<![CDATA[Perkembangan teknologi digital berimplikasi pada pelayanan publik yang harus cepat dan berbasis digital sehingga Aparatur Sipil Negara dapat menguasai dan menggunakan teknologi ddigital. Namun fenomena yang terjadi di lapangan banyak Aparatur Sipil Negara yang tidak bisa menggunakan teknologi digital sehingga pelayanan publik menjadi terkendala. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penguatan beserta kendalanya dalam aparatur sipil negara untuk memberikan pelayanan publik yang berbasis digital. Studi kepustakaan digunakan sebagai metode pengumpulan data dan analisis dilakukan dengan metode interaktif. Penguatan literasi digital pada Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan (klasikal dan non klasikal), apabila melihat kebijakan yang sudah diatur di dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil sudah tergolong efektif. Penyelenggaraan pelatihan terlihat sebatas formalitas sehingga berjalan kurang maksimal. Peserta pelatihan penguatan literasi digital bagi Aparatur Sipil Negara mengukuti kegiatan karena tuntutan aturan dan dalam rangka mendapat angka kredit untuk kenaikan pangkat. Selain itu, banyak peserta pelatihan atau penguatan literasi digital (Aparatur Sipil Negara) dalam mengikuti kegiatan juga hanya sebatas formalitas saja, karena tuntutan aturan sebagai seorang Aparatur Sipil Negara dan hanya untuk mendapatkan angka kredit saja (untuk kenaikan pangkat), sehingga hal ini berimplikasi kompetensi yang dimiliki Aparatur Sipil Negara tidak maksimal dan sulit untuk mengoperasikan fasilitas pelayanan yang ada di e-Government dan pelayanan publik berbasis digital tidak maksimal.]]>
Copyrights © 2023
