gristyan Zaputra Muhammad Yustino Aribawa Nur Handayati Saut Binsar Hamonangan Manurung Siti Marwiyah Sri Astutik Sri Sukmana Damayanti Subekti . Taqwanda Aulia Mahfud Yoyo Ucuk Suyono Yoyok Ucuk Suyono