Garuda - Garba Rujukan Digital

As a result of the legal issuance of the Financial Services Authority Regulation on the Obligation to Fulfill the Minimum Core Capital for the Existence of People's Economic Banks (Study on PT. People's Economic Bank Straightforward Dana Mandiri Padang) Arisman Susanto; Susi Delmiati; Laurensius Arliman
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/yz7wpz50

Article 13 of the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 5/POJK/03/2015 concerning Minimum Core Capital Provisions for People's Credit Banks has required all People's Credit Banks to fulfill the minimum core capital of Rp. 6 billion until the deadline ending December 31, 2024. Based on the above provisions, Bank Perkreditan Rakyat which does not have a core capital of Rp. 6 billion must find funds, including by selling its personal assets, looking for new investors and also for shareholders to sell their Bank Perkreditan Rakyat to other parties. The approach of this research is normative juridical supported by empirical juridical juridical The data used in this study are secondary data and primary data in the form of interviews. Based on the results of the research, the discussion and analysis were concluded. First, the legal consequences of the issuance of financial services authority regulations regarding the obligation to fulfill the minimum core capital for the existence of the People's Economic Bank are subject to administrative sanctions in the form of: 1) it is stated that the health level of BPR has decreased; 2) it is forbidden to open an office network; 3) it is prohibited to carry out Foreign Exchange Business Activities and electronic banking device services; 4) subject to restrictions on the area of disbursement of funds to one district that is the same as the location of the BPR office; 5) subject to remuneration restrictions or other forms equivalent to it to members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of BPR, or in return to related parties, 6) revocation of BPR's operational license. Second, the obstacles faced in the implementation of the Financial Services Authority Regulation on the obligation to fulfill the minimum core capital by the People's Economic Bank are divided into two, namely: legal and non-legal constraints. Legal obstacles are 1) limited BPR business activities, 2) merger efforts (consolidation) can eliminate the historical traces of BPR Lugas Dana Mandiri, 3) takeover efforts have the potential to cause the relocation of BPR business locations, and non-legal obstacles, namely; 1) the financial ability of BPR shareholders, 2) the existence of sectoral egos in BPR merger efforts.

The Ethical Responsibility of Forensic Doctors for the Confidentiality of Autopsy Results for the Crime of Murder Andre P; Susi Delmiati; Laurensius Arliman
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/ctx67497

The ethical responsibility of forensic doctors for the confidentiality of the results of the autopsy of the crime of murder at Bhayangkara Padang Hospital is a form of multidimensional responsibility that includes legal, ethical, social, and humanitarian aspects. In carrying out their duties, forensic doctors must maintain a balance between the obligation to assist law enforcement objectively and the protection of the dignity and privacy of victims and their families. Violations of the confidentiality of autopsy results are not only a violation of professional ethics, but also have the potential to be a violation of criminal and administrative law, which can ultimately damage the integrity of forensic institutions and public trust in the judicial system. Therefore, this responsibility must be carried out with full professional awareness, high integrity, and compliance with legal norms and noble human values. Obstacles in the implementation of the ethical responsibility of forensic doctors at Bhayangkara Padang Hospital for the confidentiality of the results of the autopsy of the crime of murder include two main dimensions, namely legal constraints and non-legal constraints. Legal obstacles include the indecisiveness of norms in Law Number 17 of 2023 concerning Health, weak structural protection for medical data, overlap between health law and criminal procedure law, and the absence of sectoral regulations that specifically regulate forensic medicine. Meanwhile, non-legal constraints include weak information security systems, low ethical literacy, social pressure on forensic doctors, lack of cross-sector training, limited support facilities, and cultural influences that sometimes do not support efforts to maintain medical confidentiality.

Strategi Unit Reserse Kriminal Polresta Padang Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Aksi Tawuran Yudarman; Susi Delmiati; Laurensius Arliman
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 3 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/aepaxe43

Kewenangan Kepolisian melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Salah satunya adalah strategi pencegahan yang dilakukan oleh Unit Reserse Kriminal Polresta Padang terhadap tindak pidana penganiayaan dalam aksi tawuran. Selain merupakan perbuatan yang mengganggu Kamtibmas juga menimbulkan tindak pidana penganiayaan. Mengingat dalam aksi tawuran melibatkan anak, sehingga pencegahan jauh lebih efektif dan murah dibandingkan penanganan secara hukum. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif yang memberikan gambaran strategi pencegahan terhadap tindak pidana penganiayaan dalam aksi tawuran. Metode pendekatan menggunakan pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen dan data primer diperoleh dari wawancara. Strategi Unit Reserse Kriminal Polresta Padang dalam upaya tindak pidana penganiayaan pada aksi tawuran terdiri dari: (1) sosialisasi ke sekolah-sekolah satu kali dalam sebulan. (2) mengadakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yaitu patroli dan memblokir jalan pada jam malam di titik rawan terjadinya aksi tawuran sesuai Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hambatan yuridis yang ditemui adalah menekankan diversi dan pembinaan. Hambatan non yuridis (1) belum adanya kerja sama antara kepolisian, (2) dinas pendidikan dan pemerintah daerah sehingga upaya pencegahan belum berkesinambungan, karena strategi pencegahan harus bersifat integratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan pendekatan preemptif, preventif, dan edukatif secara berkesinambungan.

Penerapan Unsur Pemberatan oleh Penyidik Pada Tindak Pidana Pencurian Kabel di Objek Ekowisata Bukit Cambai Irhas Murad; Laurensius Arliman; B. Patmawanti
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 1 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/tabntb72

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan unsur pemberatan oleh penyidik pada Polsek Danau Kembar Polres Solok Arosuka terhadap tindak pidana pencurian kabel di Objek Ekowisata Bukit Cambai adalah dengan menerapkan unsur pemberatan karena pencurian pada malam hari. Unsur pemberatan lainnya yang diterapkan oleh penyidik adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Melakukannya secara berulang kali dengan cara yang sama. Terdapat unsur kerjasama dan perencanaan yang berulang. Penerapan unsur pemberatan, pendekatan yang dilakukan oleh penyidik Polsek Danau Kembar juga mengacu pada prinsip kepastian hukum, di mana setiap unsur dalam Pasal 363 KUHP harus dibuktikan secara jelas sebelum dapat diterapkan. Kendala yang ditemui dalam penerapan unsur pemberatan oleh Penyidik Pada Polsek Danau Kembar Polres Solok Arosuka terhadap tindak pidana pencurian kabel di Objek Ekowisata Bukit Cambai adalah kurangnya alat bukti yang bersifat langsung dan objektif. Kesulitan dalam menghadirkan saksi yang kredibel dan memiliki informasi langsung. Minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kejadian yang mencurigakan secara cepat. Kesulitan melacak jaringan penadah yang menerima barang hasil curian. Waktu dan sumber daya yang terbatas dalam proses penyidikan. Penyidik di Polsek Danau Kembar memiliki keterbatasan dalam jumlah personel serta sumber daya yang dapat digunakan untuk menyelidiki kasus ini secara lebih mendalam. Perbedaan penilaian antara penyidik dan jaksa mengenai apakah suatu tindakan pencurian dilakukan dalam keadaan memberatkan atau tidak. Kurangnya koordinasi antara penyidik dengan pihak pengelola objek wisata dalam pengamanan bukti-bukti yang ada di lokasi kejadian.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Laurensius Arliman; Marcello Guido Immanuel; Fitra Mulyawan
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 2 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/mfkp3614

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki ancaman pidana paling serius dalam hukum positif Indonesia. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Kompleksitas tindak pidana pembunuhan tidak hanya terletak pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga pada motif, cara melakukan perbuatan, serta kondisi sosial dan psikologis pelaku. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk melakukan pertimbangan hukum secara cermat dengan berlandaskan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pbr dan Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbr, serta mengkaji penerapan pidana oleh hakim dalam kedua putusan tersebut, khususnya terkait pengaruh motif pelaku dan fakta-fakta persidangan terhadap berat atau ringannya sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Bahan hukum primer meliputi KUHP, KUHAP, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, serta kedua putusan pengadilan yang dianalisis, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli hukum pidana. Seluruh bahan hukum dianalisis secara sistematis dan logis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur formil tindak pidana pembunuhan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan, serta tujuan pemidanaan. Pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut mencakup pertimbangan yuridis yang bersumber pada fakta-fakta persidangan dan pembuktian unsur Pasal 338 KUHP, serta pertimbangan sosiologis yang memperhatikan nilai-nilai hidup dalam masyarakat dan kondisi subjektif terdakwa. Meskipun kedua perkara menggunakan dasar hukum yang sama, terdapat perbedaan dalam penerapan pidana, yang mencerminkan penerapan asas individualisasi pemidanaan, yaitu bahwa pidana harus disesuaikan dengan kondisi konkret pelaku dan peristiwa pidana yang dilakukan.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search