<![CDATA[Artikel ini menegaskan urgensi perspektif historis dalam reformasi administrasi publik, khususnya dalam memperbaiki tata kelola, memperkuat legitimasi kebijakan, dan mencegah pengulangan kesalahan administratif di masa lalu. Selain itu, kajian ini menyoroti bagaimana sejarah dapat menjadi sumber inspirasi dalam reformasi birokrasi serta alat dalam menyelesaikan konflik sosial yang muncul akibat kebijakan administratif. Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber akademik, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan terkait administrasi negara di Indonesia. Hasil telaah mengidentifikasi pola historis seperti kegagalan koordinasi birokrasi dan lemahnya mekanisme akuntabilitas yang secara konsisten memengaruhi efektivitas reformasi administrasi publik, sekaligus menawarkan interpretasi baru mengenai peran sejarah dalam merumuskan strategi perbaikan tata kelola. Dengan memahami sejarah, pembuat kebijakan dapat menciptakan sistem administrasi yang lebih responsif, transparan, dan demokratis. Oleh karena itu, integrasi antara sejarah dan administrasi negara harus menjadi bagian penting dalam setiap upaya reformasi pemerintahan, guna memastikan efektivitas dan efisiensi kebijakan publik yang diimplementasikan.]]>
Copyrights © 2025
