Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Akibat Kepailitan Perusahaan Terbuka Ditinjau Dari Hukum Kepailitan dan Hukum Perusahaan Indonesia Anita Afriana; Bagus Sujatmiko
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1133.508 KB)

Abstract

Berinvestasi di pasar modal dalam bentuk saham merupakan salah satu pilihan investasi. Investasi saham menjadi alternatif pembiyaan bagi perusahaan di tanah air, khususnya perusahaan terbuka di pasar modal, namun berinvestasi di pasar modal dalam bentuk saham selain memberikan peluang keuntungan juga memiliki resiko antara lain kepailitan, khususnya bagi para investor yang berinvestasi pada perusahaan terbuka yang mengalami pailit. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dilihat perlindungan hukum bagi investor pasar modal pada kepailitan perusahaan terbuka dalam sudut pandang baik  hukum kepailitan dan hukum perusahaan Indonesia.  Legal Protection for Capital Market Investor Due The Bankruptcy of Listed Company Reviewed by Indonesia Bankruptcy and Company Law. AbstractInvesting in capital market with stock form is one of investment choice for most people which is give a financing solution for most of company in the country. Especially for a listed company in the capital market. But investing in the capital market with stock form not only give a profit opportunity but also have a risk such as bankruptcy, specialy bankruptcy at listed company. The purpose of this  article is to seek and analyzelegal protection for capital market investor due the bankruptcy of listed company reviewed by Indonesia bankruptcy and company law.Keywords: Capital Market, Legal Protection, Investor, Bankruptcy, Listed CompanyDOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a3
Penerbitan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang oleh Pengadilan Negeri Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum Bagus Sujatmiko; Muhammad Nurulloh Jarmoko; Indi Muhtar Ismail; Syifa Alam; Fendi Setyawan
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8334.563-575

Abstract

Pengadilan negeri sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas utama dalam memeriksa dan memutus perkara, pada praktiknya sering diberikan dengan kewenangan tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya. Salah satunya adalah penerbitan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara dalam rangka pemilihan umum. Hal ini menimbulkan masalah hukum baru dalam penegakan hukum kita, yakni timbulnya masalah ketidakpastian hukum mengenai surat keterangan yang dimintakan kepada pengadilan negeri tersebut. Masalah ini timbul dikarenakan pengadilan negeri tidak pernah dibentuk oleh undang-undang untuk melakukan pencatatan hutang apalagi menyatakan seseorang bebas dari hutang yang merugikan negara. Bejalan dari hal itu tulisan ini meneliti secara normatif dengan melakukan analisa terhadap kewenangan yang diberikan kepada pengadilan negeri tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan disandingkan dengan teori serta sumber hukum lain berkenaan dengan asas kepastian hukum.
Pelatihan Kewirausahaan Bersama UMKM Batik Wiroyudhan di Kelurahan Kepanjenlor, Kota Blitar Ghina Hanum Sari; Nabila Rosyita Sari; Bagus Sujatmiko; Indy Millenio Diez Sutanto; Muhammad Hafidz Prinata; Arum, Dewi Puspa
INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : EDUPEDIA Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (819.727 KB) | DOI: 10.56855/income.v1i2.83

Abstract

Batik merupakan salah satu kebudayaan Indonesia yang wajib dilestarikan khususnya oleh masyarakat Indonesia. Masing-masing daerah memiliki keunikan dalam karya batik yang berbeda-beda dengan daerah lainnya. Sebagai bentuk pengabdian masyarakat, kelompok KKN-T 26 UPN “Veteran” Jawa Timur mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk berwirausaha dan melestarikan batik, dengan membuat program Pelatihan Membatik Wiroyudhan. Program ini merupakan kegiatan pelatihan membatik yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas masyarakat dalam berwirausaha dan melestarikan budaya. Sasaran dari program ini adalah masyarakat sekitar khususnya ibu-ibu PKK di kelurahan Kepanjenlor. Metode yang digunakan dalam program ini adalah ceramah, demonstrasi dan praktikum. Hasil dari kegiatan ini peserta dapat menerima pengetahuan dan dapat mengembangkan potensi dalam berwirausaha melalui pelatihan batik.