<![CDATA[ Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, serta menunjukkan tren peningkatan yang signifikan di Indonesia, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Barat. Negara merespons persoalan tersebut melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menegaskan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai lembaga layanan terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual melalui UPTD PPA Lombok Barat serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengelola UPTD PPA serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum melalui UPTD PPA Lombok Barat dilaksanakan melalui tahapan pengaduan, penjangkauan korban, perencanaan intervensi dan pendampingan, pelaksanaan intervensi, monitoring dan evaluasi, hingga penutupan kasus, dengan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi hambatan berupa belum tersedianya standard operating procedure (SOP) mikro khusus TPKS, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kelembagaan, regulasi teknis, dan edukasi publik guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum yang berkeadilan dan berperspektif korban ]]>
Copyrights © 2026
