THE DEVELOPMENT AND LIMITATIONS OF DECENTRALIZATION IN INDONESIA WHEN LAW NUMBER 5 OF 1974 CONCERNING THE PRINCIPLES OF GOVERNMENT IN THE REGIONS CAME INTO FORCE: PERKEMBANGAN DAN BATASAN DESENTRALISASI DI INDONESIA PADA SAAT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH BERLAKU

Edward, Aurelia Valentin
Akbar, Wahyu Saputra
Marantika, Jerry
Frinaldi, Aldi
Hendranaldi, Hendranaldi
Magriasti, Lince

Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora)
Vol 8 No 2 (2024): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA)

Artikel ini mengulas perkembangan desentralisasi pada masa orde lama khususnya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 telah mengatur bagaimana pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah. Namun, sebagaimana terwujud dalam praktiknya, Undang-Undang tersebut tampaknya lebih disusun dalam kerangka sentralisasi ketimbang merupakan sebuah landasan bagi terlaksananya desentralisasi. Artikel ini mengulas terkait perkembangan dan batasan dari desentralisasi pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dengan pendekatan metode studi literasi dari berbagai sumber bacaan terkait.