Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civic Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Syifa Alam
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penerbitan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang oleh Pengadilan Negeri Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum Bagus Sujatmiko; Muhammad Nurulloh Jarmoko; Indi Muhtar Ismail; Syifa Alam; Fendi Setyawan
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8334.563-575

Abstract

Pengadilan negeri sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas utama dalam memeriksa dan memutus perkara, pada praktiknya sering diberikan dengan kewenangan tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya. Salah satunya adalah penerbitan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara dalam rangka pemilihan umum. Hal ini menimbulkan masalah hukum baru dalam penegakan hukum kita, yakni timbulnya masalah ketidakpastian hukum mengenai surat keterangan yang dimintakan kepada pengadilan negeri tersebut. Masalah ini timbul dikarenakan pengadilan negeri tidak pernah dibentuk oleh undang-undang untuk melakukan pencatatan hutang apalagi menyatakan seseorang bebas dari hutang yang merugikan negara. Bejalan dari hal itu tulisan ini meneliti secara normatif dengan melakukan analisa terhadap kewenangan yang diberikan kepada pengadilan negeri tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan disandingkan dengan teori serta sumber hukum lain berkenaan dengan asas kepastian hukum.
Penerapan Kelima Nilai Pancasila Dalam Putusan Hakim Di Indonesia Sujatmiko, Bagus; Muhammad Nurulloh Jarmoko; Syifa Alam
Jurnal Civic Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Vol 9 No 2 November 2024
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v9i2.33162

Abstract

This research aims to understand the values of Pancasila and apply those values in the drafting of judicial decisions by judges. This study is conducted using a normative juridical method, which is a type of research that analyzes or examines the internal aspects of the prevailing law. Pancasila is the foundation of the State and the ideology that serves as a guide in various aspects of life in Indonesia. As the country's philosophical foundation, Pancasila emphasizes universal values such as justice, unity, democracy, humanity, and belief in Almighty God. A judge's decision is a written document drafted by the judge as a reflection of the judge's intellectual and moral considerations, with the purpose of upholding justice in society. The process of making a judicial decision consists of three main stages: case examination, judges' deliberation, and the formulation of the decision. The values of Pancasila, which include belief in God, humanity, unity, democracy, and social justice, are fundamental to national and state life, including in the drafting of judicial decisions. Judges are obligated to reflect these values in the judicial process to achieve justice that aligns with moral and ethical principles. Judicial decisions must apply the values of Pancasila because Pancasila is the state's ideological foundation, which serves as the philosophical, ethical, and normative basis for national life in Indonesia. As the source of all legal sources, Pancasila imbues the Indonesian legal system, including the judicial process.
REFORMULASI KONSEP PLEA BARGAINING SEBAGAI PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT syifa alam; Dominikus Rato; Bayu Dwi Anggono
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 1 (2024): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i1.2529

Abstract

Abstract Background: Some of the problems in the criminal process in court include the accumulation of settlement of criminal cases and the bureaucracy of a long trial The Plea Bargaining concept that has been implemented in the United States can be adopted in Indonesia while considering the values of Pancasila based on integrative theory (integratif theory) and the theory of dignified justice (keadilan bermartabat theory). Research Metodes: The research method used is normative juridical. This research uses a conceptual approach, a statutory approach, a comparative approach and a historical approach. Findings: The results of this research involve the reformulation and explanation of the ontological, epistemological, and axiological aspects of the concept of plea bargaining. There are provisions in the Draft Criminal Procedure Law that do not yet reflect the concept of plea bargaining. Reformulation of the concept of plea bargaining is based on the theory of dignified justice (keadilan bermartabat theory), so that the creation of the purpose of the law of dignified justice that is rooted in the values and the national spirit or the soul of the nation (volksgeist). Conclusion: By adopting the concept of plea bargaining that has been formulated based on dignified justice, it can solve the problem of stacking criminal case settlement in courts and trial bureaucracy and as a form of Criminal Procedure Law Reform in Indonesia. Keywords: reformulation; Plea Bargaining concept, theory of dignified justice; Pancasila. Abstrak Latar Belakang: Sebagian permasalahan dalam persidangan pidana di pengadilan antara lain penumpukan penyelesaian perkara pidana dan birokrasi persidangan yang cukup lama. Konsep Plea Bargaining yang telah diterapkan di negara Amerika dapat di adopsi di negara Indonesia dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori integratif dan teori keadilan bermartabat. Metode Penelitian: Metode penelitin yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan historis (historical approach). Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini adalah mereformulasi dan menjelaskan aspek ontologi, epistimologi dan aksiologi konsep plea bargaining. terdapat pasal di Rancangan Hukum Acara Pidana yang belum mencerminkan konsep plea bargaining, reformulasi Konsep plea bargaining yang berbasis teori keadilan bermartabat dapat diejawantahkan dalam Rancangan Hukum Acara Pidana. Reformulasi konsep plea bargaining ini berdasarkan teori keadilan bermartabat, sehingga terciptanya tujuan hukum yaitu keadilan bermartabat yang berakar pada nilai-nilai dan semangat nasional atau jiwa bangsa (volksgeist). Kesimpulan: Dengan mengadopsi konsep plea bargaining yang telah direformulasi berbasis keadilan bermartabat dapat menyelesaikan permasalahan penumpukan penyelesaian perkara pidana di Pengadilan dan birokrasi persidangan serta sebagai bentuk pembaruan hukum acara pidana di Indonesia. Kata kunci: Reformulasi; konsep plea bargaining; teori keadilan bermartabat; Pancasila.
Co-Authors Bagus Sujatmiko Bayu Dwi Anggono Dominikus Rato Fendi Setyawan Indi Muhtar Ismail Muhammad Nurulloh Jarmoko Sujatmiko, Bagus