Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Keadilan Keadilan Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Olivia Rizka Vinanda
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah dan Hukum Positif terhadap Kerusakan dalam Sewa-Menyewa Kost : Studi di Wisma Karnetta Putri Sukarame Bandar Lampung Dina Agustin; Yufi Wiyos Rini Masykuroh; Olivia Rizka Vinanda
Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Vol. 6 No. 2 (2024): Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/ai.v6i2.997

Abstract

The practice of mu'amalah activities has renting (ijarah). So in this study about the rent of the Wisma Karnetta Putri boarding house located at Gg. Nuja 1, Way Dadi Village, Sukarame District, Bandar Lampung. The main problem in this study is that there is an agreement that is not in accordance with the agreement at the beginning of the ijarah contract or rent, namely the action of the boarding house owner who coerces The tenant reimburses the damage to the facilities or items of the boarding house even though the damage is not to the tenant's fault. The formulation of the problem in this study is what are the damages incurred by tenants at Wisma Karnetta Putri Sukarame Bandar Lampung and how is . The purpose of this study is to find out What are the damages incurred by tenants at Wisma Karnetta Putri Sukarame Bandar Lampung and to find out how the Analysis of Sharia Economic Law and Positive Law on Damage in Renting a Boarding House (Study at Wisma Karnetta Putri Sukarame Bandar Lampung). The method used by the researcher in the study is a qualitative method that includes which is borne by tenants at Wisma Karnetta Putri Sukarame Bandar Lampung and to find out how the Analysis of Sharia Economic Law and Positive Law on Damage in Renting a Boarding House (Study at Wisma Karnetta Putri Sukarame Bandar Lampung). The methods used by the researcher in the research are qualitative methods that are included in field research and data collection techniques through interviews and documentation. The results of the research on the practice of renting a boarding house on the damage to renting a boarding room borne by the tenant at Wisma Karnetta Putri Sukarame Bandar Lampung are in the form of damage to the well water pump machine, lights that go off caused by lightning, and damaged water faucets, and in the lease contract (ijarah}) there are boarding house rental activities that are detrimental to other parties, namely the tenant, Because the tenant of the boarding house must replace the damage to the boarding facility even if the damage This is not due to the tenant's fault.
Analisis Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Pasal 43 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Mlik Negara/Daerah Lais Batrisiya; Eti Karini; Olivia Rizka Vinanda
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 8 (2026): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i8.4051

Abstract

The management of regional assets, particularly land assets, is a legal obligation of the regional government as stipulated in Article 43 paragraph (1) of Government Regulation Number 27 of 2014, which requires management to be carried out in an orderly, effective, efficient, transparent and accountable manner. This study aims to analyze the role and responsibilities of the Mesuji Regency Regional Government in implementing these provisions, through a study at the Regional Finance and Asset Management Agency (BPKAD). The method used is empirical legal research through interviews with relevant officials and staff. The results of the study indicate that institutionally, BPKAD has carried out the functions of administering, securing and utilizing land assets, but its implementation has not been fully optimal. There are a number of multidimensional obstacles, including uncertified land assets, overlapping ownership and limited human resources and budget. These conditions have an impact on weak legal certainty over regional assets and have the potential to cause state losses. This study concludes that the success of regional land asset management depends not only on the internal capacity of BPKAD, but also requires effective cross-agency coordination, particularly with the National Land Agency, in order to realize accountable and legally just regional asset governance.
ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PASAL 58 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG Agil Abelard; Mohammad Yasir Fauzi; Olivia Rizka Vinanda
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/rqeb2z69

Abstract

Penelitian ini membahas analisis Fiqih Siyasah terhadap peran pengatur lalu lintas informal sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung. Keberadaan pengatur lalu lintas informal merupakan fenomena sosial yang masih ditemukan di beberapa titik kepadatan lalu lintas. Keberadaan mereka dianggap membantu masyarakat dalam memperlancar arus kendaraan, namun di sisi lain menimbulkan persoalan hukum karena aktivitas pengaturan lalu lintas tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan resmi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pengatur lalu lintas informal dalam penyelenggaraan transportasi di Kota Bandar Lampung serta menganalisisnya berdasarkan perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan kajian Fiqih Siyasah. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Koordinator Lapangan Bagian Lalu Lintas, pengemudi angkutan umum, dan pengatur lalu lintas informal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengatur lalu lintas informal memiliki peran sosial dalam membantu kelancaran kendaraan, terutama pada lokasi yang mengalami kepadatan lalu lintas. Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017, kewenangan penyelenggaraan transportasi dan pengaturan lalu lintas tetap berada pada pemerintah melalui instansi yang berwenang. Dalam perspektif Fiqih Siyasah, keberadaan pengatur lalu lintas informal dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan masyarakat, tetapi pelaksanaannya tetap harus berada dalam pengawasan pemerintah sebagai ulil amri agar tidak menimbulkan mudarat dan tetap sesuai dengan prinsip ketertiban, keselamatan, serta kepentingan umum. Kata Kunci: Fiqih Siyasah, Pengatur Lalu Lintas Informal, Pasal 58 Peraturan Daerah, Transportasi, Kota Bandar Lampung.
ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP KEBIJAKAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PADA MASA PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN Azka Rahman Panegara merda faradiba; Maimun; Olivia Rizka Vinanda
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/xsherc12

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyāsah Tanfīdziyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (library research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, buku, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan implementasi program dengan konsep-konsep Siyāsah Tanfīdziyyah dan maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ditinjau dari perspektif Siyāsah Tanfīdziyyah, kebijakan tersebut telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan, maslahah, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Selain itu, program ini juga sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifẓ al-nafs), menjaga akal (hifẓ al-'aql), dan menjaga keturunan (hifẓ al-nasl). Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan penguatan dalam aspek pemerataan distribusi, pengawasan anggaran, serta keberlanjutan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan Masyarakat. Kata Kunci: Siyāsah Tanfīdziyyah, Program Makan Bergizi Gratis, Kebijakan Publik, Kesejahteraan Masyarakat, Maqāṣid al-Syarī‘ah.
ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PASAL 58 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG Agil Abelard; Mohammad Yasir Fauzi; Olivia Rizka Vinanda
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/rqeb2z69

Abstract

Penelitian ini membahas analisis Fiqih Siyasah terhadap peran pengatur lalu lintas informal sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung. Keberadaan pengatur lalu lintas informal merupakan fenomena sosial yang masih ditemukan di beberapa titik kepadatan lalu lintas. Keberadaan mereka dianggap membantu masyarakat dalam memperlancar arus kendaraan, namun di sisi lain menimbulkan persoalan hukum karena aktivitas pengaturan lalu lintas tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan resmi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pengatur lalu lintas informal dalam penyelenggaraan transportasi di Kota Bandar Lampung serta menganalisisnya berdasarkan perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan kajian Fiqih Siyasah. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Koordinator Lapangan Bagian Lalu Lintas, pengemudi angkutan umum, dan pengatur lalu lintas informal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengatur lalu lintas informal memiliki peran sosial dalam membantu kelancaran kendaraan, terutama pada lokasi yang mengalami kepadatan lalu lintas. Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017, kewenangan penyelenggaraan transportasi dan pengaturan lalu lintas tetap berada pada pemerintah melalui instansi yang berwenang. Dalam perspektif Fiqih Siyasah, keberadaan pengatur lalu lintas informal dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan masyarakat, tetapi pelaksanaannya tetap harus berada dalam pengawasan pemerintah sebagai ulil amri agar tidak menimbulkan mudarat dan tetap sesuai dengan prinsip ketertiban, keselamatan, serta kepentingan umum. Kata Kunci: Fiqih Siyasah, Pengatur Lalu Lintas Informal, Pasal 58 Peraturan Daerah, Transportasi, Kota Bandar Lampung.
ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP KEBIJAKAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PADA MASA PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN Azka Rahman Panegara merda faradiba; Maimun; Olivia Rizka Vinanda
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/xsherc12

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyāsah Tanfīdziyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (library research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, buku, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan implementasi program dengan konsep-konsep Siyāsah Tanfīdziyyah dan maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ditinjau dari perspektif Siyāsah Tanfīdziyyah, kebijakan tersebut telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan, maslahah, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Selain itu, program ini juga sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifẓ al-nafs), menjaga akal (hifẓ al-'aql), dan menjaga keturunan (hifẓ al-nasl). Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan penguatan dalam aspek pemerataan distribusi, pengawasan anggaran, serta keberlanjutan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan Masyarakat. Kata Kunci: Siyāsah Tanfīdziyyah, Program Makan Bergizi Gratis, Kebijakan Publik, Kesejahteraan Masyarakat, Maqāṣid al-Syarī‘ah.
Co-Authors Agil Abelard Azka Rahman Panegara merda faradiba Dina Agustin Eti karini Lais Batrisiya Maimun Mohammad Yasir Fauzi Yufi Wiyos Rini Masykuroh