Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Literasi Digital Guru dan Kesiapan Implementasi Kurikulum Abad 21 di Indonesia: Sintesis Tematik Temuan Studi Systematic Literature Review Nur Asiah; Eogenie Lakilaki; Nur Jumriatunnisah; Jimmy Malintang; Muhammad Rizky
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16478

Abstract

Transformasi digital pasca-pandemi telah mempercepat adopsi teknologi di bidang pendidikan, menjadikan literasi digital guru sebagai prasyarat utama untuk perencanaan, pengajaran, dan penilaian berkualitas tinggi, serta implementasi kurikulum abad ke-21 di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mensintesis bukti mengenai literasi digital guru dan kesiapan mereka dalam mengimplementasikan tuntutan kurikulum abad ke-21 di Indonesia. Studi ini menggunakan tinjauan literatur sistematis dengan sintesis tematik dan melaporkan proses tinjauan menggunakan PRISMA 2020. Populasi terdiri dari artikel jurnal yang telah direview oleh rekan sejawat tentang guru/sekolah Indonesia (2021–2025), dengan sampel mencakup studi yang memenuhi kriteria inklusi yang telah ditentukan. Data dikumpulkan menggunakan lembar ekstraksi terstruktur dan protokol pengkodean tematik, kemudian dianalisis melalui pengkodean terbuka, pengembangan tema, dan interpretasi lintas studi. Hasil menunjukkan pergeseran dari konsepsi teknis ke konsepsi pedagogis literasi digital, sementara kesiapan dipengaruhi oleh faktor pedagogis, infrastruktur, dan organisasional. Tinjauan ini menyimpulkan bahwa indikator standar dan dukungan pada tingkat ekosistem diperlukan untuk memperkuat implementasi kurikulum yang adil.
Edukasi Manajemen Uang untuk Anak di Sekolah Dasar: Sebuah Pengabdian Eogenie lakilaki; Rizqi Amalia; Yulistina; Helmita; Muhammad Rizky
Jurnal Pengabdian Cendekia Vol. 2 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Cendekia
Publisher : PT Pustaka Cendekia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71417/jpc.v2i1.142

Abstract

Fenomena perilaku konsumtif di kalangan anak sekolah dasar di Indonesia menunjukkan rendahnya literasi keuangan dengan hanya 38,03% masyarakat Indonesia memiliki literasi keuangan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan program edukasi manajemen uang yang komprehensif dan inovatif bagi siswa sekolah dasar melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) dengan mixed methods yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh siswa sekolah dasar berusia 7 hingga 12 tahun, dengan sampel siswa kelas 4, 5, dan 6 yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian meliputi observasi, angket pemahaman, panduan wawancara, dan lembar evaluasi, dengan teknik analisis data menggunakan triangulasi, reduksi data, penyajian data, dan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pemahaman siswa sebesar 35,7% dari pre-test 56% menjadi post-test 76%, dengan aspek sikap mencapai 84,88% dan keterampilan menabung mencapai 88,34%. Media pembelajaran interaktif berupa diorama, puzzle, dan video edukasi mencapai efektivitas 92% dalam meningkatkan antusiasme siswa. Kolaborasi guru, orang tua, dan lembaga keuangan menciptakan ekosistem pembelajaran holistik dengan 92% guru dan 76% orang tua aktif memberikan dukungan. Kesimpulan penelitian ini adalah program edukasi literasi keuangan dengan pendekatan PAR terbukti efektif meningkatkan pemahaman, sikap, dan keterampilan finansial siswa sekolah dasar secara signifikan.
The Role of Sharia Economic Law in Enhancing the Digitalization of MSMEs: A Systematic Literature Review Eogenie Lakilaki; Faza Syauqi Amiq; Maulana Jaffar Iqbal; Muhammad Rizky; Nanda Rasinta
Al Urwah : Sharia Economics Journal Vol. 2 No. 4 (2025)
Publisher : Takaza Innovatix Labs Ltd.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61536/alurwah.v2i4.541

Abstract

The policy of increasing the Value Added Tax (VAT) rate from 10% to 11% since April 2022 serves as a strategic fiscal instrument for the government to strengthen state revenue, with VAT contributing 30–35% to total national tax revenue. However, the regressive nature of VAT potentially imposes a heavier economic burden on specific segments of society. Low-income households allocate more than 55% of their expenditure to basic needs (food, energy, and transportation). The VAT increase triggers commodity price hikes through a price pass-through mechanism ranging from 60–80%, thereby driving inflation within the administered prices component. This potentially exerts direct pressure on the purchasing power of the poor, reduces consumption volume, and ultimately risks weakening aggregate demand and national economic growth, given that household consumption accounts for over 50% of Indonesia's GDP. Although the government has distributed social assistance (Direct Cash Assistance/BLT, Family Hope Program/PKH, and subsidies) and implemented VAT exemptions on certain basic necessities, the effectiveness and adequacy of these compensatory measures remain a subject of debate. This study aims to provide comprehensive empirical evidence regarding the impact of the VAT rate hike on the purchasing power of low-income households and short-term inflation dynamics in Indonesia. The study employs a descriptive-analytical research approach, using secondary data such as the National Socio-Economic Survey (Susenas), inflation data from Statistics Indonesia (BPS), and a literature review of relevant prior empirical studies. The analysis indicates that the impact of the VAT increase on public welfare is contextual and heavily influenced by the consumption structure of society. This research is crucial for providing fiscal policy recommendations that are fairer, more responsive, and balanced between achieving state revenue targets (fiscal objectives) and protecting the socio-economic welfare of society (public welfare).