<![CDATA[Digitalisasi ekonomi melalui platform marketplace telah menjadi katalisator pertumbuhan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Namun, transisi ini memunculkan tantangan hukum baru yang mengancam keberlangsungan pelaku usaha kecil akibat ketimpangan posisi tawar dengan penyelenggara platform. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perlindungan hukum bagi pelaku UMKM digital dalam menghadapi kontrak elektronik yang asimetris, praktik persaingan usaha tidak sehat, serta risiko pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kajian literatur (literature review). Data sekunder diperoleh dari berbagai regulasi hukum positif, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan terkait dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM sering kali terjebak dalam kontrak baku yang mengandung klausul eksonerasi merugikan, serta menjadi korban praktik self-preferencing melalui algoritma platform yang tidak transparan. Selain itu, beban kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan regulasi perpajakan digital menambah kompleksitas operasional bagi pelaku usaha dengan sumber daya terbatas. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa kerangka hukum saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan preventif dan represif yang memadai bagi UMKM sebagai mitra platform. Diperlukan adanya regulasi sektoral yang lebih spesifik untuk mengatur standar kemitraan digital yang adil, transparansi algoritma, serta insentif perlindungan HKI yang terintegrasi. Sinkronisasi kebijakan antara UU Cipta Kerja dan hukum persaingan usaha menjadi krusial untuk menciptakan lapangan permainan yang setara (level playing field) guna menjaga kedaulatan ekonomi nasional di era digital.]]>
Copyrights © 2026
