Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Perdesaan: Analisis Eksternalitas Negatif Pembakaran Lahan Gambut dan Alternatif Kebijakan Berkelanjutan di Provinsi Riau Siregar, Diana Gusma; Panjaitan, Daniel Fransisco; Kristin, Indri Lidia; Safitri, Laila Jumiati; Taryono, Taryono
IKRAITH-EKONOMIKA Vol. 9 No. 2 (2026): IKRAITH-EKONOMIKA Vol 9 No 2 Juli 2026
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37817/ikraith-ekonomika.v9i2.6557

Abstract

Provinsi Riau sebagai pemilik kawasan gambut terluas di Indonesia (±5,4 juta hektare) menghadapi persoalan struktural berulang berupa pembakaran lahan gambut yang menimbulkan eksternalitas negatif multidimensi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak eksternalitas negatif pembakaran lahan gambut terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan perdesaan di Provinsi Riau, serta merumuskan alternatif kebijakan berkelanjutan yang komprehensif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus berbasis data sekunder, yang bersumber dari publikasi KLHK, BPS, BRGM, SIPONGI+, dan literatur ilmiah terindeks Scopus dan Sinta tahun 2017–2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembakaran lahan gambut menimbulkan kerugian ekonomi sebesar Rp 20 triliun pada tahun 2015, dengan petani kehilangan 15–25 persen pendapatan tahunan selama musim asap. Secara sosial, karhutla mengakibatkan 31.093 kasus ISPA hingga Agustus 2023 dan penutupan sekolah hingga 30 hari berturut-turut yang menghambat akumulasi modal manusia. Dari sisi lingkungan, sektor kehutanan menyumbang emisi GRK sebesar 1,5 juta Gg CO₂ pada 2015, dengan setiap hektare gambut yang terbakar melepaskan hingga 427,2 ton karbon. Temuan ini mengonfirmasi terjadinya kegagalan pasar sistemik di mana pelaku pembakaran hanya menanggung biaya privat yang kecil, sementara biaya sosial dan lingkungan dibebankan kepada masyarakat luas dan generasi mendatang. Kebijakan yang berkelanjutan membutuhkan pendekatan terintegrasi mencakup insentif pertanian tanpa bakar, pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal, restorasi ekosistem gambut terpadu, dan penguatan akuntabilitas korporasi melalui instrumen Pigouvian Tax dan Payment for Ecosystem Services (PES).
Analisis Kelembagaan Pengelolaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara di Indonesia Triani, Imelda; Zulfita, Nasywa; Safitri, Laila Jumiati; Ramadani, Sinta; Taryono, Taryono
MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2026): MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin, Juni 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/maras.v4i2.1566

Abstract

Latar belakang penelitian didasarkan pada masih rendahnya tax ratio Indonesia dibandingkan negara-negara G20 dan OECD serta adanya berbagai permasalahan struktural dalam sistem perpajakan nasional, seperti keterbatasan basis pajak dan besarnya sektor informal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kelembagaan pengelolaan pajak dalam meningkatkan penerimaan negara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pusat Statistik, dan OECD periode 2010–2024. Variabel yang dianalisis meliputi penerimaan pajak, tax ratio, tingkat kepatuhan wajib pajak, efektivitas reformasi perpajakan, serta efisiensi administrasi perpajakan. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis tren time series, analisis komparatif, analisis kontribusi, dan analisis efektivitas reformasi kelembagaan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan perpajakan di Indonesia berperan penting dalam meningkatkan penerimaan negara melalui modernisasi administrasi perpajakan, digitalisasi layanan, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penerimaan pajak mengalami peningkatan signifikan pasca reformasi, diikuti oleh meningkatnya jumlah wajib pajak terdaftar, rasio kepatuhan penyampaian SPT, serta efisiensi biaya pemungutan pajak. Namun demikian, tax ratio Indonesia masih relatif rendah dan cenderung stagnan pada kisaran 10% dibandingkan rata-rata negara G20 dan OECD. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi perpajakan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kapasitas perpajakan secara struktural.