Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya JUSTISI Jurnal Hukum Unsulbar
Ulil Amri
Universitas Mulawarman
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
DARI REPRESI KE KOLABORASI: PELUANG KEMITRAAN SIPIL DALAM HUBUNGAN NEGARA & OMS DI INDONESIA Viyani Annisa Permatasari Maasba; Ulil Amri; Wida Ramona Haryadi; Orin Gusta Andini
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i1.5854

Abstract

Negara merupakan entitas yang memiliki kuasa atas regulasi dan kebijakan, hingga mengontrol ruang sipil, di sisi lain organisasi masyarakat sipil berperan sebagai watchdog dalam mengawasi kebijakan publik agar lebih transparan dan akuntabel, termasuk melakukan advokasi dan pemberdayaan masyarakat terkait pemenuhan hak-hak dasarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peluang bagi hubungan negara dan OMS untuk bertransformasi menuju pola yang lebih kolaboratif dengan negara. Dengan metode penelitian normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peluang kemitraan strategis dengan lembaga negara independen yang berperan penting dalam mengawasi pelayanan publik yang diakses oleh masyarakat, salah satunya adalah Ombudsman. Kesamaan tujuan Ombudsman dan OMS untuk memperkuat akuntabilitas pelayanan publik dan melindungi hak-hak masyarakat merupakan peluang kolaborasi yang harus dikembangkan. Ombudsman memiliki kewenangan formal dan legitimasi negara, sedangkan OMS memiliki kedekatan dengan masyarakat, data lapangan, dan kapasitas advokasi. Kolaborasi keduanya diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan layanan publik atas hak dasar masyarakat terpenuhi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di birokrasi pemerintah.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Ulil Amri; Puspitasari Rusdi; Afif Muhni
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.82970

Abstract

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah memposisikan korporasi sebagai pihak yang cukup sentral sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara. Korporasi sebagai entitas baru dalam hukum pidana menyisakan pertanyaan mengenai konsep pertanggungjawaban dan stelsel pemidanaan korporasi dalam hukum pidana. Artikel ini membahas mengenai unsur kesalahan korporasi, sifat melawan hukum formil dan materil yang memenuhi perbuatan korporasi dan stelsel/model pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Artikel ini memberikan penjelasan bahwa ahli yang berpandangan monistis melihat bahwa pemidanaan korporasi dapat dipertanggungjawabankan hanya dengan syarat bahwa perbuatannya harus memenuhi delik dalam undang-undang yang diperkuat oleh Teori Strict Liability. Sementara dalam pandangan dualistis, korporasi dapat dipidana dengan syarat minimal terpenuhinya unsur actus reus dan mens rea. Pendapat ini dikuatkan oleh teori vicarious liability, teori directing mind, teori identification, teori agregat, dan teori budaya korporasi. Terdapat tiga jenis model pemidanaan terhadap korporasi diantaranya pengurus sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi pembuat, pengurus yang bertanggungjawab, dan korporasi pembuat dan korporasi yang bertanggungjawab.
From Contractual Breach to Corporate Criminal Liability: Exploitation of Debtor Data by Account Officers in Indonesia Afif Muhni; Muhammad Basri; Syarif Saddam Rivanie; Nuriyah Fara Muthia; Ulil Amri
JUSTISI Vol. 12 No. 2 (2026): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v12i2.5298

Abstract

The aim of this study is to analyze criminal liability for data exploitation committed by an AO in order to establish corporate liability against the receiving bank. The method used in this study is a normative approach with legal and conceptual perspectives. This study analyzes the shift in the nature of illegality from a breach of contract to criminal data exploitation. The novelty of this study demonstrates that recipient banks, which derive economic benefits from such illegal data, qualify as Beneficial Owners subject to corporate criminal liability under the doctrine of Vicarious Liability. The results of this study indicate that the transfer of data without specific written consent constitutes a criminal offense under Article 65(2) of the Personal Data Protection Act. Conclusion This study recommends the establishment of criminal policies based on Economic Analysis of Law, applying cumulative sanctions: imprisonment for individuals and substantial administrative fines for corporations. This step is crucial to eliminate the economic incentives behind data crimes and ensure legal certainty in the digital banking environment.
Co-Authors Afif Muhni Muhammad Basri Nuriyah Fara Muthia Orin Gusta Andini Puspitasari Rusdi Syarif Saddam Rivanie Viyani Annisa Permatasari Maasba Wida Ramona Haryadi