Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Law and Communication Journal
Lamhot Hutahaean
Universitas Mpu Tantular
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS TUGAS DAN KEWENANGAN POLRI DALAM MENANGANI TIDAK KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Daniel Mari Hot Nababan; Appe Hutauruk; Lamhot Hutahaean; Rony Hutahaean; Heru Mario
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai fenomena hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial serta mengkaji tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanganannya. Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang memiliki tingkat bahaya tinggi karena tidak hanya merugikan harta benda, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan dipengaruhi oleh faktor internal pelaku, faktor eksternal lingkungan sosial, faktor situasional, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, Polri memiliki kewenangan strategis dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pelaksanaan penyidikan masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan penafsiran norma, keterbatasan sumber daya, dan tantangan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan pencurian dengan kekerasan memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui penindakan represif, tetapi juga melalui upaya preventif, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan profesionalisme aparat penegak hukum guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Digital di Indonesia: A Systematic Review Mardiman Sane; Hotman Sinambela; Rony Eli Hutahaean; Lamhot Hutahaean; Lasbok Marbun
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 12 (2025): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i12.3170

Abstract

The advancement of digital services in Indonesia has significant implications for personal data protection as an integral part of the right to privacy and human dignity. The right to privacy serves as a prerequisite for individual autonomy within a constitutional state (Rechtsstaat). The increasing utilization of data prompted the enactment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law), which replaces the partial regime of the Electronic Information and Transactions (ITE) Law. This research employs a Systematic Literature Review (SLR) using the PRISMA protocol on 30 national and international journals (2018–2025) to examine the implementation of the PDP Law, data breach cases, as well as normative and practical gaps. The results indicate that while the PDP Law is more comprehensive, its implementation faces several obstacles: low data literacy, limited capacity of data controllers, the absence of an independent supervisory authority, and weak enforcement mechanisms. Effective data protection requires regulatory strengthening, the establishment of an independent supervisory body, and capacity building for all stakeholders.
Co-Authors Appe Hutauruk Daniel Mari Hot Nababan Heru Mario Hotman Sinambela Lasbok Marbun Mardiman Sane Rony Eli Hutahaean Rony Hutahaean