<![CDATA[Pengadilan negeri sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas utama dalam memeriksa dan memutus perkara, pada praktiknya sering diberikan dengan kewenangan tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya. Salah satunya adalah penerbitan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara dalam rangka pemilihan umum. Hal ini menimbulkan masalah hukum baru dalam penegakan hukum kita, yakni timbulnya masalah ketidakpastian hukum mengenai surat keterangan yang dimintakan kepada pengadilan negeri tersebut. Masalah ini timbul dikarenakan pengadilan negeri tidak pernah dibentuk oleh undang-undang untuk melakukan pencatatan hutang apalagi menyatakan seseorang bebas dari hutang yang merugikan negara. Bejalan dari hal itu tulisan ini meneliti secara normatif dengan melakukan analisa terhadap kewenangan yang diberikan kepada pengadilan negeri tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan disandingkan dengan teori serta sumber hukum lain berkenaan dengan asas kepastian hukum.]]>
Copyrights © 2023
