Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implikasi Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan Pendidikan Di Indonesia Indah, Sentia; Frinaldi, Aldri; Hendranaldi, Hendranaldi; Magriasti, Lince
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16922

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui terkait Implikasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap kualitas pelayanan pendidikan di Indonesia. Penulisan artikel ini dengan menggunakan metode literature review. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya dapat dikatakan implikasi dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia terhadap kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan masih dinilai kurang. Hal ini dikarenakan dari berbagai temuan yang memperlihatkan masih sulitnya akses terhadap pelayanan pendidikan dan kualitas pendidikan yang masih rendah terutama di daerah perbatasan seperti perbatasan Kalimatan, Provinsi Papua, Papua Barat, dls seperti masih banyaknya fasilitas pendidikan yang kurang, akses sekolah yang jauh dari pemukiman warga, kurangnya tenaga pengajar, dls. Kata kunci : Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pelayanan Pendidikan, Pelayanan Publik
Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Perencanaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari pada Era Otonomi Daerah di Sumatera Barat El Habyb, Fhariz; Frinaldi, Aldri; Magriasti, Lince; Hendranaldi, Hendranaldi
PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies Vol. 4 No. 3 (2025): PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies
Publisher : Policy, Law and Political Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/publicness.v4i3.298

Abstract

This study analyzes the participation of indigenous communities in the implementation of regional autonomy in West Sumatra, particularly through the institutional role of the Nagari Customary Council (KAN). Regional autonomy in Indonesia, since the enactment of Law No. 22 of 1999 to Law No. 23 of 2014, has opened up space for nagari as a customary law community to contribute to regional development. This study uses a qualitative approach through literature review to examine the dimensions of indigenous peoples' participation in the planning, implementation, and supervision of nagari administration. The results of the study show that KAN plays a significant role in drafting nagari regulations, supervising the government, and channeling community aspirations. However, this participation is not yet optimal due to limited access to information, minimal involvement of customary institutions in the public policy process, and the dominance of local governments in the implementation of autonomy. Considering the limitations of literature studies, this research emphasizes the importance of strengthening the capacity of indigenous institutions, increasing the transparency of nagari governance, and multiparty collaboration as strategies to strengthen indigenous peoples' participation in the implementation of democratic and sustainable regional autonomy.
THE DEVELOPMENT AND LIMITATIONS OF DECENTRALIZATION IN INDONESIA WHEN LAW NUMBER 5 OF 1974 CONCERNING THE PRINCIPLES OF GOVERNMENT IN THE REGIONS CAME INTO FORCE: PERKEMBANGAN DAN BATASAN DESENTRALISASI DI INDONESIA PADA SAAT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH BERLAKU Edward, Aurelia Valentin; Akbar, Wahyu Saputra; Marantika, Jerry; Frinaldi, Aldi; Hendranaldi, Hendranaldi; Magriasti, Lince
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 8 No 2 (2024): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA) 
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v8i2.4718

Abstract

Artikel ini mengulas perkembangan desentralisasi pada masa orde lama khususnya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 telah mengatur bagaimana pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah. Namun, sebagaimana terwujud dalam praktiknya, Undang-Undang tersebut tampaknya lebih disusun dalam kerangka sentralisasi ketimbang merupakan sebuah landasan bagi terlaksananya desentralisasi. Artikel ini mengulas terkait perkembangan dan batasan dari desentralisasi pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dengan pendekatan metode studi literasi dari berbagai sumber bacaan terkait.