Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civic Hukum Jurnal Interpretasi Hukum
Muhammad Nurulloh Jarmoko
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penerbitan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang oleh Pengadilan Negeri Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum Bagus Sujatmiko; Muhammad Nurulloh Jarmoko; Indi Muhtar Ismail; Syifa Alam; Fendi Setyawan
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8334.563-575

Abstract

Pengadilan negeri sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas utama dalam memeriksa dan memutus perkara, pada praktiknya sering diberikan dengan kewenangan tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya. Salah satunya adalah penerbitan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara dalam rangka pemilihan umum. Hal ini menimbulkan masalah hukum baru dalam penegakan hukum kita, yakni timbulnya masalah ketidakpastian hukum mengenai surat keterangan yang dimintakan kepada pengadilan negeri tersebut. Masalah ini timbul dikarenakan pengadilan negeri tidak pernah dibentuk oleh undang-undang untuk melakukan pencatatan hutang apalagi menyatakan seseorang bebas dari hutang yang merugikan negara. Bejalan dari hal itu tulisan ini meneliti secara normatif dengan melakukan analisa terhadap kewenangan yang diberikan kepada pengadilan negeri tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan disandingkan dengan teori serta sumber hukum lain berkenaan dengan asas kepastian hukum.
Penerapan Kelima Nilai Pancasila Dalam Putusan Hakim Di Indonesia Sujatmiko, Bagus; Muhammad Nurulloh Jarmoko; Syifa Alam
Jurnal Civic Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Vol 9 No 2 November 2024
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v9i2.33162

Abstract

This research aims to understand the values of Pancasila and apply those values in the drafting of judicial decisions by judges. This study is conducted using a normative juridical method, which is a type of research that analyzes or examines the internal aspects of the prevailing law. Pancasila is the foundation of the State and the ideology that serves as a guide in various aspects of life in Indonesia. As the country's philosophical foundation, Pancasila emphasizes universal values such as justice, unity, democracy, humanity, and belief in Almighty God. A judge's decision is a written document drafted by the judge as a reflection of the judge's intellectual and moral considerations, with the purpose of upholding justice in society. The process of making a judicial decision consists of three main stages: case examination, judges' deliberation, and the formulation of the decision. The values of Pancasila, which include belief in God, humanity, unity, democracy, and social justice, are fundamental to national and state life, including in the drafting of judicial decisions. Judges are obligated to reflect these values in the judicial process to achieve justice that aligns with moral and ethical principles. Judicial decisions must apply the values of Pancasila because Pancasila is the state's ideological foundation, which serves as the philosophical, ethical, and normative basis for national life in Indonesia. As the source of all legal sources, Pancasila imbues the Indonesian legal system, including the judicial process.
Co-Authors Bagus Sujatmiko Fendi Setyawan Indi Muhtar Ismail Sujatmiko, Bagus Syifa Alam