Garuda - Garba Rujukan Digital

KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PADA KANTOR LURAH KAYUMALUE PAJEKO DI KOTA PALU Lenang Lenang; Juemi Juemi; Rizmala Nadiah Borahima
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 1 No. 1 (2025): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan administrasi publik di Kantor Lurah Kayumalue Pajeko berdasarkan lima dimensi SERVQUAL: keandalan, fasilitas, daya tanggap, jaminan, dan empati. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap petugas dan masyarakat di Kantor Lurah Kayumalue Pajeko. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk mengidentifikasi permasalahan dan mengusulkan langkah-langkah perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi telah berjalan cukup baik, namun belum optimal. Permasalahan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, kurangnya fasilitas pendukung, respons yang belum cepat dan tepat, implementasi jaminan pegawai yang belum merata, serta kurang konsistennya penerapan empati oleh seluruh petugas. Untuk itu, disarankan adanya peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana dan teknologi yang memadai, penguatan sistem pengaduan masyarakat, pemerataan hak dan perlindungan ASN, serta penanaman budaya empati guna meningkatkan kualitas dan kepuasan pelayanan publik di lingkungan kelurahan.

KINERJA KORPS BRIMOB DALAM PENANGGULANGAN AKSI HURU HARA DAN UNJUK RASA DI WILAYAH KOTA PALU Agung Agung; Juemi Juemi; Rizmala Nadiah Borahima
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 1 No. 1 (2025): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Korps Brigade Mobil (Brimob) dalam penanggulangan aksi huru hara dan unjuk rasa di wilayah Kota Palu. Fokus kajian diarahkan pada lima indikator utama kinerja, yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Brimob dalam aspek pelatihan, tanggung jawab, dan kepemimpinan dinilai cukup baik oleh responden. Namun, masih terdapat kelemahan dalam aspek kualitas layanan di lapangan, dokumentasi jumlah aksi demonstrasi, dan ketepatan waktu dalam pemulihan keadaan normal pasca-aksi. Faktor penghambat kinerja antara lain adalah kondisi lapangan yang tidak kondusif, kurangnya pencatatan yang sistematis, serta rendahnya kepuasan masyarakat terhadap hasil penanganan aksi. Sementara itu, faktor pendukung mencakup semangat tanggung jawab anggota serta gaya kepemimpinan yang efektif. Dengan demikian, diperlukan strategi peningkatan kualitas pelayanan, perbaikan sistem dokumentasi, serta pendekatan yang lebih humanis dalam pengendalian massa untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap institusi Brimob.

EFEKTIVITAS SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI DALAM PELAPORAN KEUANGAN PADA BIDANG KEUANGAN KANTOR KEPOLISIAN RESOR MOROWALI UTARA Reynaldi Gogali; Daniel T. Todapa; Rizmala Nadiah Borahima
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 1 No. 1 (2025): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam pelaporan keuangan pada Bagian Keuangan Kepolisian Resor (Polres) Morowali Utara. Dengan menggunakan teori efektivitas organisasi, penelitian menemukan bahwa penerapan SAKTI belum sepenuhnya efektif pada tiga aspek utama. Pada aspek adaptasi, implementasi SAKTI menghadapi tantangan awal yang signifikan, namun dapat diatasi melalui pelatihan intensif dan dukungan manajemen sehingga personel mampu menyesuaikan diri. Pada aspek integrasi, sistem belum efektif dalam mengintegrasikan data keuangan, sehingga masih terdapat duplikasi data dan proses kerja yang kurang efisien. Pada aspek pencapaian tujuan, pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu masih terkendala oleh masalah jaringan dan keterbatasan sumber daya manusia. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur, pelatihan berkelanjutan, dan penguatan kapasitas SDM untuk mendukung optimalisasi penerapan SAKTI di lingkungan Polres Morowali Utara.

FUNGSI PENGAWASAN SEKRETARIS DESA TERHADAP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA WATURALELE KECAMATAN SIGI KOTA KABUPATEN SIGI Irmawati Irmawati; Daniel T. Todapa; Rizmala Nadiah Borahima
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 1 No. 1 (2025): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan sekretaris desa terhadap administrasi kependudukan di Desa Waturalele, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekretaris desa telah melaksanakan fungsi pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti memastikan kelengkapan dokumen, membina perangkat desa, dan memeriksa prosedur layanan administrasi kependudukan. Namun, pelaksanaan pengawasan belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia dengan pendidikan tinggi, penguasaan teknologi informasi yang rendah, serta koordinasi internal yang belum efektif. Selain itu, fasilitas pendukung pelayanan administrasi masih terbatas, dan kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa penting relatif rendah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman prosedur administrasi kependudukan dan penguasaan teknologi informasi. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan sarana dan prasarana pendukung seperti penyediaan perangkat komputer, akses internet yang memadai, serta sistem arsip digital yang terstandar. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan akurasi data. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami prosedur, manfaat, dan kewajiban melaporkan peristiwa penting kependudukan, sehingga tercipta pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa yang tertib, cepat, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPERASI PATUH DALAM TERTIB LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES MOROWALI Sulaiman Sulaiman; Juemi Juemi; Rizmala Nadiah Borahima
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2025): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu upaya strategis dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan berkendara di jalan raya. Kepolisian Republik Indonesia secara rutin melaksanakan Operasi Patuh sebagai bentuk implementasi kebijakan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Operasi Patuh di wilayah hukum Polres Morowali dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Edwards III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, masyarakat pengguna jalan, serta pelanggar lalu lintas, dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Operasi Patuh di Morowali telah dijalankan melalui berbagai media komunikasi, baik sosialisasi langsung, media sosial, maupun kerja sama dengan media lokal. Namun, masih terdapat kendala berupa kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan jangkauan sosialisasi, serta adanya persepsi negatif bahwa operasi hanya bertujuan untuk penindakan tilang. Dari aspek sumber daya, keterbatasan jumlah personel, sarana prasarana, dan anggaran menjadi tantangan yang perlu diatasi. Pada aspek disposisi, aparat menunjukkan komitmen dan kedisiplinan yang baik, meskipun masih ditemukan persepsi ketidakadilan dalam penindakan. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, pembagian tugas sudah jelas, namun koordinasi antar-institusi dan efektivitas pengawasan di lapangan masih perlu ditingkatkan. Kesimpulannya, Operasi Patuh di Morowali telah berjalan cukup efektif, tetapi memerlukan perbaikan dalam perluasan metode komunikasi, penambahan sumber daya, serta penguatan koordinasi antar-stakeholder. Dengan perbaikan tersebut, Operasi Patuh diharapkan dapat lebih optimal dalam membangun budaya tertib lalu lintas dan menurunkan angka pelanggaran di Morowali.

KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA LAYANAN ANGKUTAN ANTAR KOTA DI SULAWESI TENGAH Nartin S. Mursa; Juemi Juemi; Rizmala Nadiah Borahima
PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy Vol. 1 No. 1 (2025): PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy
Publisher : PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan angkutan umum antarkota dalam provinsi di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah. Layanan angkutan umum merupakan aspek vital dalam menunjang mobilitas masyarakat dan pembangunan daerah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN memiliki peran penting dalam pengaturan, pengawasan, dan pemberian layanan transportasi, namun kinerjanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, dukungan teknologi yang minim, kebijakan regulasi yang belum sepenuhnya sinkron antara pusat dan daerah, serta sarana prasarana yang belum memadai. Meskipun begitu, ASN tetap berupaya menjalankan tugas dengan profesional, termasuk menjaga kuantitas, kualitas, jangka waktu pelayanan, kehadiran, dan sikap kooperatif dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, peningkatan kinerja ASN perlu didukung oleh kebijakan yang berorientasi pada penguatan kapasitas, peningkatan teknologi layanan, serta koordinasi antar stakeholder yang lebih optimal.

KINERJA APARAT KEPOLISIAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN PADA WILAYAH HUKUM KANTOR KEPOLISIAN RESOR MOROWALI Suprianto Suprianto; Juemi Juemi; Nora Ariani; Rizmala Nadiah Borahima
PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy Vol. 1 No. 2 (2026): PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy
Publisher : PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Polres Morowali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data utama. Informan dalam penelitian ini terdiri atas Kapolres Morowali, anggota kepolisian, serta masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan ilegal. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan temuan berdasarkan indikator kualitas kerja, kuantitas kerja, dan pelaksanaan tugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek kualitas kerja, aparat kepolisian telah melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur, melakukan pengumpulan bukti secara sistematis, serta menjalin koordinasi dengan instansi terkait. Dari aspek kuantitas kerja, aparat kepolisian dinilai cukup aktif dalam melakukan operasi penindakan, patroli rutin, serta merespons laporan masyarakat terkait aktivitas pertambangan ilegal. Namun, dari aspek pelaksanaan tugas, masih ditemukan berbagai kendala, seperti kesulitan menindak pelaku utama, dugaan keterlibatan oknum, serta kebocoran informasi yang menyebabkan penindakan belum memberikan efek jera secara maksimal. Oleh karena itu, meskipun kinerja aparat kepolisian menunjukkan hasil yang cukup baik, peningkatan efektivitas penegakan hukum masih diperlukan agar pertambangan ilegal dapat ditangani secara lebih optimal dan berkelanjutan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA CARA PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI SATLANTAS POLRES MOROWALI Moh. Fadzil Nur; Juemi Juemi; Rizmala Nadiah Borahima
PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy Vol. 1 No. 2 (2026): PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy
Publisher : PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas di Satuan Lalu Lintas Polres Morowali. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan personel, kompleksitas prosedur administrasi, koordinasi antarunit yang belum efektif, serta masih terbatasnya pemanfaatan media digital untuk sosialisasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, terdapat faktor pendukung berupa kejelasan pembagian tugas dan komitmen petugas dalam penanganan kecelakaan. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi, kapasitas sumber daya, dan kualitas komunikasi kebijakan kepada masyarakat.

PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN DALAM UPAYA PENURUNAN STUNTING DI DESA PORAME KECAMATAN KINOVARO KABUPATEN SIGI Nora Ariani; Juemi Juemi; Afdal Afdal; Rizmala Nadiah Borahima; Hijra Yanti
LEMBAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2026): LEMBAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang masih menjadi tantangan di berbagai wilayah, termasuk di Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi. Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait gizi, pola asuh, serta keterbatasan peran kelembagaan desa dalam upaya pencegahan stunting menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas kelembagaan desa dalam mendukung penurunan angka stunting melalui pendekatan edukasi dan pendampingan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi, edukasi gizi, serta pendampingan kepada masyarakat dan perangkat desa yang melibatkan kader kesehatan dan mahasiswa. Kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, serta pemberian informasi terkait pentingnya gizi seimbang dan pencegahan stunting sejak 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terkait penyebab dan dampak stunting, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya peran keluarga dan kelembagaan desa dalam pencegahan stunting. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program pemberian makanan tambahan dan upaya kesehatan berbasis komunitas. Kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi positif dalam memperkuat kapasitas masyarakat dan kelembagaan desa dalam upaya penurunan stunting. Oleh karena itu, diperlukan keberlanjutan program melalui sinergi antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search